IPD – 26 Maret 2026 | Jakarta, 26 Maret 2026 – Pemerintah menegaskan kembali bahwa pembelajaran daring tidak akan diterapkan kembali di semua jenjang pendidikan, meski muncul wacana terkait kebijakan work‑from‑home (WFH) bagi aparatur sipil negara (ASN) sebagai upaya penghematan energi. Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen) Abdul Mu'ti menegaskan bahwa proses belajar mengajar akan tetap berlangsung secara tatap muka lima hari dalam seminggu, tanpa skenario daring atau hybrid.
Penegasan Menteri Pendidikan
Dalam konferensi pers pada Kamis, 26 Maret 2026, Abdul Mu'ti menegaskan bahwa sektor pendidikan tidak akan terdampak oleh rencana penghematan energi yang akan diberlakukan mulai April 2026. “Tidak ada pembelajaran daring, sekolah tetap beroperasi seperti biasa,” tegasnya. Pernyataan tersebut menanggapi kekhawatiran orang tua dan siswa yang mengingat kembali pengalaman pembelajaran jarak jauh selama pandemi Covid‑19.
Kebijakan WFH dan Penghematan Energi
Presiden Prabowo Subianto mendorong langkah efisiensi energi dalam sidang kabinet pada 13 Maret 2026. Pemerintah menyiapkan kebijakan penghematan BBM yang meliputi satu hari kerja dari rumah bagi ASN. Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Pratikno menambahkan bahwa meski pendidikan dipertimbangkan untuk model hybrid, prioritas tetap pada pembelajaran tatap muka untuk mencegah fenomena “learning loss“.
Reaksi DPR dan Kekhawatiran Learning Loss
Komisi X DPR RI mengingatkan agar wacana pembelajaran daring tidak diambil secara terburu‑buru. Wakil Ketua Komisi X, MY Esti Wijayanti menyoroti dampak negatif yang pernah terjadi pada masa pandemi, termasuk penurunan motivasi belajar, kesulitan disiplin, dan ketimpangan akses teknologi. Ia meminta kajian mendalam sebelum kebijakan serupa dipertimbangkan kembali. Lalu Hadrian Irfani, juga dari Komisi X, mengakui pentingnya efisiensi energi tetapi menekankan bahwa kualitas pendidikan harus tetap menjadi prioritas utama.
Situasi di Denpasar: Pembelajaran Daring Dibatalkan
Di tingkat daerah, Kepala Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga Kota Denpasar, AA Gede Wiratama, mengonfirmasi bahwa rencana pembelajaran daring dibatalkan. Ia menjelaskan bahwa keputusan tersebut selaras dengan arahan Menko PMK untuk menghindari learning loss. Siswa‑siswa di Denpasar dijadwalkan kembali ke kelas pada 30 Maret 2026, menandai akhir spekulasi tentang penerapan sistem daring di wilayah tersebut.
Poin-poin Kunci Pemerintah
- Pembelajaran tatap muka tetap berjalan lima hari dalam seminggu untuk semua jenjang pendidikan.
- Model daring atau hybrid tidak akan diterapkan kecuali ada urgensi khusus.
- Kebijakan WFH bagi ASN akan dimulai April 2026, namun tidak mencakup guru dan tenaga kependidikan.
- Pemerintah menekankan pentingnya menghindari learning loss dan menjaga kualitas pendidikan nasional.
- DPR meminta kajian mendalam terhadap segala rencana penerapan pembelajaran daring di masa depan.
Dengan kepastian ini, aktivitas belajar mengajar di sekolah tetap berlangsung normal, sementara upaya penghematan energi akan dilaksanakan melalui kebijakan WFH bagi ASN dan langkah‑langkah efisiensi lintas sektor lainnya. Pemerintah menegaskan bahwa stabilitas dan kualitas pendidikan tetap menjadi prioritas utama di tengah dinamika energi global.
