IPD – 30 Maret 2026 | Penutupan de‑facto Selat Hormuz oleh Iran pada akhir Februari 2026 mengubah jalur laut strategis menjadi arena politik sekaligus arena ekonomi. Lebih dari 20 persen pasokan minyak dan gas dunia mengalir melalui selat sempit itu, sehingga setiap gangguan mengirimkan gelombang ke pasar energi global, bursa komoditas, hingga warung makan pinggir jalan di Jakarta.
Iran memanfaatkan kontrolnya atas selat sebagai alat tawar menawar. Korps Garda Revolusi Islam (IRGC) menerapkan sistem “pos tol” yang menuntut kapal mengajukan data sensitif – nomor IMO, daftar kru, rincian kargo – sebelum diberi kode klirens. Biaya transit yang diumumkan mencapai 2 juta dolar Amerika per kapal, atau setara dengan Rp 34 miliar. Kebijakan ini tidak bersifat universal; hanya negara‑negara yang dianggap “sahabat” – Tiongkok, Rusia, India, Irak, dan Pakistan – yang mendapatkan izin lepas tanpa hambatan berarti. Negara lain, termasuk Amerika Serikat, Israel, dan sekutu‑sekutunya, menghadapi larangan keras atau penundaan yang berlarut.
Akibatnya, hampir dua ribu kapal komersial terperangkap di perairan Teluk Persia, menunggu keputusan IRGC. Penundaan ini memicu lonjakan harga minyak mentah dunia di atas 100 dolar per barel, meningkat sekitar 40 % dibandingkan sebelum konflik. Harga bensin di Indonesia pun ikut melambung, menekan anggaran rumah tangga dan menambah beban subsidi energi pemerintah.
Para ekonom menilai bahwa setiap kenaikan 1 dolar per barel dapat menambah beban subsidi BBM nasional hingga triliunan rupiah. Jika harga minyak tetap berada di kisaran 120 dolar per barel selama lebih dari sebulan, Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) akan terdesak antara pilihan menaikkan harga BBM subsidi atau menanggung defisit fiskal yang melampaui batas aman 3 %. Inflasi sektor transportasi diproyeksikan melonjak, dan efek domino akan terasa pada harga bahan pokok, termasuk beras dan sayur, yang pada gilirannya mengancam daya beli konsumen.
Di tengah tekanan itu, para pedagang kecil di pasar tradisional beralih pada strategi adaptasi yang tak terduga: menjual gerobak nasi goreng dengan varian hemat energi. Nasi goreng, makanan ikonik Indonesia, menjadi simbol ketahanan kuliner ketika biaya transportasi bahan baku naik. Penjual menurunkan penggunaan minyak goreng, menggantinya dengan minyak nabati lokal yang lebih murah, serta mengoptimalkan penggunaan kompor listrik berbasis energi surya mini. Fenomena ini menggambarkan bagaimana gejolak geopolitik di Selat Hormuz dapat sampai ke dapur rumah tangga.
Analisis kebijakan Iran menunjukkan bahwa penerapan tarif transit bukan sekadar upaya mengisi kas negara, melainkan langkah strategis untuk menegaskan kedaulatan maritim. Menteri Luar Negeri Iran, Abbas Araghchi, menegaskan bahwa biaya tersebut wajar karena Iran menjamin keamanan kapal, serupa dengan pajak pelabuhan di koridor perdagangan lain. Namun, para pengamat hukum laut menilai kebijakan “pilih kasih” ini melanggar prinsip transit passage yang diatur dalam United Nations Convention on the Law of the Sea (UNCLOS) 1982, yang menjamin hak lintas tanpa diskriminasi bagi kapal‑kapal internasional.
Dalam konteks Indonesia, pemerintah berupaya mengurangi ketergantungan pada impor minyak dengan mempercepat program energi terbarukan dan diversifikasi sumber energi. Upaya tersebut termasuk memperluas jaringan LPG subsidi, meningkatkan produksi biodiesel, serta mendorong investasi di pembangkit listrik tenaga surya. Sementara itu, Kementerian Perdagangan mengawasi pergerakan barang strategis seperti pupuk dan semikonduktor yang juga melintasi Selat Hormuz, guna mencegah kelangkaan yang dapat mengganggu rantai pasok industri domestik.
Kesimpulannya, penutupan Selat Hormuz bukan sekadar peristiwa militer; ia adalah katalis yang memicu dinamika ekonomi global, menekan harga energi, memaksa perubahan pola konsumsi, bahkan memengaruhi cara penjual nasi goreng menyiapkan dagangannya. Ketika perang mengetuk dapur kita, respons adaptif dari semua lapisan masyarakat menjadi kunci ketahanan nasional.