IPD – 17 April 2026 | Ribuan buruh menurunkan badan ke depan Gedung DPR di Senayan pada Jumat, 17 April 2026, menyuarakan keluhan yang sudah lama menumpuk di sektor ketenagakerjaan. Demonstrasi ini, yang disebut sebagai demo buruh, menandai titik kritis di mana masalah upah rendah, praktik outsourcing, dan ancaman pemutusan hubungan kerja (PHK) menjadi sorotan utama bagi pembuat kebijakan.
Anggota Komisi IX DPR RI, Nurhadi, menegaskan bahwa aksi bukan sekadar unjuk rasa simbolik menjelang Hari Buruh Internasional. “Demo buruh ini adalah alarm keras krisis struktural ketenagakerjaan,” ujarnya dalam konferensi pers di Senayan. Menurut data resmi, pada Agustus 2025 Indonesia masih menyimpan sekitar 7,46 juta penganggur, angka yang menandakan kesenjangan signifikan antara penawaran dan permintaan tenaga kerja.
Selain jumlah pengangguran, kualitas pekerjaan yang tersedia juga menjadi sorotan. Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat rata‑rata upah bulanan hanya mencapai Rp 3,3 juta, sementara sektor informal terus menyerap tenaga kerja tanpa jaminan sosial. Sekitar 35 % tenaga kerja muda bekerja di bidang yang tidak sesuai dengan tingkat pendidikannya, menandakan kegagalan perencanaan tenaga kerja nasional.
Dalam manifesto yang dibacakan oleh perwakilan serikat, terdapat enam tuntutan utama:
- Penghapusan praktik upah rendah dan penegakan upah minimum yang layak.
- Pembatalan semua bentuk outsourcing yang merugikan pekerja.
- Pengesahan RUU Ketenagakerjaan yang menjamin keamanan kerja.
- Pemberhentian PHK massal yang dipicu kondisi global.
- Peningkatan akses pelatihan vokasi untuk menutup kesenjangan skill.
- Penguatan jaringan jaminan sosial bagi pekerja sektor informal.
Data Kementerian Ketenagakerjaan mencatat lebih dari 26 ribu kasus PHK hingga pertengahan 2025, angka yang dianggap hanya sebagian kecil dari realitas lapangan. Nurhadi menambahkan, “Struktur pasar kerja yang fleksibel namun tanpa perlindungan memicu ketidakstabilan, sehingga aksi hari ini sangat dapat dimengerti.”
Demo buruh tidak terjadi dalam isolasi. Pada hari yang sama, warga di Jatinegara, Jakarta, menertibkan 43 pedagang kaki lima (PKL) yang dianggap menghambat arus lalu lintas, menimbulkan ketegangan antara pihak keamanan dan komunitas informal. Sementara itu, aksi serupa di Surabaya menyoroti penurunan harga minyak mentah yang memengaruhi biaya hidup pekerja.
Latar belakang demonstrasi ini juga terkait dengan peringatan May Day yang baru-baru ini digelar di Monas dan GBK. Pada 1‑5 Mei 2025, ribuan buruh berkumpul dalam “May Day Fiesta” dengan tuntutan serupa, termasuk penurunan harga bahan pokok dan perlindungan pekerjaan. Keamanan acara dinilai baik oleh kepolisian, namun sejumlah kelompok anarko dilaporkan berusaha menyusup, menambah ketegangan politik.
Pengamat ekonomi menilai bahwa tekanan global, terutama konflik di Timur Tengah, memperburuk situasi pasar tenaga kerja Indonesia. Sebuah laporan internal menyebutkan bahwa hingga 9.000 pekerja berpotensi terkena PHK akibat dampak perang di wilayah tersebut, menambah beban pada sektor manufaktur dan konstruksi.
Dalam menanggapi aksi, pemerintah berjanji akan mempercepat revisi regulasi ketenagakerjaan dan meningkatkan alokasi anggaran untuk program pelatihan vokasi. Namun, serikat pekerja menuntut tindakan yang lebih konkret, bukan sekadar janji politik.
Dengan meluasnya demonstrasi di berbagai kota, tekanan pada legislatif semakin kuat. Nurhadi menutup pernyataannya dengan menekankan pentingnya dialog terbuka antara pemerintah, pengusaha, dan pekerja demi menciptakan pasar kerja yang inklusif dan berkelanjutan.