IPD – 21 April 2026 | Perdana Menteri terpilih Hungaria, Peter Magyar, mengumumkan pada Senin (20/4/2026) bahwa negaranya akan menahan Benjamin Netanyahu jika pemimpin Israel itu menginjakkan kaki di Budapest. Pernyataan tersebut menandai perubahan kebijakan signifikan setelah masa pemerintahan Viktor Orbán yang sebelumnya menolak mengeksekusi surat perintah penangkapan Mahkamah Pidana Internasional (ICC) terhadap Netanyahu.
ICC pada November 2024 mengeluarkan surat perintah penangkapan terhadap Netanyahu atas dugaan kejahatan perang dan kejahatan terhadap kemanusiaan terkait operasi militer di Jalur Gaza. Sebagai anggota negara yang menandatangani Statuta Roma, Hungaria secara teoritis wajib menahan siapa pun yang menjadi subjek perintah tersebut.
Namun, pada April 2025, ketika Netanyahu berkunjung ke Budapest, pemerintah Orbán mengumumkan penarikan Hungaria dari ICC, sebuah proses yang direncanakan selesai pada 2 Juni 2026. Penarikan itu dimaksudkan memberi kekebalan diplomatik kepada Netanyahu, meski langkah tersebut menuai kritik internasional.
Setelah kemenangan partai Tisza pada pemilihan 12 April 2026, Magyar berjanji akan membatalkan proses penarikan tersebut. “Jika suatu negara merupakan anggota ICC dan seseorang yang dicari oleh ICC memasuki wilayahnya, maka orang tersebut harus ditahan,” tegasnya kepada wartawan.
- Hungaria akan tetap menjadi anggota penuh ICC.
- Proses penarikan yang dijadwalkan pada 2 Juni 2026 akan dihentikan.
- Netanyahu tetap menjadi target surat perintah ICC hingga ada perubahan status hukum.
Langkah Magyar dipandang sebagai upaya memperbaiki hubungan Hungaria dengan Uni Eropa, yang selama masa Orbán mengalami ketegangan karena kebijakan luar negeri yang berhaluan nasionalis. Para pengamat politik menilai bahwa komitmen baru ini dapat membuka peluang pencairan bantuan keuangan senilai 105 miliar dolar AS untuk Ukraina, serta meningkatkan kepercayaan investor terhadap stabilitas kebijakan hukum Hungaria.
Di sisi lain, beberapa negara Eropa, termasuk Prancis, Italia, dan Jerman, menyatakan keraguan mereka akan mengeksekusi perintah ICC secara langsung. Pasal 98 Statuta ICC memberikan ruang bagi negara untuk menolak penangkapan jika hal itu berbenturan dengan perjanjian internasional lain, seperti kekebalan diplomatik.
Meski demikian, Magyar menegaskan bahwa Hungaria akan mengutamakan kepatuhan pada hukum internasional, bukan pertimbangan politik bilateral. “Kami menghormati perjanjian internasional yang kami ikatkan, termasuk Statuta Roma. Jika ada konflik, kami akan mencari solusi melalui mekanisme diplomatik yang sah,” ujarnya.
Pernyataan tersebut datang bersamaan dengan undangan resmi yang dikirim Magyar kepada Netanyahu untuk kunjungan pada musim gugur mendatang. Undangan itu menimbulkan spekulasi bahwa kunjungan akan dipenuhi persyaratan hukum yang ketat, termasuk kemungkinan penahanan sementara untuk proses hukum lebih lanjut.
Reaksi dalam negeri Hungaria beragam. Partai-partai nasionalis menilai keputusan Magyar sebagai langkah yang mengorbankan kedaulatan nasional, sementara kelompok pro‑EU menyambut baik komitmen pada hukum internasional. Survei opini publik yang dirilis oleh Institut Budapest menunjukkan bahwa 48% warga mendukung penahanan Netanyahu, sementara 37% menolak dan 15% belum memiliki pendapat.
Dalam konteks geopolitik yang lebih luas, keputusan ini menambah ketegangan antara blok Barat dan Israel, khususnya mengingat konflik yang masih berlangsung di Gaza. Sekretaris Jenderal PBB, Antonio Guterres, mengapresiasi langkah Hungaria yang sejalan dengan upaya internasional menegakkan akuntabilitas atas pelanggaran hak asasi manusia.
Keputusan Magyar juga memicu diskusi tentang masa depan ICC di Eropa Tengah. Beberapa pakar hukum internasional berpendapat bahwa negara-negara yang dulu menolak kewajiban ICC mungkin akan kembali menguatkan komitmen mereka, terutama setelah pergantian pemerintahan yang mengedepankan nilai‑nilai demokratis.
Dengan demikian, kebijakan baru Hungaria menjadi contoh nyata bagaimana perubahan kepemimpinan dapat memengaruhi penerapan hukum internasional. Apa yang terjadi selanjutnya akan bergantung pada dinamika diplomatik antara Budapest, Tel Aviv, dan lembaga‑lembaga internasional yang terlibat.