IPD – 14 Maret 2026 | JAKARTA, 13 Maret 2026 – Pada sidang kabinet paripurna sore ini, Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto menyoroti dua agenda utama: kesiapan pemerintah menjelang Lebaran 2026 dan langkah-langkah penghematan anggaran yang dipicu oleh konflik di Timur Tengah. Dalam suasana yang tegang namun konstruktif, Prabowo menegaskan bahwa pemerintah harus mampu mengantisipasi tekanan ekonomi global sekaligus memastikan kelancaran perayaan lebaran bagi seluruh rakyat Indonesia.
Kesiapan Lebaran 2026: Fokus pada Logistik dan Kesejahteraan
Presiden mengingatkan bahwa Lebaran 2026 akan menjadi momen penting bagi stabilitas sosial dan ekonomi. Ia meminta seluruh kementerian dan lembaga untuk menyusun rencana operasional yang mencakup distribusi bahan pokok, keamanan transportasi, serta penanganan potensi lonjakan permintaan listrik dan air bersih. “Kita harus memastikan tidak ada kelangkaan barang kebutuhan dasar, terutama di wilayah yang rawan,” ujar Prabowo.
Berbagai kementerian, termasuk Kementerian Pertanian, Kementerian Perhubungan, dan Kementerian Energi, dipersilakan menyampaikan progres mereka. Menteri Pertanian menegaskan bahwa stok beras nasional telah mencukupi untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga selama bulan Ramadan dan Idul Fitri. Sementara Kementerian Perhubungan melaporkan peningkatan armada angkutan penumpang serta penambahan jalur kereta api khusus mudik.
Penghematan Anggaran: Belajar dari Pakistan
Seiring dengan ketegangan yang semakin memuncak di Timur Tengah, terutama perang antara Iran dan koalisi Amerika Serikat‑Israel, Prabowo menyoroti dampaknya terhadap harga minyak dunia. “Kenaikan harga BBM akan menambah beban APBN, sehingga kita harus bersikap proaktif dalam mengurangi konsumsi energi,” tegasnya.
Presiden mencontohkan kebijakan yang diambil oleh Pakistan sebagai respons terhadap situasi yang mereka sebut “critical measures”, mirip dengan langkah-langkah penanggulangan Covid‑19. Beberapa langkah penghematan yang diangkat antara lain:
- Implementasi kerja dari rumah (WFH) bagi 50 % pegawai negeri dan swasta, serta pemotongan hari kerja menjadi empat hari per minggu.
- Pengurangan gaji anggota kabinet dan anggota DPR sebesar 25 % untuk mengalihkan dana ke kelompok rentan.
- Pembatasan penggunaan bahan bakar minyak (BBM) di kementerian, dengan target pengurangan hingga 50 %.
- Penghentian pembelian AC, kendaraan, dan mebel baru untuk lembaga pemerintah selama periode kritis.
- Penangguhan perjalanan dinas ke luar negeri dan pengurangan anggaran untuk acara resmi.
- Transisi pendidikan tinggi ke pembelajaran daring dan penutupan sekolah selama dua minggu menjelang Lebaran.
Prabowo menegaskan bahwa contoh tersebut bukanlah solusi mutlak, melainkan bahan pertimbangan. “Kita harus menilai apa yang dapat diadaptasi di Indonesia tanpa mengorbankan pelayanan publik,” ujarnya.
Respons Kementerian Terhadap Instruksi Penghematan
Setelah paparan Presiden, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian menyampaikan bahwa kementerian akan melakukan audit menyeluruh terhadap penggunaan BBM dan menyiapkan skema penghematan energi di gedung‑gedung pemerintahan. Menteri Keuangan menambahkan bahwa pemotongan gaji akan dipertimbangkan secara hati‑hati, mengingat dampak sosial yang mungkin timbul.
Di sisi lain, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan menyatakan kesiapan untuk mengoptimalkan sistem pembelajaran daring, terutama di perguruan tinggi, guna mengurangi kebutuhan transportasi dan konsumsi energi.
Harapan Prabowo terhadap Defisit Anggaran
Presiden menegaskan visi jangka panjangnya: “Dalam dua hingga tiga tahun ke depan, Indonesia harus berada pada posisi yang lebih kuat secara fiskal. Idealnya, APBN kita dapat mencapai keseimbangan tanpa defisit.” Ia menekankan pentingnya penghematan konsumsi sebagai bagian integral dari strategi tersebut.
Prabowo juga meminta semua menteri untuk menyusun rekomendasi konkret mengenai implementasi kebijakan penghematan, termasuk skenario WFH, pengurangan jam kerja, dan optimalisasi penggunaan BBM. “Kita harus belajar dari pengalaman Covid‑19, di mana respons cepat dan terkoordinasi berhasil menahan dampak ekonomi,” katanya.
Sidang kabinet berakhir dengan komitmen bersama untuk menindaklanjuti semua usulan, serta menyiapkan laporan perkembangan kesiapan Lebaran 2026 dalam waktu satu minggu ke depan.
Dengan tekanan eksternal yang terus meningkat, langkah-langkah penghematan dan persiapan logistik Lebaran menjadi prioritas utama pemerintah. Keputusan yang diambil hari ini diharapkan dapat menstabilkan perekonomian nasional sekaligus menjaga kesejahteraan masyarakat Indonesia menjelang hari raya.