IPD – 11 Juni 2026 | Kenaikan suku bunga acuan (BI Rate) oleh Bank Indonesia (BI) telah menjadi topik perbincangan hangat di kalangan ekonom dan masyarakat. Pada bulan Juni 2026, BI menaikkan BI Rate sebesar 25 basis poin (bps) menjadi 5,50 persen. Keputusan ini diambil untuk menjaga stabilitas makroekonomi di tengah dinamika global saat ini.
Menurut Menteri Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) Maman Abdurrahman, kenaikan BI Rate belum berdampak terhadap penyaluran kredit bagi pelaku UMKM, baik kredit usaha rakyat (KUR) maupun kredit non-KUR. Hingga saat ini, belum ada kendala dalam penyaluran pembiayaan kepada sektor UMKM.
PT Bank Central Asia Tbk (BCA) juga menilai keputusan BI menaikkan BI Rate sebagai langkah strategis untuk merespons dinamika ekonomi global dan pergerakan nilai tukar rupiah. BCA akan terus mencermati dampak kebijakan moneter tersebut terhadap kondisi perekonomian dan industri perbankan.
NIlai tukar rupiah juga ditutup menguat terhadap dolar Amerika Serikat (AS) pada perdagangan Rabu (10/6/2026), ditopang sentimen positif dari kenaikan BI Rate dan penyesuaian harga Pertamax yang dinilai mendukung stabilitas eksternal.
PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk atau BNI tetap mencermati potensi dampak kenaikan BI-Rate terhadap permintaan kredit, terutama dari sektor usaha yang sensitif terhadap perubahan biaya dana. BNI akan terus menyesuaikan strategi bisnis dengan perkembangan kondisi makroekonomi, arah kebijakan moneter, serta kebutuhan pembiayaan nasabah.
Ekonom Senior DBS Bank Radhika Rao menilai prospek pertumbuhan jangka panjang Indonesia masih tetap menarik di mata investor. Namun, sejumlah risiko dalam jangka pendek membuat pelaku pasar menjadi lebih berhati-hati.
Kenaikan BI Rate juga berdampak terhadap yield SBN (Surat Berharga Negara) yang meningkat. Yield SBN bertenor 1 tahun naik menjadi 7,27%, sedangkan yield SBN 10 tahun naik menjadi 7,40%.
Kesimpulan, kenaikan BI Rate oleh BI telah menjadi langkah strategis untuk menjaga stabilitas makroekonomi di tengah dinamika global saat ini. Dampaknya terhadap perekonomian Indonesia masih perlu dicermati, namun beberapa pihak telah menilai keputusan ini sebagai langkah yang tepat untuk merespons dinamika ekonomi global dan pergerakan nilai tukar rupiah.