IPD – 19 April 2026 | Jepang mengirimkan kapal perusak militer ke Selat Taiwan pada Jumat (17/4), langkah yang ditanggapi Beijing sebagai provokasi berbahaya dan pelanggaran garis merah kedaulatan. Kapal JMSDF Sazanami (DD-113) melintasi jalur strategis yang selama ini menjadi zona sensitif antara daratan Tiongkok dan pulau Taiwan, memicu respons diplomatik keras dari Kementerian Luar Negeri China.
Juru bicara Kementerian Luar Negeri Tiongkok, Guo Jiakun, menyatakan bahwa tindakan Jepang secara serius merusak fondasi politik hubungan China‑Jepang serta mengancam keamanan regional. Ia menegaskan bahwa isu Taiwan merupakan inti kedaulatan China dan tidak boleh dilanggar. “Ini adalah garis merah yang tidak boleh dilanggar,” ujar Guo dalam konferensi pers di Beijing, menambahkan bahwa Jepang harus segera kembali ke jalur yang benar.
Sementara itu, Juru bicara Kementerian Pertahanan China, Zhang Xiaogang, mengonfirmasi bahwa Komando Teater Timur Angkatan Laut PLA telah mengerahkan kekuatan laut dan udara untuk memantau pergerakan kapal Jepang tersebut. Zhang menilai bahwa aksi ini mengirimkan sinyal salah kepada kelompok separatis “kemerdekaan Taiwan” dan dapat memicu kemarahan publik China serta memperkuat tekad Beijing dalam menolak provokasi.
Kejadian ini bukan yang pertama. Sejak September 2024, kapal perusak Jepang Sazanami menjadi unit pertama yang menembus Selat Taiwan, diikuti dua kapal lainnya pada Februari dan Juni 2025. Semua pergerakan tersebut dikaitkan dengan partisipasi dalam latihan militer gabungan Filipina‑AS, Balikatan, yang berlangsung mulai 20 April hingga 8 Mei. Langkah tersebut menandakan perubahan kebijakan Jepang yang sebelumnya menghindari konfrontasi di wilayah sensitif.
- 25 September 2024: Kapal perusak Sazanami (DD‑113) melintasi Selat Taiwan pertama kali.
- Februari 2025: Dua kapal JMSDF lain melakukan pelayaran serupa.
- Juni 2025: Kapal ketiga melintasi, meningkatkan intensitas kehadiran Jepang.
- 17 April 2024: Kapal Sazanami kembali melintasi, memicu protes keras China.
Protes Beijing juga menyinggung insiden keamanan yang terjadi di Jepang beberapa tahun terakhir, termasuk pembobolan kedutaan China oleh seorang perwira aktif Pasukan Bela Diri yang membawa pisau. Guo menilai insiden tersebut mencerminkan meningkatnya pengaruh kelompok sayap kanan di Jepang serta potensi neo‑militerisme yang dapat mengancam perdamaian kawasan.
Dalam konteks politik yang lebih luas, pernyataan Perdana Menteri Jepang Sanae Takaichi pada November 2025 mengenai kemungkinan krisis Taiwan telah memicu ketegangan tambahan. Meskipun pemerintah Jepang belum secara resmi mengumumkan pelayaran tersebut, media domestik menyebutnya sebagai sinyal bahwa Tokyo bersiap mengambil sikap lebih tegas terhadap agresi China.
Respons diplomatik Tiongkok tidak hanya terbatas pada pernyataan, melainkan juga melibatkan tindakan militer pengawasan. Menurut laporan militer, pesawat patroli dan kapal perang PLA beroperasi secara intensif di sekitar Selat Taiwan, menyiapkan kesiapan tinggi untuk menghadapi setiap intervensi eksternal.
Kondisi ini menambah beban pada upaya mediasi regional yang dipimpin oleh negara‑negara ASEAN dan Amerika Serikat. Para pengamat menilai bahwa setiap langkah militer di wilayah tersebut meningkatkan risiko konfrontasi tidak sengaja, terutama mengingat kehadiran armada kuat dari kedua belah pihak.
Seiring berjalannya waktu, tekanan internasional untuk menurunkan ketegangan akan semakin besar. Pihak‑pihak terkait diharapkan dapat mengedepankan dialog dan menghindari tindakan yang dapat memperburuk situasi, mengingat potensi dampak ekonomi dan keamanan yang luas.
Dengan terus berlanjutnya ketegangan di Selat Taiwan, dunia menantikan langkah selanjutnya dari kedua negara besar ini. Apakah Jepang akan tetap melanjutkan operasi militer di wilayah tersebut, ataukah Beijing akan meningkatkan tekanan diplomatik dan militer? Hasilnya akan sangat memengaruhi stabilitas politik dan keamanan di kawasan Asia‑Pasifik.