IPD – 01 April 2026 | Rangkaian demonstrasi bertajuk “No Kings” melanda Amerika Serikat pada akhir pekan 28-29 Maret 2026, menyentuh lebih dari 3.300 lokasi di 50 negara bagian. Aksi serentak tersebut menarik jutaan warga yang turun ke jalan menentang kebijakan Presiden Donald Trump, terutama keterlibatan militer Amerika dalam konflik melawan Iran. Pemerhati politik memperkirakan jumlah peserta mencapai delapan juta orang, menjadikannya salah satu gerakan massa terbesar dalam sejarah kontemporer AS.
Para demonstran mengangkat spanduk dengan slogan anti-otoritarianisme, menolak apa yang mereka anggap sebagai pergeseran menuju pemerintahan yang menyingkirkan check‑and‑balance. Di antara tuntutan utama tercantum penghentian serangan militer di Iran, penarikan pasukan AS, serta reformasi kebijakan imigrasi yang dianggap diskriminatif. Beberapa kelompok juga menyoroti peningkatan retorika rasis dan kebijakan anti‑imigran yang baru‑baru ini, yang menurut mereka menambah ketegangan sosial di dalam negeri.
Pada Selasa 31 Maret 2026, Presiden Trump memberikan pernyataan kepada wartawan di Gedung Putih bahwa Amerika Serikat berpotensi mengakhiri operasi militer terhadap Iran dalam rentang dua hingga tiga minggu. “Kami akan segera keluar. Mungkin dalam dua minggu, bisa juga dua sampai tiga minggu,” ujar Trump, mengutip jaringan berita internasional. Pernyataan tersebut menekankan bahwa penghentian aksi militer tidak harus bergantung pada kesepakatan damai dengan Tehran, melainkan keputusan politik di Washington.
Sementara itu, Menteri Pertahanan Pete Hegseth menegaskan bahwa pemerintah tetap membuka peluang negosiasi dengan Iran, namun menyiapkan opsi militer lebih lanjut bila Tehran tidak memenuhi tuntutan. “Kami memiliki semakin banyak opsi, sementara mereka semakin terbatas. Dalam satu bulan, kami sudah menetapkan arah. Hari‑hari ke depan akan menjadi penentu,” katanya dalam konferensi pers yang diadakan pada hari yang sama dengan puncak aksi demonstrasi.
- Penarikan pasukan dalam dua‑tiga minggu
- Penghentian serangan udara gabungan AS‑Israel
- Pembicaraan damai tetap terbuka
- Ancaman sanksi ekonomi Iran terhadap perusahaan AS
Veteran perang dari New York City, Ken Wyben, yang turut serta dalam demonstrasi, menilai bahwa serangan gabungan AS‑Israel terhadap Iran mencerminkan kehilangan kontrol oleh presiden. “Kita memiliki presiden yang di luar kendali. Semua perang yang pernah saya ikut dan saya telah mengikuti dua perang, kami merencanakannya dengan lebih baik,” ujarnya pada Senin 30 Maret.
Para ahli politik dalam negeri menilai gerakan “No Kings” tidak sekadar protes anti‑perang, melainkan manifestasi kekecewaan terhadap kecenderungan otoritarianisme pemerintahan Trump. Abdul Malik Gismar, profesor psikologi politik di Universitas Paramadina, menjelaskan, “Demo ‘No Kings’ kini bukan sekadar demo anti‑perang, tetapi sudah menjadi movement yang menentang kecenderungan otoritarianisme Trump. Banyak bukti bahwa check‑and‑balance Kongres sudah terpinggirkan,” ujar Gismar dalam wawancara dengan Kompas.com.
Di samping dinamika domestik, ketegangan internasional meningkat setelah Korps Garda Revolusi Iran mengumumkan ancaman terhadap perusahaan teknologi Amerika, termasuk Microsoft, Google, Apple, Intel, IBM, Tesla, dan Boeing. Ancaman tersebut dijadwalkan mulai berlaku pada Rabu 1 April 2026 pukul 20.00 waktu Tehran, menambah beban diplomatik bagi pemerintahan Washington.
Analisis para pengamat menyimpulkan bahwa demonstrasi “No Kings” menandai titik kritis dalam hubungan antara kepemimpinan eksekutif dan masyarakat sipil. Jika Trump dapat menepati janjinya mengakhiri operasi militer dalam waktu singkat, tekanan politik dari demonstran dapat meredup. Namun, kegagalan tersebut berpotensi memperkuat narasi otoritarian yang sedang dipertanyakan oleh jutaan warga Amerika, sekaligus memicu gelombang protes lebih lanjut di masa depan.