IPD – 30 Maret 2026 | Pemerintah Kabupaten Bandung Barat menegaskan pada Senin, 30 Maret 2026, bahwa tidak ada kebijakan pemutusan hubungan kerja (PHK) terhadap Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK). Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Bandung Barat, Rega Wiguna, menyatakan bahwa hingga kini belum ada keputusan resmi mengenai pemberhentian PPPK, baik penuh maupun paruh waktu, dan seluruh prosedur tetap mengacu pada peraturan pemerintah pusat.
Isu PHK PPPK muncul bersamaan dengan penerapan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (UU HKPD) yang membatasi belanja pegawai maksimal 30 persen. Meskipun pembatasan tersebut menimbulkan keprihatinan, Rega menegaskan bahwa penyesuaian anggaran dilakukan secara bertahap dan tidak serta-merta memicu pengurangan tenaga PPPK. “Kami masih menimbang kebutuhan pelayanan publik dan kondisi fiskal daerah,” ujarnya.
Sementara itu, di Provinsi Lampung, wacana PHK PPPK memicu kekhawatiran serius karena banyak layanan pendidikan dan kesehatan bergantung pada tenaga PPPK. Risky, seorang pengamat kebijakan daerah, mengingatkan bahwa penurunan jumlah PPPK dapat menurunkan kualitas layanan, terutama di sektor yang sudah mengalami kekurangan tenaga ASN yang pensiun.
Berikut beberapa poin penting yang diangkat oleh kedua wilayah:
- Bandung Barat: Tidak ada keputusan PHK; penyesuaian anggaran dibahas oleh Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) bersama BKAD dan Bappelitbangda.
- Lampung: Kekhawatiran bahwa pemotongan PPPK, terutama paruh waktu, dapat mengganggu layanan pendidikan dan kesehatan.
- Regulasi: Semua tindakan pemberhentian PPPK harus mengikuti ketentuan kontrak berakhir, perampingan organisasi, atau pelanggaran disiplin.
- Fokus Pemerintah: Menjaga stabilitas gaji PPPK sekaligus mencari efisiensi tanpa mengorbankan layanan publik.
Rega Wiguna menambahkan, “Kami tetap berkoordinasi dengan pemerintah pusat untuk memastikan setiap keputusan sejalan dengan kebijakan nasional. Saat ini belum ada instruksi yang memaksa kami melakukan PHK terhadap PPPK.” Pernyataan serupa juga disampaikan oleh Farhan, pejabat terkait di Bandung, yang menegaskan tidak ada rencana pemutusan hubungan kerja di daerahnya meskipun belanja pegawai berada di bawah batas maksimum.
Di sisi lain, M. Thoha B. Sampurna Jaya, dosen Universitas Lampung, menyoroti peran strategis PPPK dalam menutup kesenjangan tenaga di bidang pendidikan dan kesehatan. Ia mengingatkan bahwa mengurangi tenaga PPPK secara mendadak dapat menimbulkan efek domino pada mutu layanan, terutama di wilayah dengan tingkat kebutuhan tinggi.
Para pengamat menyarankan alternatif efisiensi lain, seperti restrukturisasi tugas, peningkatan produktivitas, atau penggunaan teknologi untuk mengoptimalkan proses kerja, alih-alih sekadar mengurangi jumlah tenaga kerja. Pendekatan ini diharapkan dapat menjaga keseimbangan antara kepatuhan pada UU HKPD dan kualitas layanan publik.
Secara keseluruhan, meskipun terdapat tekanan anggaran, pemerintah daerah di Bandung Barat dan Lampung berkomitmen untuk menjaga gaji PPPK tetap aman dan menghindari PHK massal. Kebijakan yang diambil akan terus dipantau oleh pihak berwenang, dengan harapan dapat menstabilkan keuangan daerah tanpa mengorbankan kepentingan masyarakat.