IPD – 03 April 2026 | Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, menegaskan bahwa Pemerintah Provinsi DKI Jakarta telah menurunkan anggaran perjalanan dinas aparatur sipil negara (ASN) hingga 70 persen. Keputusan ini diambil sebagai respons langsung atas arahan Menteri Dalam Negeri, Tito Karnavian, yang menekankan pentingnya penghematan anggaran di semua tingkatan pemerintahan. Pemangkasan tersebut mencakup seluruh unit kerja di lingkungan Pemprov DKI, termasuk birokrasi, Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), dan lembaga-lembaga pendukung lainnya.
Menurut Pramono, setiap permohonan perjalanan dinas yang memerlukan persetujuan gubernur kini diperiksa secara ketat. “Jika tidak memberikan manfaat nyata bagi Jakarta, saya tidak akan mengizinkannya,” ujarnya dalam konferensi pers yang digelar di Balai Kota DKI pada Kamis, 2 April 2026. Ia menambahkan bahwa proses verifikasi kini dilakukan satu per satu, memastikan tidak ada penyalahgunaan dana publik untuk keperluan yang bersifat pribadi atau tidak produktif.
Langkah pemangkasan ini muncul di tengah ketidakpastian rantai pasokan global yang mempengaruhi harga energi, bahan baku, dan layanan logistik. Pemerintah pusat telah memperingatkan daerah-daerah untuk menyiapkan strategi efisiensi yang lebih ketat guna mengantisipasi kemungkinan penurunan pendapatan daerah. Dalam konteks itu, Pramono menilai kebijakan pemangkasan perjalanan dinas sebagai bagian dari upaya menyelamatkan anggaran daerah sekaligus meningkatkan akuntabilitas penggunaan sumber daya manusia.
Implementasi kebijakan tersebut mencakup beberapa mekanisme kunci:
- Persetujuan perjalanan dinas wajib melalui otoritas gubernur, dengan evaluasi manfaat bagi kepentingan publik Jakarta.
- Penggunaan teknologi digital untuk memantau dan merekam semua permohonan serta realisasi perjalanan.
- Pemberlakuan batas maksimum 30 persen dari total alokasi anggaran perjalanan tahunan, dengan target pemotongan hingga 70 persen dibandingkan tahun sebelumnya.
- Audit internal berkala untuk memastikan kepatuhan dan mendeteksi potensi penyimpangan.
Reaksi dari kalangan ASN beragam. Sebagian mengapresiasi langkah tegas tersebut sebagai upaya memperbaiki citra birokrasi yang selama ini dianggap boros. Namun, ada pula yang menilai pemotongan drastis dapat menghambat mobilitas kerja, terutama bagi pegawai yang membutuhkan kunjungan lapangan untuk tugas penting. Pramono menanggapi kekhawatiran tersebut dengan menegaskan bahwa kebijakan tidak bersifat melarang seluruh perjalanan, melainkan menekankan pada efektivitas dan relevansi tiap agenda dinas.
Penghematan yang diharapkan mencapai 70 persen dapat memberikan ruang fiskal bagi DKI Jakarta untuk mengalokasikan kembali dana ke sektor prioritas, seperti transportasi publik, penanggulangan banjir, dan pengembangan infrastruktur digital. Dalam jangka panjang, Pramono berharap kebijakan ini menjadi contoh bagi pemerintah daerah lain dalam menerapkan prinsip efisiensi yang berkelanjutan.
Secara keseluruhan, pemangkasan perjalanan dinas ASN di DKI Jakarta mencerminkan perubahan paradigma dalam pengelolaan sumber daya pemerintah. Kebijakan ini menegaskan komitmen pemerintah provinsi untuk beroperasi secara transparan, akuntabel, dan berorientasi pada hasil yang memberikan manfaat nyata bagi warga Jakarta. Dengan pengawasan yang ketat dan pemanfaatan teknologi, diharapkan langkah ini dapat meningkatkan kepercayaan publik serta menjadi model kebijakan efisiensi yang dapat direplikasi di tingkat nasional.