IPD – 04 April 2026 | Presiden Amerika Serikat Donald Trump kembali menggemparkan dunia internasional dengan ancaman eksplisit untuk menghancurkan seluruh infrastruktur energi Iran. Pernyataan tersebut disampaikan melalui unggahan di platform media sosial resmi sang mantan presiden, Truth Social, pada Jumat, 3 April 2026, menyusul serangkaian aksi militer yang menargetkan fasilitas strategis di wilayah Tehran.
Dalam unggahan yang disitasi oleh sejumlah media, Trump menegaskan bahwa kepemimpinan rezim baru Iran harus segera mengambil langkah-langkah pencegahan sebelum “AS bahkan belum mulai menghancurkan apa yang tersisa di Iran”. Ia menambahkan bahwa serangan selanjutnya dapat berlangsung selama dua hingga tiga minggu dengan intensitas yang “sangat keras”. Pernyataan tersebut diikuti dengan foto-foto yang memperlihatkan puing-puing sebuah jembatan B1 yang baru dibangun di dekat ibu kota Iran, yang konon dihancurkan dalam serangan udara oleh pesawat-pesawat Angkatan Udara Amerika.
Menurut laporan media pemerintah Iran, serangan tersebut menewaskan delapan orang dan melukai lebih dari sembilan puluh lima korban jiwa. Tidak lama setelahnya, kantor berita semi-resmi Iran, Tasnim, mengumumkan bahwa sebuah jet tempur F-35 milik AS telah ditembak jatuh di wilayah Iran Tengah. Foto-foto puing yang beredar di jaringan sosial menunjukkan bagian ekor pesawat yang diduga milik Angkatan Udara AS di Eropa.
Ancaman Trump tidak hanya terbatas pada serangan fisik. Ia juga menyinggung kemungkinan memusnahkan pembangkit listrik Iran, yang menjadi tulang punggung pasokan energi domestik dan ekspor energi regional. Dalam kata-katanya, Iran dapat “kembali ke zaman batu” jika tidak segera menurunkan ketegangan. Pernyataan ini menimbulkan keprihatinan luas di kalangan analis energi global, mengingat Iran merupakan salah satu produsen minyak dan gas terbesar di dunia.
Menteri Luar Negeri Iran, Abbas Araghchi, menanggapi dengan nada menantang lewat akun X-nya. Ia menegaskan bahwa tidak ada minyak atau gas yang dipompa di Timur Tengah saat itu, mengacu pada pernyataan Trump yang menganggap Iran kembali ke era pra-industri. “Apakah Presiden AS dan rakyatnya yakin ingin memutar kembali waktu?” tanya Araghchi dalam balasannya, menambah ketegangan diplomatik yang sudah memuncak.
Sejak akhir Februari 2026, Iran secara efektif menutup lalu lintas kapal tanker di Selat Hormuz setelah serangan gabungan antara Amerika Serikat dan Israel pada 28 Februari. Penutupan tersebut mengganggu jalur pengiriman minyak global yang vital, meningkatkan volatilitas harga energi di pasar internasional. Harga minyak mentah dunia sempat melonjak tajam, memicu kekhawatiran akan kelangkaan pasokan dan dampak inflasi di negara-negara importir.
Para pakar keamanan menilai bahwa langkah Trump dapat memicu spiralisasi konflik yang melibatkan tidak hanya Amerika Serikat dan Iran, tetapi juga sekutu-sekutunya di kawasan, termasuk Israel, Arab Saudi, dan negara-negara Teluk lainnya. Skenario terburuk melibatkan eskalasi militer di wilayah perairan strategis, yang berpotensi menjerumuskan dunia ke dalam krisis energi yang lebih luas.
Di sisi lain, komunitas internasional, termasuk Perserikatan Bangsa-Bangsa dan Uni Eropa, menyerukan penurunan ketegangan melalui dialog diplomatik. Mereka menekankan pentingnya menjaga kebebasan navigasi di Selat Hormuz serta memastikan pasokan energi tetap stabil untuk menghindari dampak ekonomi yang merugikan banyak negara.
Sementara itu, pasar energi terus memantau perkembangan terbaru. Investor memperhatikan pergerakan harga minyak, gas, serta saham perusahaan energi yang beroperasi di kawasan Timur Tengah. Analis memperkirakan bahwa jika ancaman Trump terwujud, nilai investasi di sektor energi terbarukan dapat meningkat, seiring negara-negara mencari alternatif pasokan yang lebih aman.
Kesimpulannya, ancaman Donald Trump untuk menghancurkan total infrastruktur energi Iran menambah ketegangan geopolitik yang sudah memuncak. Dampaknya tidak hanya dirasakan di tingkat bilateral antara AS dan Iran, tetapi juga meluas ke pasar energi global, keamanan maritim, dan stabilitas politik kawasan Timur Tengah. Upaya diplomasi intensif diperlukan untuk mencegah eskalasi yang dapat berujung pada krisis energi internasional yang lebih luas.