IPD – 29 Maret 2026 | Jakarta, 29 Maret 2026 – Menteri Luar Negeri Iran, Seyed Abbas Araghchi, menyampaikan kecaman keras atas serangan yang menargetkan sebuah sekolah dasar di kota Minab, provinsi Hormozgan, selatan Iran. Dalam sambungan video pada rapat darurat Dewan Hak Asasi Manusia Perserikatan Bangsa-Bangsa di Jenewa, Araghchi menuduh Amerika Serikat dan Israel sebagai dalang di balik apa yang ia sebut sebagai kejahatan perang dan kejahatan terhadap kemanusiaan.
Menurut pernyataan menlu Iran, lebih dari 600 sekolah di seluruh wilayah negara tersebut telah hancur atau mengalami kerusakan parah sejak aksi militer gabungan AS‑Israel dilancarkan pada 28 Februari 2026. Dampaknya tak hanya bersifat material; lebih dari 1.000 siswa dan guru dilaporkan tewas atau terluka. Insiden paling mematikan terjadi di Minab, di mana serangan yang “direncanakan” menewaskan setidaknya 175 pelajar dan tenaga pengajar.
Araghchi menegaskan bahwa penyerang menggunakan “teknologi paling canggih serta sistem militer dan data berpresisi tertinggi”. Ia berargumen bahwa dengan kemampuan tersebut, tidak ada kemungkinan sebuah institusi pendidikan menjadi korban “kecelakaan” atau “miskalkulasi”. “Ini bukan insiden biasa atau kesalahan teknis. Ini adalah serangan yang terencana, yang harus dikecam dengan tegas dan dipertanggungjawabkan,” tegasnya.
Selain menyoroti tragedi di Minab, Araghchi mengungkapkan pola serangan berkelanjutan yang ditujukan pada infrastruktur sipil Iran. Ia menyebut rumah sakit, ambulans, tenaga medis, personel Palang Merah, kilang minyak, sumber air, dan permukiman warga sebagai sasaran yang sama. Menurutnya, tindakan‑tindakan ini mencerminkan “pola penargetan penyerang yang hampir tidak menyisakan keraguan mengenai niat jelas mereka untuk melakukan genosida”.
Menlu Iran menolak segala tuduhan bahwa negara tersebut menginginkan konflik bersenjata. Ia menegaskan Iran “tidak pernah menginginkan perang”, namun siap membela diri dengan tegas. “Rakyat Iran memiliki tekad dan keteguhan untuk melawan agresi yang tidak dapat dibenarkan secara hukum internasional maupun moral kemanusiaan,” tambah Araghchi.
Pernyataan tersebut disampaikan pada forum darurat PBB, yang mengangkat isu pelanggaran hukum humaniter internasional. Araghchi menyerukan agar pihak‑pihak yang bertanggung jawab dimintai pertanggungjawaban di hadapan komunitas internasional, serta menuntut investigasi independen atas serangan ke sekolah dan infrastruktur sipil lainnya.
Serangan terhadap sekolah di Minab menimbulkan keprihatinan mendalam di kalangan masyarakat internasional. Organisasi Hak Asasi Manusia menilai bahwa penargetan fasilitas pendidikan melanggar Konvensi Hak Anak dan protokol tambahan I tentang perlindungan korban perang. Namun, hingga kini belum ada respons resmi dari pemerintah Amerika Serikat maupun Israel mengenai tuduhan tersebut.
Di dalam negeri, pemerintah Iran mengerahkan bantuan darurat kepada korban, termasuk perawatan medis, dukungan psikologis, dan upaya rekonstruksi fasilitas pendidikan yang hancur. Sementara itu, masyarakat Iran menggelar aksi solidaritas, menandai penolakan terhadap agresi asing dan menuntut keadilan bagi para korban.
Situasi ini menambah tekanan geopolitik di kawasan Timur Tengah, di mana ketegangan antara Iran dan koalisi Barat terus memuncak. Jika tidak ada penyelesaian diplomatik, risiko eskalasi lebih lanjut dapat memperparah penderitaan warga sipil di seluruh wilayah.
Dengan lebih dari 600 sekolah yang rusak, ribuan korban jiwa, dan tuduhan kejahatan perang yang meluas, konflik ini menuntut perhatian serius dunia. Iran menuntut agar komunitas internasional tidak menutup mata terhadap serangan yang menargetkan generasi muda dan infrastruktur vital, serta menegakkan keadilan melalui mekanisme hukum internasional.