IPD – 09 Juni 2026 | Badan Gizi Nasional (BGN) menyatakan bahwa ketahanan gizi kini tidak lagi dipandang semata sebagai isu kesehatan, tetapi telah menjadi bagian penting dari strategi pertahanan nasional Indonesia. Salah satu upaya untuk meningkatkan ketahanan gizi adalah melalui Program Makan Bergizi Gratis (MBG).
Kepala Biro Hukum dan Humas BGN, Khairul Hidayati, mengemukakan bahwa perkembangan lingkungan strategis global telah mengubah cara pandang terhadap keamanan nasional. Jika sebelumnya ancaman lebih banyak dikaitkan dengan konflik bersenjata, kini berbagai ancaman non-tradisional seperti krisis pangan, krisis gizi, pandemi, dan perubahan iklim juga memiliki dampak besar terhadap stabilitas suatu negara.
Menurutnya, kualitas gizi masyarakat sangat terkait dengan kemampuan bangsa dalam membangun sumber daya manusia yang sehat, cerdas, produktif, dan berdaya saing. Pemenuhan gizi yang optimal sejak dini menjadi fondasi penting dalam menciptakan generasi unggul yang mampu menghadapi berbagai tantangan pembangunan dan dinamika global.
Presiden Prabowo Subianto telah menerima hasil survei Dewan Ekonomi Nasional (DEN) yang secara khusus mengkaji dampak program MBG terhadap usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Hasil survei tersebut menunjukkan bahwa 86,9 persen SPPG yang menjadi sasaran survei paling tidak melibatkan satu UMKM sebagai pemasok bahan baku.
Ketua DEN, Luhut Binsar Pandjaitan, menilai program MBG adalah program yang positif, namun pengelolaannya perlu ditata dengan rapi. Ia juga meminta agar tidak lagi berdebat mengenai program MBG, karena program tersebut telah terbukti memiliki dampak positif terhadap UMKM dan masyarakat.
Sementara itu, Kantor Pelayanan Pemenuhan Gizi (KPPG) Semarang membenarkan adanya sejumlah Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di Jawa Tengah yang terpaksa menghentikan operasional karena pengelola dapur belum menerima pencairan dana dari Badan Gizi Nasional (BGN).
Kesimpulan, program MBG merupakan salah satu upaya untuk meningkatkan ketahanan gizi dan mendukung pertahanan nasional. Meskipun ada beberapa kendala dalam pengelolaannya, program ini telah terbukti memiliki dampak positif terhadap UMKM dan masyarakat. Oleh karena itu, perlu dilakukan penataan pengelolaan program MBG untuk meningkatkan efisiensi dan efektifitasnya.