IPD – 21 April 2026 | Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali mengungkap dinamika korupsi modern yang kini menyerupai ekosistem kompleks. Juru bicara KPK, Budi Prasetyo, menegaskan adanya fenomena circle koruptor—sekelompok orang terdekat pelaku utama yang terlibat mulai dari perencanaan, pelaksanaan, hingga penampungan hasil korupsi. Fenomena ini menandai evolusi modus operandi kejahatan ekonomi, di mana jaringan keluarga, orang kepercayaan, rekan kerja, hingga kolega politik menjadi lapisan‑lapisan yang saling mendukung.
Menurut Budi, “Circle ini tidak hanya berperan pada saat modus operandi korupsi dilakukan, tetapi juga seringkali menjadi layering dalam penerimaan uang hasil tindak pidana korupsi, serta sarana untuk menyamarkan aliran dana.” Pernyataan ini didukung oleh sejumlah kasus yang ditangani KPK dalam beberapa bulan terakhir, yang menampilkan pola keterlibatan jaringan terdekat pelaku utama.
Kasus‑kasus terpilih yang memperlihatkan peran circle koruptor:
- Bupati Pekalongan, Fadia Arafiq—Diduga mengintervensi perangkat daerah demi memenangkan perusahaan keluarga dalam tender pengadaan. Keluarga Fadia berperan sebagai perantara dan penampung dana hasil korupsi.
- Bupati Bekasi, Ade Kuswara—Bersama ayahnya, HM Kunang, keduanya diduga menerima ijon proyek dari pihak swasta. Ayahnya menjadi ujung tangan dalam menyalurkan uang korupsi.
- Bupati Tulungagung, Gatut Sunu Wibowo—Ajudannya, Dwi Yoga Ambal, berfungsi sebagai orang kepercayaan yang menagih dan mengumpulkan ‘jatah’ dari perangkat daerah, sekaligus menyalurkan dana ke dalam jaringan.
- Bupati Ponorogo, Sugiri Sancoko—Diduga melakukan korupsi sebagai balas jasa politik pada Pilkada 2024. Circle-nya mencakup kontributor politik yang menyalurkan dana kampanye melalui jaringan pribadi.
Selain contoh di atas, KPK juga menemukan skema berlapis di bidang Bea Cukai, di mana uang tunai disimpan di safe house dan rekening nominee dari rekan kerja dimanfaatkan untuk menyamarkan aliran dana. Untuk menelusuri jaringan tersebut, KPK bekerja sama erat dengan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK). Dukungan PPATK memungkinkan pemetaan pola pergerakan uang, identifikasi pihak‑pihak terlibat, serta pengungkapan skema penyamaran aliran dana melalui berbagai lapisan.
Data penindakan KPK sejak tahun 2004 hingga 2025 menunjukkan total 1.904 pelaku tindak pidana korupsi yang telah diproses, dengan proporsi laki‑laki mencapai 91 % (1.742 orang) dan perempuan 9 % (162 orang). Tabel berikut merangkum statistik gender tersebut:
| Jenis Kelamin | Jumlah | Persentase |
|---|---|---|
| Laki‑laki | 1.742 | 91 % |
| Perempuan | 162 | 9 % |
KPK menegaskan bahwa pemberantasan korupsi tidak cukup hanya menyasar pelaku utama. “Integritas tidak dapat dibangun secara individual; harus diperkuat dari lingkungan terdekat seperti keluarga, rekan kerja, hingga jejaring politik,” ujar Budi. Oleh karena itu, KPK mengajak peran aktif masyarakat untuk melaporkan indikasi korupsi tanpa ragu, sebagai upaya memperkecil ruang gerak circle koruptor.
Dengan menyoroti pola ekosistem korupsi, KPK berharap dapat memutus rantai keterlibatan yang selama ini memungkinkan penyalahgunaan kekuasaan terus berkembang. Upaya kolaboratif antara lembaga penegak hukum, PPATK, dan masyarakat luas diharapkan menjadi kunci dalam meredam fenomena circle koruptor dan mengembalikan kepercayaan publik terhadap institusi negara.