IPD – 15 Maret 2026 | Jakarta, 14 Maret 2026 – Mantan Menteri Agama Gus Yaqut Cholil Qoumas kembali menjadi sorotan publik setelah Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengungkap besarnya fee yang diduga mengalir ke kantongnya dalam skandal kuota haji tambahan. Berdasarkan dokumen internal dan saksi yang dihadirkan dalam persidangan, fee yang ditarik dari alokasi kuota haji khusus mencapai Rp42,2 juta per orang, sekaligus mengindikasikan adanya perubahan aturan pembagian kuota secara sepihak.
Latar Belakang Penambahan Kuota Haji 2024
Pemerintah Indonesia memperoleh tambahan kuota haji sebesar 20.000 jamaah untuk tahun 2024 melalui kesepakatan dengan Kerajaan Arab Saudi. Pada umumnya, kuota tambahan ini dibagi dengan proporsi 92 persen untuk haji reguler dan 8 persen untuk haji khusus. Namun, keputusan yang dikeluarkan pada akhir Desember 2023 mengubah perbandingan menjadi 50 persen reguler dan 50 persen khusus, masing-masing 10.000 jamaah.
Peran Gus Yaqut dalam Pengubahan Proporsi Kuota
Menurut saksi, Gus Yaqut secara langsung memerintahkan Direktur Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah (PHU), Hilman Latief, untuk menyusun draft nota kesepahaman (MoU) dengan Saudi serta membuat simulasi yang dapat dijadikan justifikasi perubahan proporsi. Keputusan Menteri Agama Nomor 1156/2023 kemudian mengesahkan pembagian 10.000 kuota reguler dan 10.000 kuota khusus.
Fee yang Ditarik: Rp42,2 Juta per Jamaah
Setelah aturan baru diterbitkan, Gus Yaqut menginstruksikan staf khususnya, Ishfah Abidal Aziz (yang dikenal sebagai Gus Alex), untuk menagih fee percepatan haji khusus kepada Penyelenggara Ibadah Haji Khusus (PIHK). Fee tersebut dilaporkan sebesar Rp42,2 juta per jamaah yang mendapatkan kuota khusus. Penyaluran fee dilakukan melalui perantara Rizky Fisa Abadi (RFA), mantan Kasubdit Perizinan Kemenag, yang kemudian menentukan alokasi kuota untuk 54 PIHK agar dapat mengirim jamaah tanpa antre.
Upaya Kondisioning dan Pengaruh terhadap Pansus Haji DPR
Selain penarikan fee, penyelidikan juga menemukan bahwa Gus Yaqut mencoba memengaruhi Panitia Khusus (Pansus) Haji DPR. Ia mengadakan pertemuan dengan Dewan Pembina Forum Silaturahmi Asosiasi Travel Haji dan Umrah (Forum SATHU) dan mengusulkan dana sebesar 1 juta dolar AS untuk “mengondisikan” keputusan Pansus terkait kuota tambahan. Upaya tersebut mencakup perubahan regulasi, penyusunan MoU, serta simulasi teknis yang dirancang untuk menjustifikasi alokasi 50:50.
Respons KPK dan Proses Hukum
KPK masih menghitung total fee korupsi yang mengalir ke Gus Yaqut dan Gus Alex. Sumber internal KPK menyebutkan bahwa total fee yang berhasil dikumpulkan oleh keduanya dapat mencapai ratusan miliar rupiah, mengingat banyaknya jamaah yang terlibat dalam skema percepatan. Saat ini, penyidik tengah menyusun dakwaan terhadap kedua tokoh, sementara beberapa pejabat Kementerian Agama telah ditempatkan dalam status tersangka.
Implikasi Politik dan Kepercayaan Publik
Kasus ini menimbulkan gelombang kritik luas dari kalangan ormas, tokoh agama, dan publik umum. Banyak pihak menilai bahwa manipulasi kuota haji tidak hanya merugikan negara secara finansial, tetapi juga menggerus kepercayaan umat terhadap institusi keagamaan. Analisis politik menilai bahwa skandal ini dapat mempengaruhi posisi politik Gus Yaqut dalam partai dan peluangnya untuk kembali menjabat di pemerintahan.
Sejumlah pakar tata kelola publik menyarankan reformasi mendalam pada mekanisme alokasi kuota haji, termasuk transparansi penuh, audit independen, dan pembatasan wewenang pejabat dalam menentukan kebijakan kuota. Mereka menekankan bahwa haji, sebagai ibadah yang paling mulia, harus bebas dari praktik korupsi dan kepentingan pribadi.
Kasus fee Gus Yaqut dalam skandal kuota haji menegaskan kembali pentingnya pengawasan ketat terhadap kebijakan keagamaan yang melibatkan sumber daya negara. Dengan proses hukum yang masih berjalan, publik menanti kejelasan akhir mengenai jumlah total kerugian negara dan pertanggungjawaban para pelaku.
Jika terbukti bersalah, Gus Yaqut dan Gus Alex dapat menghadapi hukuman penjara, denda signifikan, serta larangan untuk kembali menduduki jabatan publik. Keputusan akhir KPK dan pengadilan diharapkan menjadi contoh deterrent bagi praktik serupa di masa depan.