IPD – 12 Maret 2026 | Sidang Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa (DK PBB) pada Rabu, 11 Maret 2026, berhasil mengadopsi resolusi yang secara tegas mengecam serangan militer Republik Islam Iran terhadap enam negara anggota Dewan Kerja Sama Teluk (GCC) serta Yordania. Resolusi yang dirancang oleh Bahrain memperoleh dukungan mayoritas dengan 13 suara mendukung, sementara Rusia dan Republik Rakyat Tiongkok memilih abstain tanpa menggunakan hak veto.
Inti Resolusi dan Dukungan Internasional
Dokumen tersebut menegaskan bahwa serangan Iran merupakan pelanggaran hukum internasional dan mengancam perdamaian serta keamanan global. Dalam resolusi, DK PBB menuntut penghentian segera semua tindakan agresif Tehran, termasuk penggunaan rudal dan drone yang menargetkan infrastruktur sipil serta fasilitas militer di wilayah tersebut.
Resolusi ini didukung bersama oleh 135 negara anggota PBB, menandakan konsensus luas mengenai bahaya yang ditimbulkan oleh eskalasi militer di kawasan Teluk. Duta Besar Bahrain untuk PBB, Jamal Fares Alrowaiei, menyatakan bahwa adopsi resolusi mencerminkan komitmen Dewan untuk melindungi kestabilan regional dan menjaga jalur perdagangan energi yang vital, khususnya Selat Hormuz dan Bab al-Mandeb.
Pengabaian terhadap Agresi Amerika Serikat dan Israel
Namun, resolusi tersebut menimbulkan kontroversi karena secara eksplisit tidak menyebutkan serangan militer yang dilancarkan oleh Amerika Serikat dan Israel terhadap Iran pada 28 Februari 2026. Operasi gabungan tersebut menewaskan Pemimpin Tertinggi Iran, Ayatollah Ali Khamenei, serta menimbulkan kerusakan signifikan di wilayah selatan Iran, termasuk pengeboman sebuah sekolah perempuan.
Iran menilai jumlah korban tewas mencapai lebih dari 1.300 orang. Duta Besar Iran untuk PBB, Amir Saeid Iravani, menuduh Dewan berusaha memutarbalikkan peran korban dan agresor, serta menegaskan bahwa resolusi ini mengabaikan akar konflik yang sebenarnya, yaitu agresi Amerika Serikat dan Israel.
Reaksi Negara-negara Lain
Qatar, melalui Duta Besarnya Sheikha Alya Ahmed bin Saif Al Thani, mendesak DK PBB untuk mengambil langkah konkret menghentikan serangan Iran dan menegaskan bahwa kegagalan respons dapat memberi sinyal berbahaya bahwa agresi terhadap negara tetangga yang tidak terlibat tidak akan mendapat konsekuensi.
Rusia, di sisi lain, mengajukan rancangan resolusi alternatif yang menekankan perlindungan warga sipil tanpa menuding pihak tertentu. Meskipun mendapatkan dukungan dari empat anggota Dewan, rancangan tersebut gagal memperoleh mayoritas suara.
Implikasi Ekonomi dan Keamanan
- Kawasan Teluk merupakan jalur utama perdagangan minyak dan gas dunia; gangguan di Selat Hormuz dapat memicu lonjakan harga energi global.
- Penargetan infrastruktur sipil meningkatkan risiko krisis kemanusiaan, mengingat populasi padat di wilayah tersebut.
- Ketegangan antara Iran dan negara-negara Teluk berpotensi memicu perlombaan senjata di kawasan, memperburuk stabilitas politik Timur Tengah.
Analisis dan Prospek Kedepan
Adopsi resolusi ini menandai langkah diplomatik penting bagi komunitas internasional dalam menanggapi agresi Iran, namun keberhasilannya akan sangat bergantung pada implementasi konkret dan tekanan terhadap Tehran untuk menghentikan operasinya. Sementara itu, pengabaian atas peran AS dan Israel dalam memicu eskalasi menimbulkan pertanyaan tentang konsistensi kebijakan luar negeri PBB dalam menegakkan prinsip keadilan dan non‑intervensi.
Jika Dewan tidak mampu mengatasi akar penyebab konflik, termasuk tindakan balasan Amerika Serikat dan Israel, kemungkinan konflik berlarut-larut akan tetap tinggi, menambah beban pada upaya mediasi regional serta memperdalam krisis kemanusiaan di wilayah yang sudah rapuh.