IPD – 06 April 2026 | Dalam sidang Komisi Lembaga Peradilan (CLS) yang digelar di Solo, Presiden Joko Widodo (Jokowi) menampilkan sejumlah saksi untuk menepis tudingan bahwa ia memiliki ijazah palsu. Sidang tersebut menjadi sorotan publik setelah beredar rumor bahwa mantan Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) serta tokoh‑tokoh lain diduga menyalurkan dana sebesar lima miliar rupiah untuk menggerakkan isu tersebut.
Jokowi, yang duduk di kursi kepresidenan, menyampaikan bahwa semua dokumen pendidikan yang dimilikinya sah dan dapat diverifikasi melalui institusi yang bersangkutan. Ia menambahkan bahwa saksi‑saksi yang hadir, termasuk dosen dari universitas tempat ia menempuh studi, siap memberikan keterangan tertulis dan lisan yang membuktikan keabsahan ijazahnya.
Sementara itu, Jusuf Kalla menegaskan secara tegas bahwa dirinya tidak pernah menyalurkan dana apapun kepada Roy Suryo, Rismon Sianipar, atau pihak‑pihak lain yang mengkritik ijazah Presiden. Pada konferensi pers yang diadakan di kediamannya di Jakarta pada Minggu, 5 April 2026, JK menyatakan, “Saya katakan itu pasti dan yakin tidak benar,” terkait tudingan bahwa ia memberikan dana sebesar Rp5 miliar untuk memicu polemik tersebut.
JK menambahkan bahwa pertemuan yang berlangsung di rumahnya pada bulan Ramadan lalu hanya melibatkan akademisi dan profesional yang datang atas inisiatif sendiri untuk berdiskusi mengenai saran kebijakan bangsa. “Tidak ada undangan khusus, tidak ada agenda mempersoalkan ijazah Jokowi,” ujarnya. Ia juga mengungkapkan rencananya untuk melaporkan tudingan fitnah ini ke Badan Reserse Kriminal (Bareskrim) Polri, dengan bantuan pengacaranya, Abdul Haji Talaohu, yang menyiapkan laporan pencemaran nama baik.
Pengacara JK menegaskan bahwa langkah hukum tersebut tidak sekadar menolak rumor, melainkan sebagai bentuk pertanggungjawaban atas penyebaran informasi yang tidak berdasar. “Kami akan menindak tegas pihak‑pihak yang menyebarkan fitnah, karena hal ini dapat merusak reputasi publik,” kata Talaohu dalam pernyataan resmi.
Sidang CLS Solo juga menampung keterangan dari ahli forensik dokumen yang menjelaskan prosedur verifikasi ijazah di Indonesia. Menurut mereka, ijazah resmi harus melalui proses verifikasi oleh Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, dan setiap perubahan atau pemalsuan akan terdeteksi melalui sistem digital yang terintegrasi.
Selain menampilkan saksi akademik, Jokowi juga mengajak sejumlah tokoh masyarakat untuk memberikan perspektif mereka mengenai pentingnya menjaga integritas data pribadi dan dokumen resmi. Ia menekankan bahwa penyebaran rumor palsu tidak hanya mencoreng nama pribadi, tetapi juga mengganggu stabilitas politik dan kepercayaan publik.
Di sisi lain, Roy Suryo dan Rismon Sianipar yang sebelumnya mengeluarkan pernyataan menuduh adanya pemalsuan ijazah Jokowi, kini berada di bawah sorotan media setelah JK membantah keras peran mereka. Kedua tokoh tersebut belum memberikan komentar resmi mengenai tuduhan JK.
Para pengamat politik menilai bahwa konfrontasi antara Presiden dan mantan Wakil Presiden ini mencerminkan dinamika politik Indonesia yang semakin kompleks. Mereka menilai bahwa upaya hukum yang ditempuh JK dapat menjadi preseden penting dalam menanggulangi fitnah politik di era digital.
Sidang CLS Solo berakhir dengan kesimpulan bahwa tidak ada bukti konkret yang mendukung tuduhan adanya ijazah palsu atau pendanaan politik terkait. Jokowi menegaskan komitmennya untuk terus melayani bangsa dengan transparansi penuh, sementara JK berjanji akan menindaklanjuti laporan ke Bareskrim demi menegakkan keadilan.
Kasus ini menjadi pengingat bagi publik bahwa informasi yang beredar di media sosial harus selalu dipertanggungjawabkan, dan proses hukum tetap menjadi jalur utama untuk menyelesaikan perselisihan yang melibatkan nama-nama tokoh publik.