IPD – 01 April 2026 | Jaksa KPK mantan yang kini menjadi pengacara, Anang Supriatna, kembali menjadi sorotan publik setelah laporan keuangan mengungkap total harta bersihnya mencapai sekitar dua miliar rupiah. Penemuan ini menambah kepanikan di kalangan masyarakat yang menuntut transparansi terkait jaringan korupsi yang melibatkan videografer Amsal Christy Sitepu, tersangka kasus mark‑up pembuatan video profil desa di Kabupaten Karo, Sumatera Utara.
Menurut data yang diperoleh dari lembaga pengawas keuangan, aset Anang Supriatna terdiri dari sejumlah properti di daerah Jawa Barat, tanah seluas lebih dari tiga hektar di wilayah Bogor, serta kepemilikan kendaraan mewah. Nilai total properti dan kendaraan tersebut diperkirakan mencapai Rp1,6 miliar, sementara sisa aset berupa tabungan dan investasi menambah nilai total menjadi sekitar Rp2 miliar. Penelusuran lebih lanjut menunjukkan bahwa sebagian besar properti tersebut dibeli pada masa menjabat sebagai jaksa KPK, menimbulkan pertanyaan tentang sumber dana yang sah.
Sementara itu, proses hukum terhadap Amsal Sitepu terus bergulir. Pada 31 Maret 2026, Pengadilan Negeri Medan mengabulkan permohonan penangguhan penahanan Amsal dengan jaminan yang diberikan oleh anggota Komisi III DPR RI, Hinca Panjaitan. Penangguhan tersebut tidak menghentikan proses persidangan; hakim tetap menjadwalkan sidang pembacaan putusan pada 1 April 2026. Hinca menegaskan bahwa keputusan penangguhan merupakan respons terhadap aspirasi publik, khususnya komunitas kreatif yang menilai tuduhan mark‑up terhadap jasa kreatif tidak tepat.
Kasus Amsal Sitepu bermula pada tahun 2020 hingga 2022, ketika perusahaan CV Promiseland milik Amsal menandatangani kontrak pembuatan video profil untuk 20 desa di Kabupaten Karo. Setiap desa ditagih biaya Rp30 juta, yang mencakup seluruh rangkaian produksi mulai dari konsep, pengambilan gambar, editing, hingga dubbing. Amsal dan kuasa hukumnya, Willyam Raja D Halawa, berargumen bahwa semua biaya tersebut merupakan bagian integral proses produksi dan bukan mark‑up yang tidak sah.
Namun, hasil audit Inspektorat Daerah Kabupaten Karo mengidentifikasi beberapa komponen biaya, seperti konsep kreatif, penggunaan mikrofon, serta proses editing, yang seharusnya tidak dipungut biaya tambahan atau bahkan bernilai nol. Temuan ini menjadi dasar tuduhan mark‑up yang kemudian dijadikan dasar penyidikan oleh Kejaksaan Negeri Karo. Pada November 2025, Amsal berstatus saksi dalam penyelidikan yang lebih luas terhadap empat terdakwa lain, sebelum akhirnya menjadi tersangka pada Desember 2025.
Selama persidangan, sejumlah kepala desa yang menjadi klien Amsal memberikan kesaksian mendukung bahwa video profil yang dihasilkan sesuai dengan proposal yang disepakati dan memberikan manfaat nyata bagi desa. Kepala Desa Kuta Kepar, Kepala Desa Salit, dan Kepala Desa Perbesi, antara lain, menyatakan tidak ada keberatan atas biaya yang dibayarkan dan menegaskan bahwa pekerjaan selesai tepat waktu tanpa adanya penolakan dari pihak desa.
Sementara itu, Anang Supriatna, yang kini beralih menjadi konsultan hukum, dikabarkan memiliki jaringan luas dengan sejumlah pejabat daerah di Sumatera Utara, termasuk beberapa anggota DPR dan aparat penegak hukum. Keterkaitan ini menimbulkan spekulasi bahwa harta kekayaan Anang mungkin terkait dengan keuntungan finansial yang diperoleh melalui kasus-kasus korupsi yang melibatkan proyek kreatif desa, termasuk kasus Amsal Sitepu.
Para pengamat politik menilai bahwa pengungkapan harta Anang Supriatna dapat menjadi titik balik dalam upaya pemberantasan korupsi di Indonesia. “Jika seorang mantan jaksa KPK ternyata memiliki kekayaan yang tidak sebanding dengan penghasilannya, maka kepercayaan publik terhadap institusi anti‑korupsi semakin tergerus,” ujar Dr. Siti Nurhaliza, pakar tata kelola publik. Ia menambahkan bahwa transparansi aset pejabat publik harus menjadi standar wajib, bukan pilihan.
Penangguhan penahanan Amsal oleh Hinca Panjaitan juga memicu perdebatan mengenai peran legislatif dalam proses peradilan. Beberapa kalangan menilai intervensi tersebut dapat mengganggu independensi lembaga peradilan, sementara yang lain berpendapat bahwa jaminan politik dapat melindungi warga yang dianggap menjadi korban fitnah.
Dengan nilai harta Anang Supriatna yang mencapai Rp2 miliar dan proses hukum Amsal yang masih berlanjut, masyarakat menuntut klarifikasi lengkap mengenai aliran dana dan keterkaitan antar pihak. Pemerintah diharapkan dapat memperkuat mekanisme pengawasan aset pejabat serta menegakkan hukum secara konsisten tanpa pengaruh politik.
Kasus ini menjadi contoh nyata bahwa korupsi tidak hanya melibatkan pejabat tinggi, melainkan dapat merembet ke sektor kreatif yang sebelumnya dianggap bersih. Upaya pemberantasan korupsi harus mencakup seluruh spektrum kegiatan ekonomi, termasuk produksi konten digital, agar kepercayaan publik dapat dipulihkan.