IPD – 17 April 2026 | Pada bulan Juni 2026, seluruh Aparatur Sipil Negara (ASN) dijadwalkan menerima gaji ke-13 sebagai bentuk apresiasi atas pengabdian mereka. Jadwal ini konsisten dengan ketentuan Pasal 15 Peraturan Pemerintah (PP) No. 9 Tahun 2026 yang menyebutkan pencairan paling cepat pada bulan Juni, dan paling lambat setelah bulan tersebut jika terjadi penundaan. Namun, akhir-akhir ini beredar spekulasi bahwa gaji ke-13 PNS akan dipotong untuk menutupi defisit subsidi energi. Berita ini menimbulkan kebingungan di kalangan pegawai negeri, sehingga perlu diluruskan dengan fakta resmi.
Menurut pernyataan Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa, pemerintah memang sedang meninjau efisiensi pada komponen anggaran, termasuk potensi penyesuaian pada gaji ke-13. “Masih dipelajari, nanti ditunggu,” ujarnya dalam konferensi pers di Jakarta. Peninjauan ini dipicu oleh tekanan global, khususnya lonjakan harga minyak yang meningkatkan beban subsidi energi negara. Meskipun demikian, pemerintah menegaskan bahwa tidak ada rencana pemotongan langsung pada gaji ke-13 ASN. Sebaliknya, gaji ke-13 tetap akan dibayarkan secara utuh, tanpa potongan iuran atau potongan lain, sebagaimana diatur dalam Pasal 16 ayat (2) PP No. 9/2026.
Berikut ini rangkuman poin penting terkait gaji ke-13 ASN tahun 2026:
- Jadwal pencairan: Paling cepat Juni 2026, dapat ditunda bila ada kendala administrasi.
- Dasar perhitungan: Mengacu pada komponen penghasilan bulan Mei 2026, meliputi gaji pokok, tunjangan keluarga, tunjangan beras, tunjangan jabatan, dan tunjangan kinerja (jika ada).
- Pajak: Gaji ke-13 dapat dikenai pajak penghasilan sesuai peraturan, namun tidak ada potongan iuran lain.
Nominal gaji ke-13 bervariasi tergantung pangkat, jabatan, eselon, dan kelas jabatan. Pada tingkat tertinggi, pejabat lembaga non‑struktural dapat menerima hingga Rp31.474.800. Berikut tabel yang merangkum besaran maksimal gaji ke-13 untuk beberapa kelompok utama:
| Kelompok | Jabatan / Eselon | Nominal Maksimum (Rp) |
|---|---|---|
| Pimpinan Lembaga Non‑Struktural | Ketua/Kepala | 31.474.800 |
| Pimpinan Lembaga Non‑Struktural | Wakil Ketua | 29.665.400 |
| Pimpinan Lembaga Non‑Struktural | Sekretaris / Anggota | 28.104.300 |
| Eselon I | Pejabat Tinggi Utama | 24.886.200 |
| Eselon II | Pejabat Tinggi Madya | 19.514.800 |
| Eselon III | Pejabat Administrator | 13.842.300 |
| Eselon IV | Pejabat Pengawas | 10.612.900 |
Selain pejabat struktural, terdapat pula skema khusus bagi pegawai non‑ASN yang bekerja di institusi pemerintah atau perguruan tinggi negeri baru. Besaran gaji ke-13 untuk mereka ditentukan berdasarkan jenjang pendidikan dan masa kerja, dengan nilai terendah sekitar Rp4,28 juta dan tertinggi sekitar Rp7,16 juta.
Berkenaan dengan rumor pemotongan untuk subsidi energi, pemerintah menegaskan tidak ada mekanisme pemotongan langsung dari gaji ke-13. Upaya penyesuaian anggaran yang sedang dipertimbangkan lebih bersifat struktural, misalnya pengalokasian dana subsidi energi dari pos anggaran lain atau peninjauan kembali tarif subsidi. Oleh karena itu, ASN dapat tetap menantikan pencairan penuh gaji ke-13 tanpa khawatir akan potongan yang tidak sah.
Untuk memastikan dana telah masuk, ASN dapat memanfaatkan aplikasi resmi pemerintah atau memeriksa mutasi rekening melalui bank penyalur. Jika ada kendala, langkah selanjutnya adalah menghubungi bagian keuangan atau HRD masing‑masing instansi, serta bagi pensiunan dapat menanyakan langsung ke bank Taspen.
Secara keseluruhan, gaji ke-13 tetap menjadi komitmen pemerintah dalam meningkatkan daya beli ASN, sekaligus sebagai insentif moral di tengah tantangan ekonomi global. Pemerintah tetap terbuka untuk meninjau efisiensi anggaran, namun hingga kini belum ada keputusan resmi untuk memotong gaji ke-13 demi subsidi energi.