IPD – 25 Juni 2026 | Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) yang dikelola oleh BPJS Kesehatan merupakan salah satu upaya pemerintah untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat dengan menyediakan akses layanan kesehatan yang memadai. Dalam beberapa tahun terakhir, pemerintah terus berupaya untuk meningkatkan cakupan dan kualitas layanan JKN, termasuk dengan mengembangkan aplikasi Mobile JKN untuk memudahkan peserta dalam mengakses berbagai layanan kesehatan.
Mobile JKN adalah aplikasi resmi dari BPJS Kesehatan yang dikembangkan untuk memudahkan peserta mengakses layanan JKN secara online. Melalui aplikasi ini, peserta dapat memperoleh informasi kepesertaan, mengecek iuran, mencari fasilitas kesehatan, mengubah data tertentu, hingga mengambil antrean pelayanan kesehatan tanpa harus datang ke kantor BPJS Kesehatan.
Proses registrasi akun Mobile JKN dapat dilakukan dengan cepat apabila seluruh data yang diperlukan telah disiapkan. Peserta sebaiknya memastikan dokumen dan informasi yang dibutuhkan sudah tersedia sebelum memulai pendaftaran. Data-data tersebut diperlukan untuk memastikan identitas peserta sesuai dengan data yang tercatat dalam sistem BPJS Kesehatan, sehingga proses registrasi dapat berjalan lancar.
Pendaftaran Mobile JKN dapat dilakukan secara mandiri melalui ponsel tanpa perlu datang ke kantor BPJS Kesehatan. Setelah proses registrasi selesai, peserta dapat langsung masuk ke aplikasi untuk mengakses berbagai layanan yang tersedia. Pastikan data login yang digunakan sesuai dengan akun yang telah didaftarkan.
Selain itu, pemerintah juga menyediakan program Kartu Indonesia Sehat (KIS) yang merupakan instrumen utama dalam program JKN. KIS ditujukan khusus bagi masyarakat yang tergolong Fakir Miskin dan Orang Tidak Mampu (PBI/Penerima Bantuan Iuran) yang iurannya dibayarkan sepenuhnya oleh pemerintah. Memahami cara mengurus KIS gratis dari pemerintah menjadi langkah penting agar masyarakat kurang mampu mendapatkan akses layanan kesehatan yang memadai tanpa harus terbebani biaya.
Cara mengurus KIS gratis dari pemerintah sebenarnya tidak rumit, asalkan Anda memenuhi persyaratan dan mengikuti prosedur yang telah ditetapkan oleh BPJS Kesehatan. Langkah pertama adalah memastikan bahwa nama Anda atau keluarga Anda terdaftar dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS). Anda bisa mengeceknya melalui website resmi Kementerian Sosial atau menghubungi kantor desa/kelurahan setempat.
Setelah itu, siapkan dokumen-dokumen yang dibutuhkan, seperti Kartu Keluarga (KK), Kartu Tanda Penduduk (KTP), dan surat keterangan tidak mampu dari desa/kelurahan. Meskipun sekarang banyak proses digital, sebaiknya siapkan dua hingga tiga lembar pas foto terbaru untuk kelengkapan berkas fisik jika diminta oleh petugas di lapangan.
Urursur surat keterangan tidak mampu (SKTM) dari kantor desa atau kelurahan setempat yang menyatakan bahwa keluarga Anda memang berhak mendapatkan bantuan jaminan kesehatan dari pemerintah. Dalam beberapa kasus di daerah tertentu, diperlukan surat pengantar dari Puskesmas setempat yang menyatakan kebutuhan akan jaminan kesehatan bagi warga yang bersangkutan.
Verifikasi di Dinas Sosial menjadi langkah selanjutnya sebelum mengajukan ke BPJS Kesehatan. Tahap ini bertujuan untuk memvalidasi data bahwa Anda benar-benar memenuhi kriteria sebagai penerima bantuan iuran. Setelah proses verifikasi selesai, Anda dapat melanjutkan ke BPJS Kesehatan untuk mengurus KIS.
Di sisi lain, Pemkot Malang menghadapi tantangan besar dalam mempertahankan program Universal Health Coverage (UHC) atau jaminan kesehatan semesta bagi masyarakat. Empat permasalahan yang dihadapi adalah masih adanya penduduk yang belum aktif JKN, data kepesertaan, masyarakat rentan yang belum terlindungi, dan keberlanjutan fiskal daerah.
DPRD Kota Malang mendesak Pemkot Malang segera menuntaskan tantangan di lapangan agar layanan kesehatan tetap dapat diakses seluruh warga secara berkelanjutan. Pemkot Malang perlu melakukan pemutakhiran data secara berkelanjutan untuk memastikan bahwa bantuan iuran peserta JKN diberikan secara tepat sasaran.
Salah satu contoh manfaat program JKN adalah pengalaman Yati Hapsari (67), peserta program JKN di Kantor BPJS Kesehatan Cabang Luwuk, Sulawesi Tengah. Yati tidak merasa khawatir menjalani pengobatan berulang di fasilitas kesehatan sejak menderita Gerd. Ia merasa sangat puas memanfaatkan JKN karena pelayanan selalu diberikan dengan baik, sehingga ia merasa sangat puas memanfaatkan JKN.
Dalam upaya meningkatkan kualitas layanan JKN, BPJS Kesehatan terus berupaya untuk meningkatkan cakupan dan kualitas layanan, termasuk dengan mengembangkan aplikasi Mobile JKN. Dengan demikian, diharapkan masyarakat dapat lebih mudah dalam mengakses layanan kesehatan yang memadai dan terjangkau.