IPD – 05 April 2026 | Indonesia kini berada di persimpangan kritis antara pertumbuhan ekonomi dan kelestarian lingkungan. Sebagai negara kepulauan dengan ribuan titik pantai, tekanan perubahan iklim—kenaikan muka air laut, intensitas curah hujan, dan frekuensi bencana hidrometeorologi—semakin terasa. Laporan Indonesia Environmental Outlook yang disusun Yayasan KEHATI menegaskan bahwa tantangan lintas sektor—kehutan, pangan, energi, dan air—harus diurai secara terpadu agar tidak terjebak dalam pola tata kelola alam yang mengorbankan masa depan demi pertumbuhan jangka pendek.
Dampak Ekonomi Makro dari Bencana Alam
Menjelang akhir 2025, serangkaian banjir bandang dan tanah longsor melanda wilayah Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Menurut David Sumual, Chief Economist PT Bank Central Asia Tbk, bencana tersebut dapat menahan laju pertumbuhan Produk Domestik Bruto (PDB) nasional sebesar 0,32 %.
“Kita melihat penurunan PDB yang dipicu oleh melemahnya konsumsi, penurunan produksi, dan gangguan rantai pasok,” kata Sumual.
Peneliti dari Indef, M. Rizal Taufikurahman, menambahkan bahwa Pulau Sumatera menyumbang sekitar 22 % dari total PDB nasional. Interupsi aktivitas ekonomi selama 10‑15 hari di wilayah terdampak menyebabkan kontraksi jangka pendek akibat terhentinya logistik dan penurunan output pertanian.
Riset CORE Indonesia memperkirakan penurunan investasi regional yang signifikan: investasi di Aceh diproyeksikan turun hingga –2,19 %, Sumatera Barat –1,45 %, dan Sumatera Utara –0,86 %.
Bank Dunia menegaskan bahwa bencana alam menjadi “downside risk” utama yang dapat mendorong kelompok rentan jatuh ke dalam kemiskinan permanen melalui hilangnya aset produktif.
Kekayaan Hayati yang Terancam
Di tengah ancaman ekonomi, Indonesia menyimpan harta karun biodiversitas sebagai negara megabiodiversitas. Buku Status Kekinian Keanekaragaman Hayati Indonesia 2024 mencatat adanya 22 tipe ekosistem utama dengan 98 kombinasi vegetasi unik, termasuk ekosistem nival di Puncak Jayawijaya (ketinggian >4.000 mdpl). Pada tahun 2025, tim Pusat Riset Biosistematika dan Evolusi BRIN menemukan 51 spesies baru, terdiri dari 32 fauna, 16 flora, dan 3 mikroba.
Namun, data tersebut masih tersebar di berbagai lembaga. Antara 2020‑2024 tercatat 16.312 rekaman biodiversitas yang mencakup 7.904 spesies, sementara kesehatan sebagian besar ekosistem berada pada level sedang karena alih fungsi lahan dan tekanan spesies invasif.
Strategi FOLU Net Sink 2030 dan Kontroversinya
Pemerintah berupaya mengatasi krisis dengan strategi Forestry and Other Land Use (FOLU) Net Sink 2030, menargetkan sektor kehutanan menjadi penyerap karbon bersih pada 2030. Dukungan internasional mengalir, antara lain US$50 juta dari Amerika Serikat dan penjaminan US$1 miliar dari Inggris untuk pinjaman Bank Dunia.
Namun, strategi ini menuai kritik. Zenzi Suhadi, Direktur Eksekutif Nasional WALHI, menyatakan bahwa rezim pembangunan kini menjadikan lingkungan sebagai tumbal bagi kepentingan korporasi. WALHI menyoroti istilah “deforestasi terencana” dalam Proyek Strategis Nasional (PSN) yang dianggap menyesatkan publik. Di Riau, aktivitas korporasi yang bertentangan dengan dokumen FOLU Net Sink terdeteksi, memperlihatkan bahwa isu iklim masih diperlakukan sebagai gimmick tanpa implementasi nyata.
Krisis Air dan Food Estate yang Kontroversial
Lingkaran setan tata kelola alam juga menekan ketersediaan air dan pangan. Jawa diproyeksikan mengalami kelangkaan air total pada 2040, dengan perkapita turun menjadi 476 m³ per tahun. Dampaknya meluas ke kesehatan masyarakat: peningkatan kasus diare, penyakit kulit, dan stunting pada anak-anak.
Proyek Food Estate di Merauke, Papua Selatan, menimbulkan kontroversi. WALHI mencatat alih fungsi hutan seluas 563.566 ha menjadi perkebunan tebu, mengabaikan hak masyarakat adat dan merusak ekosistem penyangga air.
Sebagai alternatif, Yayasan KEHATI mengusung paradigma Water‑Energy‑Food (WEF) Nexus serta diversifikasi pangan lokal. Puji Sumedi Hanggarawati, KEHATI, menekankan bahwa tanaman seperti sagu dan sorgum memiliki potensi resilien: sagu dengan indeks glikemik rendah membantu menstabilkan tanah basah, sementara sorgum berfungsi sebagai fitoremediasi logam berat dan tahan pada lahan kering ekstrem.
Ketidaksinkronan Pusat‑Daerah dan Persepsi Publik
Laporan Climateworks Centre 2025 mengungkap bahwa tata kelola iklim di Indonesia masih sangat sentralistik. Pemerintah daerah kekurangan otoritas serta kapasitas teknis untuk mendanai inisiatif rendah karbon secara mandiri, sehingga cenderung memilih sektor ekstraktif demi meningkatkan pendapatan daerah.
Survei Yale Program on Climate Change Communication 2023 menunjukkan bahwa 76 % masyarakat Indonesia hanya mengetahui sedikit atau tidak sama sekali tentang pemanasan global. Meski demikian, 91 % merasa wajib melindungi lingkungan untuk generasi mendatang, dengan kekhawatiran utama pada banjir (71 %) dan tanah longsor (68 %). Ironisnya, 60 % responden masih memaklumi penebangan hutan jika ditujukan untuk pembangunan infrastruktur publik atau pengentasan kemiskinan, menandakan kesenjangan antara kepedulian lingkungan dan kebutuhan ekonomi.
Jalan Keluar: Integrasi Kebijakan dan Keterlibatan Publik
Menuju visi Indonesia Emas 2045, peta jalan Indonesian Biodiversity Strategy and Action Plan (IBSAP) 2025‑2045 telah disusun sebagai komitmen global untuk hidup selaras dengan alam. Agar lingkaran setan tata kelola terputus, integrasi kebijakan melalui WEF Nexus harus melampaui wacana dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP). Transparansi data karbon, pengakuan wilayah adat, serta penguatan kepemimpinan lokal menjadi prasyarat utama.
Edukasi publik juga krusial. Generasi milenial dan Gen Z kini mulai menilai isu lingkungan dalam pilihan politik, sebagaimana tercermin dalam survei WWF Indonesia 2024. Dengan anomali suhu rata‑rata +0,81 °C di atas normal pada 2024, setiap keputusan tata kelola yang keliru hanya akan menambah daftar kerugian ekonomi dan penderitaan sosial.
Reformasi insentif fiskal serta pembiayaan hijau harus segera diimplementasikan agar pertumbuhan ekonomi tidak lagi menjadi musuh kelestarian alam. Hanya dengan sinergi antara pemerintah pusat, daerah, masyarakat adat, dan sektor swasta, Indonesia dapat menembus lingkaran setan tata kelola alam dan menapaki jalur pembangunan yang berkelanjutan.