IPD – 10 April 2026 | Serangan berbasis kekerasan terhadap aktivis lingkungan kembali mengemuka, menandakan ancaman serius bagi kebebasan bersuara dan perlindungan lingkungan di Indonesia. Pada 17 Februari 2026, seorang aktivis bernama Rosidi yang dikenal vokal menentang proyek tambang di Bangka Belitung menjadi korban penyiraman cairan berbahaya di ruang publik. Luka bakar yang dideritanya menimbulkan keprihatinan luas, sementara proses hukum masih berjalan tanpa kejelasan mengenai identitas pelaku atau motif di balik aksi tersebut.
Kasus Rosidi bukanlah kejadian terisolasi. Data yang dihimpun oleh Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI) mencatat lebih dari 1.131 insiden kekerasan dan kriminalisasi terhadap pejuang lingkungan selama dekade 2014 hingga 2024. Pada tahun 2023 saja, tercatat 39 kasus kekerasan yang melibatkan lebih dari 1.700 korban individu. Angka-angka ini mengindikasikan pola kekerasan yang konsisten dan terstruktur, bukan sekadar insiden acak.
Bentuk-bentuk kekerasan yang dialami aktivis sangat beragam, meliputi:
- Serangan fisik langsung, seperti penyiraman bahan kimia beracun atau pemukulan.
- Ancaman verbal dan intimidasi yang menimbulkan rasa takut.
- Kriminalisasi melalui jalur hukum, termasuk dakwaan palsu yang menjerat aktivis dalam proses peradilan.
- Tekanan ekonomi dan sosial, seperti pemutusan kontrak kerja atau penolakan akses layanan publik.
Pola-pola tersebut menegaskan bahwa aktivis lingkungan berada di bawah tekanan sistematis yang dirancang untuk meredam suara kritis mereka, terutama di wilayah-wilayah yang menjadi sengketa sumber daya alam, seperti daerah pertambangan, perkebunan, dan proyek infrastruktur berskala besar.
Kekerasan yang dialami Rosinya menimbulkan efek domino. Ketakutan menyebar ke kalangan aktivis lain, mengurangi keberanian mereka untuk mengkritisi kebijakan atau praktik yang merusak lingkungan. Masyarakat luas pun menjadi enggan terlibat dalam aksi-aksi pro‑lingkungan karena rasa tidak aman. Akibatnya, perusakan lingkungan dapat berlangsung tanpa kontrol yang memadai, memperparah krisis ekologi yang sudah mengancam keseimbangan alam.
Lebih jauh, serangan terhadap aktivis bukan sekadar pelanggaran hukum, melainkan merupakan gejala krisis demokrasi. Ketika ruang publik tidak lagi aman untuk mengemukakan kritik, partisipasi warga dalam proses pengambilan keputusan terdegradasi. Demokrasi ekologis—konsep yang menekankan keterlibatan warga dalam perlindungan lingkungan—menjadi rapuh. Teror terhadap satu aktivis pada dasarnya menimbulkan ancaman terhadap seluruh masyarakat, karena menghilangkan kontrol sosial atas eksploitasi sumber daya alam.
Kasus di Bangka Belitung seharusnya menjadi titik refleksi bagi pemerintah, lembaga penegak hukum, dan seluruh pemangku kepentingan. Diperlukan langkah konkret, antara lain:
- Peningkatan mekanisme perlindungan bagi aktivis, termasuk penyediaan saksi perlindungan dan hotline darurat.
- Penegakan hukum yang tegas terhadap pelaku kekerasan, dengan proses investigasi yang transparan dan cepat.
- Penguatan regulasi anti‑SLAPP, serta pemantauan independen atas pelaksanaannya.
- Dialog terbuka antara perusahaan, pemerintah, dan komunitas lokal untuk mencari solusi berkelanjutan yang menghormati hak masyarakat.
Tanpa tindakan tegas, pola teror ini dapat memperparah kerusakan lingkungan sekaligus mengikis kepercayaan publik terhadap institusi negara. Pada akhirnya, bukan hanya aktivis yang menjadi korban—seluruh generasi mendatang menghadapi risiko kehilangan sumber daya alam yang esensial bagi kelangsungan hidup.
Kesimpulannya, kasus Rosidi menegaskan bahwa perlindungan terhadap pembela lingkungan harus menjadi prioritas nasional. Demokrasi ekologis tidak dapat tumbuh dalam bayang‑bayang ancaman kekerasan; ia memerlukan jaminan keamanan, penegakan hukum yang adil, dan ruang partisipasi yang sejati. Hanya dengan mengatasi akar permasalahan ini, Indonesia dapat memastikan bahwa suara‑suara kritis tetap terdengar dan lingkungan tetap terjaga untuk masa depan yang berkelanjutan.