IPD – 03 April 2026 | Jakarta, 3 April 2026 – Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) melakukan penyegelan terhadap lima kapal wisata asing yang beroperasi di Teluk Jakarta. Penindakan ini dilakukan setelah terdeteksi adanya penyewaan lahan laut secara ilegal oleh pihak operator kapal, yang tidak memiliki Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut (PKKPRL). Penyegelan ini menjadi bagian dari kebijakan zero tolerance KKP terhadap pelanggaran lingkungan pesisir dan pemanfaatan ruang laut tanpa izin.
Direktur Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan, Pung Nugroho Saksono, menjelaskan bahwa kelima kapal tersebut beroperasi tanpa dokumen PKKPRL yang wajib dimiliki setiap entitas yang memanfaatkan ruang laut untuk kegiatan komersial. “Langkah ini adalah peringatan keras bagi semua pelaku usaha bahwa KKP tidak akan mentolerir praktik yang mengabaikan daya dukung lingkungan pesisir,” tegas Pung dalam keterangan resmi pada Senin, 3 April 2026.
Kelima kapal wisata yang disegel meliputi:
- MV Pacific Explorer (kapasitas 250 penumpang)
- MV Ocean Dream (kapasitas 180 penumpang)
- MV Sea Voyager (kapasitas 220 penumpang)
- MV Island Breeze (kapasitas 150 penumpang)
- MV Coral Star (kapasitas 200 penumpang)
Menurut tim pengawas KKP, kapal-kapal tersebut diperkirakan menyewa area dermaga dan ruang laut di sekitar Pulau Kembangan dan Pantai Ancol tanpa melalui prosedur perizinan yang sah. Penyewaan ilegal ini tidak hanya melanggar Undang‑Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja, tetapi juga melanggar Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang.
Selain menutup akses operasional kapal, KKP juga menandai area yang dipakai sebagai “zona tertutup sementara” seluas total 2,4 hektare. Tim lapangan, yang dipimpin oleh Direktur Pengawasan Sumber Daya Kelautan Sumono Darwinto, telah melakukan pemantauan intensif untuk memastikan tidak ada aktivitas lanjutan selama proses administrasi.
Sumono menegaskan bahwa penyegelan tidak bersifat permanen. “Kami memberikan kesempatan kepada operator untuk mengurus PKKPRL secara lengkap. Begitu izin resmi diterbitkan, kapal dapat kembali beroperasi dengan syarat mematuhi standar lingkungan yang ketat,” ujarnya. Ia menambahkan bahwa aparat KKP akan menindak tegas setiap upaya melanjutkan operasi secara sembunyi‑sembunyi selama masa penutupan.
Penegakan ini juga mencerminkan upaya pemerintah untuk melindungi ekosistem Teluk Jakarta yang selama ini mengalami tekanan akibat pembangunan pesisir, peningkatan lalu lintas kapal, serta pencemaran. Data KKP menunjukkan bahwa sejak 2020, tingkat penurunan kualitas air di Teluk Jakarta mengalami penurunan sebesar 12%, yang sebagian disebabkan oleh aktivitas maritim yang tidak terkontrol.
Pengamat lingkungan, Dr. Rina Suryani, menilai langkah KKP sebagai contoh kebijakan restoratif yang tepat. “Dengan menahan operasional kapal sampai dokumen lengkap, pemerintah memberi sinyal bahwa kepatuhan regulasi adalah prasyarat utama sebelum mengizinkan penggunaan ruang laut,” katanya.
Operator kapal wisata asing, yang belum mengungkapkan identitas lengkap, menyatakan kesiapan untuk mengurus perizinan yang diperlukan. Mereka menegaskan bahwa tujuan utama mereka adalah menyediakan layanan pariwisata bahari yang aman dan ramah lingkungan bagi wisatawan domestik maupun mancanegara.
Ke depan, KKP berencana memperkuat koordinasi dengan Badan Keamanan Laut (Bakamla) serta otoritas pelabuhan untuk meningkatkan pengawasan terhadap semua aktivitas maritim di perairan Nusantara. Pemerintah juga menyiapkan revisi pedoman PKKPRL yang diharapkan dapat mempercepat proses perizinan tanpa mengorbankan standar lingkungan.
Dengan penyegelan lima kapal wisata asing ini, KKP menegaskan komitmen untuk menegakkan hukum, melindungi ekosistem pesisir, dan memastikan bahwa sektor pariwisata bahari beroperasi secara berkelanjutan. Semua pelaku usaha diharapkan dapat menyesuaikan diri dengan regulasi yang ada demi menjaga keberlanjutan sumber daya laut Indonesia.