IPD – 12 April 2026 | Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali mengguncang dunia politik Indonesia dengan operasi tangkap tangan (OTT) yang menjerat Gatut Sunu Wibowo, Bupati Tulungagung periode 2025‑2030. Kasus ini menyoroti dugaan pemerasan uang kepada pejabat Organisasi Perangkat Daerah (OPD) senilai total sekitar Rp5 miliar, serta penyitaan barang bukti bernilai miliaran rupiah.
Gatut Sunu Wibowo lahir di Tulungagung pada 17 Desember 1967. Ia menempuh pendidikan dasar di SDN Gandong 1 (1976‑1982), melanjutkan ke SMPN Bandung, Tulungagung (1982‑1985), dan menamatkan SMAK Santo Thomas Aquino, Kedungwaru pada 1988. Setelah lulus SMA, ia meraih gelar Sarjana Ekonomi dari Universitas Merdeka Malang pada 1992, kemudian menambah kualifikasi dengan gelar Magister Ekonomi dari UIN Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung pada 2023.
Sebelum terjun ke dunia politik, Gatut dikenal sebagai pengusaha toko bangunan yang memiliki jaringan usaha tersebar di Kabupaten Tulungagung dan Trenggalek. Aktivitas usahanya memberi kontribusi pada perekonomian lokal dan menciptakan lapangan kerja, sehingga menumbuhkan citra pemimpin pragmatis yang berorientasi hasil.
Pencalonan Gatut sebagai bupati pada pemilihan 2025‑2030 didukung oleh reputasi bisnisnya. Namun, sejak menjabat, muncul indikasi penyalahgunaan wewenang. Menurut laporan KPK, Gatut diduga meminta uang kepada pejabat OPD dengan total mencapai Rp5 miliar. Dana tersebut konon disalurkan ke rekening pribadi atau digunakan untuk keperluan pribadi, termasuk pembelian barang mewah, sepatu, dan THR untuk Forkopimda.
Operasi OTT pada 10‑11 April 2026 melibatkan penahanan Gatut bersama 17 orang lainnya, termasuk ajudan Dwi Yoga Ambal, Sekda Tulungagung, dan sejumlah kepala dinas. Tim KPK menyegel kantor Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) serta rumah dinas bupati, menemukan uang tunai sebesar Rp335,4 juta, sepatu mewah, dokumen, serta perangkat elektronik yang diduga menjadi sarana komunikasi dalam praktik korupsi.
Berikut rangkuman fakta utama yang terungkap:
- Jumlah total uang yang diduga diperas: Rp5 miliar.
- Jumlah uang tunai yang disita: Rp335,4 juta.
- Barang bukti berupa sepatu mewah, dokumen, dan perangkat elektronik.
- Kekayaan bersih Gatut dilaporkan mencapai Rp20,3 miliar, terdiri dari aset tanah, kendaraan, dan properti.
- Operasi ini merupakan OTT ke‑10 KPK pada tahun 2026.
Setelah pemeriksaan awal di Polres Tulungagung, Gatut dipindahkan ke Surabaya dan selanjutnya ke Gedung Merah Putih KPK di Jakarta untuk proses penyidikan lanjutan. Sebanyak 18 orang termasuk Gatut berada dalam rangkaian penyelidikan tertutup di Jawa Timur, dengan beberapa di antaranya diarahkan ke Jakarta untuk pemeriksaan lebih mendalam.
Reaksi masyarakat Tulungagung beragam. Sebagian menilai tindakan KPK sebagai upaya tegas memberantas korupsi di tingkat daerah, sementara kelompok lain menilai proses hukum harus tetap menjunjung prinsip fair trial. Pemerintah Kabupaten belum mengeluarkan pernyataan resmi mengenai dampak politik jangka pendek, namun dipastikan bahwa jabatan Gatut akan ditangguhkan selama proses hukum berjalan.
Kasus ini menambah deretan kepala daerah yang terjerat KPK dalam beberapa tahun terakhir, mengingat sebelumnya kasus serupa terjadi di Kabupaten Cilacap. KPK menegaskan bahwa tidak ada daerah yang kebal terhadap penyelidikan, dan bahwa mekanisme pengawasan internal harus diperkuat untuk mencegah praktik serupa.
Secara keseluruhan, skandal OTT ini memperlihatkan bahwa latar belakang bisnis yang kuat tidak menjamin kebebasan dari praktik korupsi. Gatut Sunu Wibowo, yang semula dikenal sebagai pengusaha sukses, kini berada di tengah proses hukum yang dapat berujung pada pemidanaan atau pembebasan, tergantung pada hasil penyidikan dan putusan pengadilan. Kasus ini menjadi peringatan bagi para pejabat daerah lain untuk mengedepankan transparansi dan akuntabilitas dalam menjalankan tugas publik.