IPD – 04 April 2026 | Air Sungai Ciliwung, yang pernah menjadi sumber kehidupan bagi warga Jakarta, kini berubah menjadi aliran gelap berbau busuk. Prof. Etty Riani, pakar Pencemaran dan Ekotoksikologi IPB University, memperingatkan bahwa tanpa intervensi radikal dan terkoordinasi, sungai ini akan mencapai titik kelumpuhan total. Data pemantauan online KLHL pada Semester I 2025 menunjukkan bahwa 95,5% wilayah Ciliwung melampaui baku mutu air, meninggalkan hanya 4,5% yang masih layak secara teknis.
Penurunan kualitas air bukan fenomena baru. Sejak 2024, laju degradasi mempercepat, terutama di segmen hilir antara Manggarai dan Masjid Istiqlal. Penelitian Satmoko Yudo dalam Jurnal Teknologi Lingkungan mengungkapkan konsentrasi Biochemical Oxygen Demand (BOD) mencapai 126 mg/L, jauh di atas batas aman 2 mg/L untuk air baku minum. Tingginya BOD menandakan kondisi hampir anaerob, yang menghambat proses dekomposisi alami dan memicu pelepasan gas hidrogen sulfida (H₂S) berbau busuk.
Berbagai parameter pencemar—BOD, COD, nitrogen, fosfor, amonia, serta mikroplastik—telah melampaui standar baku mutu. Menurut Prof. Etty, tingginya kandungan deterjen dan nutrien dari limbah domestik memperparah eutrofikasi, menyebabkan ledakan tanaman air yang menyerap oksigen secara berlebihan. Data dari Dinas Lingkungan Hidup DKI Jakarta mencatat bahwa hampir 90‑99% rumah tangga di sepanjang aliran membuang grey water secara langsung ke drainase tanpa pengolahan, menjadikan limbah domestik penyumbang utama pencemaran (87,09%). Industri hanya menyumbang 3,37%, sementara limbah peternakan 4,91%.
Masalah di hilir berakar pada kegagalan tata ruang di hulu. Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, menargetkan normalisasi Ciliwung hingga akhir 2027 dengan pembangunan tanggul dan pembebasan lahan. Hingga kini, hanya sebagian kecil dari rencana yang selesai: 8,24 km dari 7,01 km segmen Pintu Air Manggarai‑Jalan MT Haryono telah direalisasikan, dan 8,90 km dari 12,89 km segmen Jalan MT Haryono‑Jalan TB Simatupang. Keterlambatan ini memperparah akumulasi limbah, terutama pada musim hujan ketika aliran meluap dan mengangkut kontaminan ke wilayah padat penduduk.
Prof. Etty membandingkan penanganan Ciliwung dengan keberhasilan Jepang membersihkan sungainya dalam satu dekade. Di Jepang, disiplin sosial, regulasi ketat, dan investasi besar pada instalasi pengolahan air limbah (IPAL) menjadi faktor kunci. Selain itu, ruang terbuka hijau (RTH) dibangun di sepanjang bantaran untuk menampung luapan air, mengurangi erosi, dan meningkatkan penyerapan nutrien. Ia menekankan perlunya IPAL berskala besar yang wajib terhubung ke setiap rumah tangga, relokasi warga ke hunian layak, serta pengembalian fungsi bantaran sungai sebagai RTH.
Rekomendasi lain mencakup audit lingkungan periodik bagi industri di DAS Ciliwung, penegakan hukum yang tegas dengan denda dan sanksi sosial, serta pembentukan lembaga koordinasi lintas wilayah yang berada di bawah pemerintah pusat. Tanpa sinergi antara infrastruktur, regulasi, dan perubahan perilaku sosial, perbaikan diproyeksikan memerlukan lima hingga sepuluh tahun. Jika langkah-langkah ini diabaikan, Ciliwung akan menjadi warisan kotor bagi generasi mendatang.
Kesimpulannya, Ciliwung berada pada ambang krisis ekologis yang dapat dihindari hanya dengan kebijakan terintegrasi, investasi pada teknologi pengolahan limbah, serta partisipasi aktif masyarakat. Upaya radikal kini menjadi kebutuhan mendesak, bukan pilihan.