IPD – 20 Maret 2026 | Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, kembali menyoroti pola belanja pemerintah daerah yang dianggap tidak produktif pada sebuah sesi tanya jawab di kediamannya, Hambalang, Bogor, Kamis 19 Maret 2026. Dalam kesempatan itu, Prabowo menyoroti pengadaan mobil dinas gubernur Kalimantan Timur yang berharga Rp8,49 miliar, sekaligus membandingkannya dengan kendaraan operasional kepresidenan, mobil Maung buatan dalam negeri yang harganya berkisar antara Rp700 juta hingga Rp1 miliar setelah dilengkapi fitur anti‑peluru.
Pengadaan Mobil Dinas Gubernur yang Menuai Polemik
Pengadaan mobil dinas gubernur Kaltim menjadi sorotan publik setelah foto kendaraan baru beredar di media sosial. Mobil tersebut dilaporkan menghabiskan anggaran daerah sebesar Rp8,49 miliar, angka yang menurut Prabowo jauh di atas kebutuhan dasar masyarakat di tingkat provinsi. Menurutnya, alokasi dana sebesar itu seharusnya dialokasikan untuk proyek infrastruktur desa, seperti pembangunan atau perbaikan jembatan yang selama ini terbengkalai.
Setelah mendapat tekanan publik, Gubernur Rudy Mas’ud mengembalikan mobil dinas tersebut ke kas daerah sebagai bentuk tanggung jawab dan respons terhadap kritik. Keputusan itu sekaligus menjadi contoh konkret bahwa pengawasan publik dapat memaksa pemerintah daerah untuk lebih transparan dalam penggunaan anggaran.
Mobil Maung: Simbol Kebanggaan Nasional dengan Harga Rasional
Prabowo menegaskan bahwa ia menggunakan mobil Maung, hasil produksi PT Pindad (Persero), sebagai kendaraan dinas kepresidenan. Ia menyebutkan harga mobil tersebut hanya sekitar Rp700 juta, dan jika ditambahkan fitur anti‑peluru, totalnya dapat mencapai Rp1 miliar. “Saya Presiden Indonesia, saya pakai Maung buatan Indonesia. Harganya 700 juta, mungkin karena ada anti‑peluru jadi 1 miliar, tapi tidak sampai 8 miliar,” ujar Prabowo dengan tegas.
Ia menekankan bahwa kendaraan buatan dalam negeri tidak hanya lebih murah, tetapi juga mendukung industri nasional, menciptakan lapangan kerja, dan mengurangi ketergantungan pada impor.
Efisiensi Anggaran dan Prioritas Pembangunan
Menurut Prabowo, banyak daerah masih menyisakan proyek dasar seperti jembatan desa yang belum selesai. Ia menyoroti bahwa dana desa sering kali tidak sampai ke tangan yang tepat, menimbulkan kebingungan antara bupati, gubernur, dan pusat. “Banyak biaya yang seharusnya dilaksanakan oleh kabupaten dan provinsi tidak dilaksanakan. Contohnya jembatan desa, rakyat harus teriak, presiden harus turun tangan,” kata Prabowo.
Presiden juga menginstruksikan lembaga pengawas untuk melakukan penyelidikan menyeluruh terhadap semua pengeluaran daerah, termasuk biaya kunjungan kerja yang dianggap berlebih. “Kita harus selidiki semua, efisiensi. Bupati kerja untuk rakyatmu, gubernur kerja untuk rakyatmu, itu yang kita minta,” tegasnya.
Reaksi dan Dampak Politik
Seruan Prabowo mendapat beragam reaksi. Di satu sisi, aktivis anti‑korupsi memuji keberanian presiden dalam menyingkap pemborosan, sementara di sisi lain, beberapa pejabat daerah menilai komentar tersebut sebagai intervensi berlebihan dari pemerintah pusat. Namun, langkah gubernur Kaltim mengembalikan mobil dinas menjadi bukti bahwa tekanan politik dapat memaksa perubahan kebijakan.
Penggunaan mobil Maung oleh presiden juga meningkatkan popularitas kendaraan buatan dalam negeri, membuka peluang pasar baru bagi PT Pindad dan produsen lokal lainnya. Jika tren ini berlanjut, diharapkan akan terjadi percepatan adopsi kendaraan dalam negeri di kalangan pejabat publik.
Secara keseluruhan, sindiran Prabowo menyoroti dilema antara kemewahan pejabat daerah dan kebutuhan dasar masyarakat. Ia menegaskan bahwa penggunaan uang negara harus berlandaskan pada kepentingan rakyat, bukan kepentingan pribadi atau citra.
Dengan mengembalikan mobil dinas yang mahal dan menyoroti alternatif lokal yang lebih ekonomis, pemerintah pusat berharap dapat menstimulus reformasi anggaran di tingkat daerah, memastikan setiap rupiah yang dikeluarkan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.