IPD – 18 April 2026 | Jakarta, 18 April 2026 – Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait menggelar rapat koordinasi pada Jumat 17 April di Kantor Wisma Danantara, Senayan. Rapat yang dihadiri perwakilan Badan Pengaturan Badan Usaha Milik Negara (BP BUMN), Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), serta PT Kereta Api Indonesia (KAI) membahas pemanfaatan tiga bidang Lahan Tanah Abang sebagai aset negara.
Menurut data yang disampaikan dalam rapat, ketiga bidang tanah tersebut terdiri atas:
- Area Pasar Tasik seluas sekitar 1,3 hektare (beberapa sumber mencatat 1,7 hektare).
- Dua bidang tanah bongkaran yang berdekatan, masing‑masing tercatat dengan Hak Pengelolaan (HPL) nomor 17 dan 19, dengan total luas sekitar 3 hektare.
Secara keseluruhan, Lahan Tanah Abang berjumlah kurang lebih 4,3 hektare. Semua bidang tanah tersebut tercatat atas nama PT Kereta Api Indonesia, setelah sebelumnya berada di bawah Kementerian Perhubungan sejak tahun 1988 dan menerima HPL pada tahun 2008.
Maruarar Sirait menegaskan bahwa status kepemilikan sebagai aset negara memberikan pemerintah wewenang penuh untuk mengoptimalkan penggunaannya demi kepentingan publik. “Kita yakin ini tanah negara. Karena sudah ada koordinasi dengan ATR/BPN, kami akan gunakan untuk hunian rakyat, khususnya berpenghasilan menengah ke bawah,” ujar Ara dalam pernyataan resmi.
Konflik sengketa muncul ketika pihak yang mengatasnamakan Hercules mengklaim bahwa tanah tersebut adalah milik pribadi ahli waris Sulaeman Effendi. Dirjen Penanganan Sengketa dan Konflik Pertanahan (Dirjen PSKP) Iljas Tedjo Prijono menegaskan bahwa dokumen kepemilikan yang terdaftar di BPN memang atas nama KAI, sehingga klaim Hercules tidak memiliki dasar hukum yang kuat. Ia menambahkan bahwa bila ada pihak yang ingin menolak status tersebut, penyelesaiannya harus ditempuh melalui proses peradilan, bukan melalui ATR/BPN.
Untuk memastikan kepemilikan, KAI berencana memasang plang penanda di setiap titik lahan serta menggelar sosialisasi kepada masyarakat sekitar. Wakil Direktur Utama KAI, Dody Budiawan, menjelaskan bahwa penanda tersebut akan memuat data lengkap tentang hak atas tanah, sehingga tidak ada ruang bagi pihak lain untuk mengajukan klaim yang tidak sah.
Rencana pembangunan rumah susun (rusun) subsidi menjadi agenda prioritas. Pemerintah menargetkan proyek hunian tersebut dapat menampung ribuan keluarga berpenghasilan rendah di kawasan yang selama ini mengalami tekanan kepadatan penduduk. Dukungan finansial dan teknis akan datang dari skema Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (CSR) PT Astra International, yang telah menyatakan kesiapannya untuk berkontribusi dalam pembangunan unit hunian.
Pengelolaan aset tetap berada di bawah kendali KAI, sementara pelaksanaan proyek akan melibatkan kontraktor swasta dan lembaga keuangan yang mengacu pada standar perumahan berkelanjutan. Pemerintah menekankan bahwa seluruh proses akan diawasi secara ketat oleh Badan Pertanahan Nasional serta Kementerian PUPR untuk menjamin transparansi dan akuntabilitas.
Ketua Satgas Anti‑Mafia Tanah, Brigjen Pol Hendra Gunawan, menambahkan bahwa data BPN menunjukkan keabsahan status aset negara, termasuk pencatatan di Kementerian Keuangan. “Kami akan mempertahankan aset ini sekuat tenaga dan menindak tegas bila terdapat unsur pidana,” tegasnya.
Dengan landasan hukum yang kuat dan dukungan lintas sektoral, Lahan Tanah Abang diproyeksikan akan menjadi contoh nyata sinergi antara pemerintah, BUMN, dan swasta dalam menyelesaikan krisis perumahan di Jakarta Pusat. Implementasi proyek diharapkan mulai tahun 2027, setelah semua perizinan dan penandatanganan kontrak selesai.
Keberhasilan proyek ini tidak hanya akan memberikan rumah layak bagi ribuan warga, tetapi juga menegaskan kembali komitmen pemerintah dalam mengelola aset negara secara optimal untuk kesejahteraan rakyat.