IPD – 12 Juni 2026 | Drummer Dewa 19, Tyo Nugros, baru-baru ini menjadi sorotan setelah dicekal di Bandara Soekarno-Hatta saat ingin berangkat ke Malaysia untuk tampil dalam konser Dewa 19. Pencekalan ini dilakukan oleh pihak Imigrasi atas permohonan resmi dari Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Jakarta I terkait pengurusan piutang negara yang melibatkan badan usaha yang memiliki keterkaitan dengan musisi tersebut.
Menurut Direktur Jenderal Imigrasi, Hendarsam Marantoko, pencekalan terhadap Tyo Nugros dilakukan karena adanya permohonan dari KPKNL untuk melakukan cekal. Hal ini terkait dengan kewajiban dari salah satu perusahaan yang menjadi debitur dari KPKNL dan memiliki hubungan dengan Tyo Nugros.
Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) juga memberikan klarifikasi mengenai landasan hukum tindakan pencekalan tersebut. Proses penyelesaian piutang negara ini disebut sudah berlangsung cukup lama dan merupakan bagian dari mekanisme penagihan piutang negara.
Tyo Nugros gagal berangkat ke Malaysia untuk tampil dalam konser Dewa 19 setelah masuk dalam daftar pencekalan di Bandara Soekarno-Hatta. Insiden ini terjadi secara mendadak saat Tyo Nugros telah berada di bandara untuk menjalani proses administrasi keberangkatan.
Pihak Kementerian Keuangan melalui Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) menyatakan bahwa tindakan pencekalan akan terus berlaku hingga terdapat penyelesaian dari pihak yang bersangkutan. Absennya Tyo Nugros menjadi catatan signifikan dalam konser tersebut mengingat dirinya adalah salah satu daya tarik utama bagi penggemar lokal.
Kasus ini menunjukkan bahwa pemerintah serius dalam menagih piutang negara dan tidak akan ragu-ragu untuk mengambil tindakan terhadap mereka yang memiliki kewajiban kepada negara. Oleh karena itu, penting bagi semua pihak untuk memahami dan mematuhi ketentuan yang berlaku untuk menghindari kasus-kasus seperti ini di masa depan.
Dalam kesimpulan, kasus Tyo Nugros menjadi contoh nyata bahwa pemerintah tidak akan toleran terhadap mereka yang memiliki kewajiban kepada negara. Oleh karena itu, diharapkan semua pihak dapat memahami dan mematuhi ketentuan yang berlaku untuk menghindari kasus-kasus seperti ini di masa depan.