IPD – 20 Mei 2026 | Puluhan pengemudi ojek online (ojol) menggelar aksi demo di depan Kantor Gubernur Jawa Tengah, Kota Semarang, untuk menuntut payung hukum dan aturan tarif yang adil. Mereka mengklaim bahwa tarif yang ditetapkan oleh aplikator kerap merugikan pengemudi.
Perwakilan Gerakan Tolak Aplikator Kapitalis (GERTAK) Jawa Tengah, Mak Tatik, mengaku bahwa pengemudi kerap dibayar jauh lebih murah dari nominal yang ditampilkan aplikasi. "Karena hari ini ojek online itu tarifnya Rp12.000-14.000. Yang kami terima hanya Rp6.000-5.000, itu kenyataan di lapangan," ujarnya.
Mak Tatik juga menilai bahwa aplikator kerap membuat program tarif tertentu yang justru merugikan pengemudi. Menurutnya, hal ini terjadi karena belum adanya regulasi yang menjadi patokan bagi aplikator dalam penetapan tarif.
Gubernur Jawa Tengah, Ahmad Luthfi, berjanji akan mengawal tuntutan pengemudi terkait regulasi tarif dan mempertimbangkan penyediaan fasilitas penitipan anak bagi pengemudi perempuan. "Kami akan mengawal tuntutan pengemudi dan mempertimbangkan penyediaan fasilitas penitipan anak bagi pengemudi perempuan," ujarnya.
Sementara itu, pengemudi ojol juga menggelar aksi demo di depan Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, untuk menuntut payung hukum dan aturan tarif yang adil. Mereka juga menuntut jaminan perlindungan dan keamanan kerja, serta penghapusan opsen pajak kendaraan bermotor.
Kelompok pengemudi ojol juga berkomitmen mengawal pembahasan regulasi transportasi online agar tidak tertinggal oleh pembahasan regulasi lain. Mereka berharap bahwa tuntutan mereka dapat segera direspons dengan regulasi khusus transportasi online.
Di tengah aksi demo, seorang ibu pengemudi ojol, Ratna Yuniarti, menceritakan kesulitan ekonomi dan pengasuhan anaknya. Ia mengaku bahwa bekerja sebagai pengemudi ojol sambil mengasuh anak bukan pilihan yang nyaman, namun keadaan memaksanya bertahan.
Ratna mengaku bahwa ia tidak sanggup membayar pengasuh anak, sementara meninggalkan anak di rumah juga bukan pilihan yang mudah. "Kalau ngojek online sambil momong anak dari pagi sampai sore. Kalau mau ambil orang buat momong nggak sanggup bayarnya. Was-was juga setiap ajak anak, tapi mau gimana lagi. Kalau nggak kerja nggak bisa makan," ujarnya.
Menanggapi hal ini, Gubernur Jawa Tengah, Ahmad Luthfi, berjanji akan mempertimbangkan penyediaan fasilitas penitipan anak bagi pengemudi perempuan. "Kami akan mempertimbangkan penyediaan fasilitas penitipan anak bagi pengemudi perempuan," ujarnya.
Kesimpulan, aksi demo pengemudi ojol di Jawa Tengah dan Jakarta menuntut payung hukum dan aturan tarif yang adil. Mereka juga menuntut jaminan perlindungan dan keamanan kerja, serta penghapusan opsen pajak kendaraan bermotor. Pengemudi ojol berharap bahwa tuntutan mereka dapat segera direspons dengan regulasi khusus transportasi online.