IPD – 16 April 2026 | Pada Sabtu, 11 April 2026, ruang tari tradisional Taman Ismail Marzuki, Jakarta, dipenuhi oleh suara kritis yang menuntut perlindungan hak konstitusional atas lingkungan hidup yang sehat. Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Jakarta menyelenggarakan diskusi publik berjudul “Menuntut Kembali Hak Konstitusional Warga atas Lingkungan yang Sehat Sebagai Jalan Keluar Dari Krisis Iklim”. Acara ini menjadi panggilan nyata di tengah gelombang polusi udara, cuaca ekstrem, dan ancaman krisis iklim yang kian mengkhawatirkan.
Hak atas lingkungan yang bersih memang tertera dalam UUD 1945, namun realitas di lapangan masih jauh dari harapan. Jasmine Exa K., peneliti Aksi Ekologi dan Emansipasi Rakyat (AEER), memaparkan data kelam dari Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) yang menunjukkan hubungan kuat antara faktor lingkungan—seperti sanitasi buruk, perubahan iklim, dan polusi udara—dengan penurunan biodiversitas serta peningkatan penyakit pada manusia. “Sekitar 25 persen kematian akibat stroke dan penyakit jantung iskemik dipicu oleh polusi udara,” ujarnya, menambahkan bahwa jika lingkungan lebih bersih, 23 persen kematian global dapat dicegah.
Industri Indonesia, yang sejak era 1970-an mengandalkan energi fosil, menjadi penyumbang utama emisi gas rumah kaca. Sekitar setengah total emisi nasional berasal dari sektor energi dan industri, memicu efek domino berupa kenaikan suhu global, banjir, kekeringan, serta peningkatan risiko penyakit kronis. Contoh paling nyata terlihat di kawasan industri Cilegon, di mana pabrik‑pabrik mengeluarkan debu hingga 1.300 ton per tahun, berkontribusi pada lonjakan kasus ISPA dan penyakit paru‑paru di wilayah sekitarnya.
Kerusakan lingkungan tidak hanya menyerang kesehatan manusia, tetapi juga mengancam keanekaragaman hayati. Azka Syamila, peneliti Biodiversitas AEER, menyoroti konflik yang semakin intens antara manusia dan satwa liar akibat alih fungsi lahan. Hutan yang digantikan oleh tambang atau pabrik menghilangkan habitat alami satwa, memaksa mereka masuk ke permukiman manusia dan menimbulkan konflik berkepanjangan.
Biaya pemulihan bencana ekologis juga menjadi beban berat bagi negara. Saurlin P. Siagian, Komisioner Pemantauan dan Penyelidikan Komnas HAM RI, mengungkapkan bahwa bencana di Sumatera beberapa bulan lalu menelan biaya pemulihan sekitar Rp51 triliun. Ia menegaskan pentingnya pemerintah untuk menepati komitmen pengurangan emisi karbon yang telah disepakati di tingkat internasional, mengingat pelanggaran hak lingkungan hidup dapat menimbulkan konsekuensi hukum dan sosial yang serius.
Meski ancaman “kiamat ekologis” akibat deforestasi masif terasa nyata, masih ada harapan yang dibangun oleh para aktivis dan pakar. Woro Wahyuningtyas, Tenaga Ahli Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI, mengajak masyarakat untuk mengorganisir diri dan tidak semata-mata mengandalkan parlemen. “Kita boleh percaya pada institusi, tetapi kepercayaan utama harus pada kemampuan kolektif warga,” ujarnya.
Jasmine menambahkan bahwa solusi dekarbonisasi tidak harus menutup pintu industrialisasi, melainkan mengarahkan industri ke jalur yang lebih bersih. Beberapa langkah strategis yang perlu dipercepat antara lain:
- Transisi progresif ke sumber energi terbarukan seperti tenaga surya, angin, dan biomassa.
- Pengurangan ketergantungan pada Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) dengan mempercepat penghentian pembangkit lama.
- Peningkatan transparansi data emisi industri agar publik dapat melakukan pengawasan secara efektif.
Para pemangku kepentingan sepakat bahwa tuntutan utama warga sederhana: udara yang dapat dihirup, air yang dapat diminum, dan ekosistem yang mendukung kehidupan. Dengan kolaborasi lintas sektor—pemerintah, industri, akademisi, dan masyarakat sipil—Indonesia dapat mengubah arah menuju masa depan yang lebih hijau dan berkelanjutan.
Upaya kolektif ini tidak hanya menjadi respons terhadap krisis iklim, tetapi juga investasi jangka panjang bagi kesehatan, kesejahteraan, dan keberlangsungan ekonomi nasional. Saat hak konstitusional atas lingkungan hidup dipenuhi, Indonesia berpeluang menjadi contoh bagi negara‑negara lain dalam menghadapi tantangan perubahan iklim secara adil dan efektif.