IPD – 10 Maret 2026 | Hari Perempuan Internasional diperingati dengan sorotan khusus pada kebijakan pemerintah yang mendukung kesetaraan gender. Namun, setahun setelah koalisi Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka berkuasa, banyak pihak menilai bahwa komitmen politik terhadap perempuan masih minim, meski pemerintah terus menonjolkan pencapaian infrastruktur seperti pembangunan 218 jembatan di seluruh Indonesia.
Rekam Jejak Pemerintahan dalam Isu Gender
Sejak dilantik pada Oktober 2024, kabinet Prabowo-Gibran belum mengeluarkan kebijakan strategis yang secara khusus menargetkan peningkatan partisipasi perempuan di bidang politik, ekonomi, maupun pendidikan. Observasi para pengamat politik menunjukkan bahwa agenda‑agenda utama pemerintah lebih terfokus pada keamanan pangan, energi, dan proyek infrastruktur besar.
Data Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat bahwa partisipasi perempuan dalam DPR hanya mencapai 20,4% pada pemilu 2024, angka yang hampir stagnan sejak pemilu 2019. Sementara itu, program pemberdayaan perempuan yang pernah dijanjikan dalam manifesto koalisi belum terwujud secara signifikan.
Pembangunan Infrastruktur sebagai Prioritas Utama
Baru-baru ini, Presiden Prabowo Subianto meresmikan 218 jembatan yang dibangun dalam waktu 2,5 bulan, mencakup 77 jembatan tipe Bailey, 59 tipe Armco, dan 82 jembatan perintis. Pembangunan ini dipaparkan sebagai bukti kepedulian negara terhadap rakyat, terutama dalam mengurangi beban transportasi di daerah terpencil. Dalam pernyataannya, Prabowo menekankan pentingnya infrastruktur untuk memastikan anak‑anak dapat mengakses pendidikan dan layanan kesehatan dengan lebih mudah.
Namun, para aktivis perempuan menilai bahwa fokus pada infrastruktur fisik tidak serta‑merta menyelesaikan masalah ketimpangan gender. “Jembatan yang dibangun memang penting, tetapi tidak mengatasi kesenjangan upah, akses ke layanan kesehatan reproduksi, atau representasi perempuan dalam pengambilan keputusan,” ujar Rina Widyasari, ketua Lembaga Advokasi Hak Perempuan.
Respons Masyarakat dan Kritik Politik
Di tengah perayaan Hari Perempuan Internasional, sejumlah organisasi perempuan menggelar aksi damai di depan Istana Negara, menuntut pemerintah mengeluarkan kebijakan konkret, seperti alokasi anggaran khusus untuk program pemberdayaan perempuan, revisi UU Kewenangan Keluarga, serta peningkatan kuota perempuan dalam posisi kepemimpinan di kementerian.
Para pengamat politik menilai bahwa pemerintah Prabowo-Gibran masih berada pada fase “pembangunan dasar” yang menekankan stabilitas ekonomi dan keamanan nasional. “Mereka belum mengintegrasikan agenda gender ke dalam strategi pembangunan nasional, sehingga tampak seperti komitmen politik yang bersifat simbolis saja,” kata Dr. Budi Santoso, dosen Ilmu Politik Universitas Indonesia.
Langkah-Langkah yang Diharapkan
- Mengalokasikan minimal 5% anggaran nasional untuk program pemberdayaan perempuan, termasuk pelatihan kewirausahaan dan peningkatan layanan kesehatan reproduksi.
- Menetapkan kuota minimal 30% untuk jabatan struktural di kementerian dan lembaga pemerintah.
- Mengintegrasikan indikator gender dalam setiap proyek infrastruktur, memastikan manfaatnya dirasakan secara merata oleh perempuan.
- Memperkuat perlindungan hukum terhadap kekerasan dalam rumah tangga dan pelecehan seksual di tempat kerja.
Jika pemerintah dapat mengadopsi langkah‑langkah tersebut, pembangunan infrastruktur yang sedang digalakkan dapat menjadi katalisator bagi peningkatan kualitas hidup perempuan, bukan sekadar simbol politik.
Seiring berlalunya satu tahun masa jabatan, harapan publik tetap tinggi. Hari Perempuan Internasional ini menjadi momentum penting bagi pemerintahan Prabowo-Gibran untuk menunjukkan bahwa komitmen politik pada perempuan bukan sekadar slogan, melainkan kebijakan yang terukur dan berdampak.