IPD – 31 Maret 2026 | Indonesia diprediksi akan menghadapi musim kemarau tahun 2026 yang datang lebih cepat, lebih kering, dan berlangsung lebih lama dibandingkan rata‑rata climatologis. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) mengungkapkan bahwa peralihan dari La Niña lemah ke kondisi netral pada akhir Februari 2026, serta potensi munculnya El Niño lemah‑moderate di pertengahan tahun, menjadi faktor utama yang mempercepat kedatangan musim kering di banyak wilayah.
Awal musim kemarau diperkirakan muncul pada bulan April di lebih dari separuh wilayah Indonesia. Secara keseluruhan, 325 Zona Musim (ZOM) atau 46,5 % wilayah nasional diproyeksikan memasuki fase kering sebelum bulan Mei, yang biasanya menjadi batas awal musim kemarau. Daftar wilayah yang akan merasakan perubahan ini meliputi pesisir utara Jawa barat, sebagian besar Jawa Tengah hingga Jawa Timur, Nusa Tenggara Barat dan Timur, serta sebagian kecil Kalimantan dan Sulawesi.
- 114 ZOM (16,3 %) mulai mengalami kemarau pada April.
- 184 ZOM (26,3 %) memasuki fase kering pada Mei.
- 163 ZOM (23,3 %) mengalami kemarau pada Juni.
Deputi Bidang Klimatologi BMKG, Ardhasena Sopaheluwakan, menegaskan bahwa pola ini tidak hanya memengaruhi curah hujan, tetapi juga suhu rata‑rata yang diprediksi naik secara signifikan pada bulan-bulan awal kemarau.
Puncak musim kemarau diperkirakan terjadi pada bulan Agustus 2026, menutupi 429 ZOM atau sekitar 61,4 % wilayah Indonesia. Pada bulan tersebut, daerah‑daerah seperti Sumatra bagian tengah dan selatan, Jawa Tengah hingga Jawa Timur, sebagian besar Kalimantan dan Sulawesi, seluruh Bali, Nusa Tenggara, serta sebagian Maluku dan Papua akan mengalami kondisi paling kering. Bulan Juli dan September juga akan menjadi periode puncak di beberapa wilayah, namun dengan intensitas yang lebih rendah.
Secara umum, BMBM (BMKG) memproyeksikan kondisi musim kemarau 2026 akan berada di bawah normal (bawah normal) di 451 ZOM atau 64,5 % wilayah. Hanya 3 ZOM (0,4 %) di Gorontalo dan Sulawesi Tenggara yang diprediksi akan mengalami curah hujan di atas normal. Durasi musim kemarau diperkirakan meluas ke 57,2 % wilayah, menandakan bahwa periode minim hujan akan lebih panjang dibandingkan siklus tahunan sebelumnya.
Sumatera Selatan menjadi contoh wilayah yang akan merasakan dampak signifikan. BMKG memperkirakan musim kemarau di provinsi ini akan dimulai pada Mei 2026, dengan puncak terjadi pada Juli‑Agustus. Zona Musim (ZOM) 125 dan 135, yang mencakup Palembang, Musi Banyuasin, Penukal Abab Lematang Ilir, Muara Enim, Ogan Ilir, Ogan Komering Ilir, dan Ogan Komering Ulu Timur, diproyeksikan mengalami puncak kemarau lebih awal satu bulan dibandingkan zona lainnya. Durasi kemarau di Sumsel diperkirakan antara 7 hingga 15 dasarian (tiga hingga lima bulan), dengan wilayah tengah provinsi mencatatkan kemarau terlama hingga 13‑15 dasarian.
Para ahli memperingatkan bahwa kondisi kering yang lebih intens dapat meningkatkan risiko kebakaran hutan dan lahan (karhutla), kekeringan, serta tekanan pada sumber daya air bersih. BMKG mengimbau pemerintah daerah untuk memperkuat mitigasi, termasuk pengendalian titik panas, pengelolaan sumber daya air, dan peningkatan kesiapsiagaan masyarakat.
Faktor iklim global juga turut berperan. Indeks ENSO yang saat ini netral (-0,28) diprediksi tetap netral hingga Juni, dengan peluang terjadinya El Niño lemah‑moderate mencapai 50‑60 % mulai pertengahan tahun. Sementara itu, Indian Ocean Dipole (IOD) diperkirakan tetap netral sepanjang 2026, menegaskan bahwa pengaruh utama berasal dari fenomena El Niño.
Berbagai sektor ekonomi harus menyesuaikan rencana operasionalnya. Petani disarankan untuk menyesuaikan jadwal tanam, terutama komoditas yang sensitif terhadap kekeringan seperti cabai, jagung, dan padi. Nelayan perlu memantau perubahan pola angin dan arus yang dipengaruhi oleh suhu laut. Industri pariwisata, khususnya di daerah wisata pantai, harus memperhitungkan potensi penurunan curah hujan yang dapat mempengaruhi kenyamanan wisatawan.
Kesimpulannya, musim kemarau 2026 diprediksi akan menjadi periode yang menantang bagi Indonesia. Kedatangan lebih awal, intensitas kering yang lebih tinggi, serta durasi yang lebih panjang menuntut koordinasi lintas sektor, peningkatan kesiapsiagaan, dan adaptasi strategi mitigasi untuk meminimalkan dampak sosial‑ekonomi.