IPD – 06 April 2026 | Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, mengakui bahwa ia cenderung menjadi seorang micromanager dalam mengarahkan kebijakan pemerintahan. Pengakuan tersebut disampaikan dalam sebuah wawancara singkat pada Senin (5 April 2026) dan menegaskan bahwa pendekatan detail itu dipilih agar setiap program dapat berjalan selaras dengan target strategis, terutama di bidang ekonomi, diplomasi, serta pengelolaan anggaran daerah.
Pengakuan Prabowo bertepatan dengan kedatangan mantan Wakil Presiden ke-10 dan ke-12, Jusuf Kalla, yang secara resmi menyampaikan rangkaian saran kebijakan kepada Presiden. Kalla mengumpulkan masukan dari lebih puluh akademisi, profesor, dan profesional independen selama bulan Ramadhan 1447 H, lalu menuliskannya dalam sebuah naskah enam halaman. Dokumen tersebut diserahkan ke Kantor Presiden pada 25 Maret 2026 dan langsung menjadi bahan pertimbangan dalam rapat koordinasi kabinet.
Menurut Kalla, para pemberi saran tidak mewakili partai politik melainkan berasal dari kalangan akademik dan profesional yang memiliki reputasi di bidang ekonomi, hubungan internasional, serta kebijakan publik. “Mereka teman‑teman itu sebagian besar orang akademisi, profesor, dan profesional. Tidak ada orang partai dan sebagainya, semua dengan niat baik memberikan masukan kebijakan kepada Bapak Presiden,” ujar Kalla di kediamannya di Kebayoran Baru, Jakarta Selatan.
Salah satu poin utama yang ditekankan dalam saran Kalla adalah pentingnya menjaga keseimbangan anggaran transfer ke daerah. Ia mengingatkan bahwa pemotongan anggaran secara drastis dapat menghambat perbaikan infrastruktur dasar seperti jalan dan jembatan. “Anggaran daerah dulu 30 persen, kini tinggal 17 persen. Akibatnya daerah tidak dapat banyak berbuat, jalan‑jalan rusak tidak dapat diperbaiki,” kata Kalla, menyoroti risiko kebijakan efisiensi yang berlebihan.
Dalam konteks kebijakan ekonomi nasional, Kalla menyarankan pemerintah untuk meninjau kembali subsidi BBM serta mengoptimalkan pendapatan non‑pajak. Ia menekankan bahwa defisit anggaran yang ditargetkan sebesar 3 persen tidak boleh menjadi alasan pemotongan anggaran vital seperti pendidikan, kesehatan, dan pembangunan infrastruktur. “Kita harus menjaga kualitas layanan publik sambil tetap menekan defisit,” tambahnya.
Selain aspek fiskal, Kalla juga menyoroti pentingnya efektivitas komunikasi kebijakan kepada masyarakat. Ia mengutip pendapat para ahli komunikasi yang menekankan perlunya penyampaian yang jelas dan terkoordinasi untuk menghindari kesalahpahaman. “Pemerintah harus mengefektifkan komunikasi berbagai kebijakan yang diambil kepada masyarakat,” ujarnya.
Prabowo menanggapi saran tersebut dengan menegaskan bahwa gaya micromanage‑nya akan membantu mengawasi implementasi rekomendasi tersebut secara langsung. “Saya tidak ingin kebijakan hanya terhenti pada dokumen. Saya ingin memastikan setiap langkah di lapangan sesuai dengan rencana, sehingga hasilnya dapat dirasakan oleh rakyat,” ujar Prabowo, menambahkan bahwa ia telah membentuk tim pengawas khusus di setiap kementerian untuk memantau pelaksanaan kebijakan.
Dalam pertemuan selanjutnya, Kalla menyatakan kesediaannya untuk bertemu langsung dengan Presiden Prabowo guna menyampaikan hasil diskusi dengan para akademisi dan duta besar yang telah berkontribusi. “Presiden kan sangat sibuk, tetapi bila ada waktu, saya bersedia hadir dan menyampaikan apa yang telah dikumpulkan,” tandasnya.
Para pengamat politik menilai bahwa sikap micromanagement Prabowo sekaligus keterbukaan terhadap masukan eksternal dapat menjadi kombinasi yang memperkuat koordinasi lintas sektor. Mereka menilai bahwa kebijakan yang terintegrasi antara pusat dan daerah, serta komunikasi yang efektif, akan menjadi kunci untuk menurunkan defisit dan meningkatkan kualitas layanan publik.
Dengan latar belakang saran yang bersifat teknis dan akademis, pemerintah diharapkan dapat menyeimbangkan antara efisiensi fiskal dan kebutuhan pembangunan infrastruktur. Sementara itu, Prabowo berjanji akan terus memantau pelaksanaan setiap program, memastikan bahwa setiap keputusan tidak hanya bersifat strategis, tetapi juga terukur secara operasional.
Kesimpulannya, pengakuan Prabowo tentang gaya micromanage-nya serta saran konstruktif dari Jusuf Kalla mencerminkan upaya pemerintah untuk memperkuat tata kelola negara melalui kontrol yang lebih ketat, kolaborasi dengan pakar independen, dan komunikasi yang transparan kepada publik.