IPD – 16 Maret 2026 | JAKARTA – Menjelang Lebaran 2026, penerimaan Tunjangan Hari Raya (THR) oleh aparatur sipil negara (ASN) menjadi sorotan utama. Berbagai kelompok pegawai, mulai dari PNS, PPPK penuh waktu, PPPK paruh waktu, hingga tenaga honorer, mengalami perbedaan signifikan dalam besaran THR yang diterima. Sementara sebagian besar ASN menikmati THR penuh, sejumlah kelompok kecil mengeluhkan nominal yang jauh di bawah harapan, memicu protes dan aksi kolektif.
Distribusi THR ASN: Angka Penyaluran Mencapai 94,73 %
Menurut data resmi yang disampaikan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati pada konferensi pers tanggal 19 Maret 2025, penyaluran THR untuk ASN pusat telah mencapai 94,73 % dari target. Total nilai THR yang telah cair mencapai Rp11,57 triliun, mencakup 1,91 juta personel.
- PNS pusat: Rp6,24 triliun untuk 734 ribu pegawai.
- PPPK pusat: Rp377,37 miliar untuk 98,84 ribu pegawai.
- Polri: Rp1,81 triliun untuk 457,24 ribu personel.
- TNI: Rp2,66 triliun untuk 474,95 ribu personel.
- PPNPN (pegawai non‑pegawai negeri): Rp489,93 miliar untuk 146,39 ribu pegawai.
Penyaluran ini dilakukan secara bertahap sejak Senin, 17 Maret 2025, dan mencakup komponen gaji pokok, tunjangan melekat, serta tunjangan kinerja. Keberhasilan ini menunjukkan koordinasi yang baik antara Kementerian Keuangan, Badan Kepegawaian, dan lembaga‑lembaga terkait.
Guru PPPK Dapat Penghasilan Tinggi: Sampai Rp20 Juta
Di sektor pendidikan, para guru yang berstatus PPPK mencatat peningkatan pendapatan signifikan pada bulan Maret. Dengan berlakunya Tunjangan Profesi Guru (TPG), guru PPPK menerima penghasilan sekitar lima kali gaji bulanan, yang dapat mencapai Rp20 juta per bulan. Penghasilan tambahan ini tidak hanya meliputi gaji pokok, tetapi juga tunjangan kinerja dan tunjangan profesi khusus.
Penambahan TPG diharapkan dapat meningkatkan motivasi dan kinerja tenaga pendidik, serta menurunkan tingkat keluar‑masuk guru di daerah‑daerah yang sebelumnya mengalami kekurangan tenaga pengajar.
Keluhan PPPK Paruh Waktu di Jawa Barat: THR Kecil
Berbeda dengan PPPK penuh waktu, PPPK paruh waktu di Jawa Barat mengeluhkan besaran THR yang jauh lebih rendah. Sebagian pegawai melaporkan hanya menerima antara Rp400.000 hingga Rp900.000, jauh di bawah standar satu kali gaji penuh yang diterima PNS dan PPPK penuh waktu.
Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, menjelaskan penyebabnya melalui Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 9 Tahun 2026, khususnya Pasal 9 ayat 14. Aturan tersebut menetapkan bahwa PPPK dengan masa kerja kurang dari satu tahun hanya berhak menerima THR secara proporsional sesuai jumlah bulan kerja sejak Surat Perintah Melaksanakan Tugas (SPMT) dikeluarkan. Contohnya, bila SPMT baru diterbitkan pada Januari 2026, maka THR yang dihitung hanya tiga duabelas (3/12) dari gaji bulanan.
Keluhan muncul karena banyak PPPK paruh waktu sebelumnya bekerja selama lima hingga lima belas tahun sebagai tenaga honorer sebelum diangkat menjadi PPPK. Mereka menilai perhitungan yang hanya mengacu pada masa PPPK tidak mencerminkan total kontribusi mereka selama bertahun‑tahun.
Ancaman Pemutusan Honorer: 15 Ribu Siap Turun Aksi
Di luar konteks THR, situasi tenaga honorer di seluruh Indonesia semakin menegang. Diperkirakan ada sekitar 15 ribu honorer yang siap turun aksi menuntut diangkat menjadi PPPK tetap. Keluhan utama mereka meliputi ketidakpastian pendapatan, tidak adanya jaminan pensiun, serta perbedaan signifikan antara THR honorer dan THR ASN tetap.
Jika tuntutan tidak dipenuhi, risiko pemutusan kontrak kerja dapat meningkat, yang pada gilirannya dapat memengaruhi pelayanan publik, terutama di sektor pendidikan dan kesehatan. Pemerintah pusat dan daerah diharapkan dapat menanggapi secara konstruktif untuk menghindari gangguan operasional.
Implikasi Kebijakan dan Langkah Kedepan
Berbagai dinamika ini menimbulkan tantangan kebijakan yang kompleks. Di satu sisi, penyaluran THR yang hampir sempurna menunjukkan efektivitas mekanisme fiskal. Di sisi lain, perbedaan perlakuan antara PPPK penuh waktu, PPPK paruh waktu, dan honorer menimbulkan rasa tidak adil yang dapat memicu aksi protes.
Untuk mengurangi kesenjangan, beberapa opsi kebijakan dapat dipertimbangkan:
- Revisi PP No 9/2026 agar menghitung masa kerja total, bukan hanya sejak pengangkatan PPPK.
- Penetapan THR minimum yang lebih tinggi bagi PPPK paruh waktu, mengingat kontribusi jangka panjang mereka.
- Percepatan proses konversi honorer menjadi PPPK tetap dengan kriteria transparan.
- Peningkatan sosialisasi mengenai hak‑hak dan mekanisme perhitungan THR kepada seluruh pegawai ASN.
Jika langkah‑langkah tersebut diimplementasikan secara konsisten, diharapkan ketegangan dapat mereduksi, sekaligus meningkatkan kepuasan dan motivasi tenaga kerja publik menjelang hari raya.
Secara keseluruhan, momentum Lebaran 2026 tidak hanya menjadi ajang perayaan, tetapi juga cermin realitas kebijakan kepegawaian Indonesia. Penyelesaian yang adil dan inklusif akan memperkuat fondasi pelayanan publik dan menegaskan komitmen pemerintah terhadap kesejahteraan seluruh ASN, baik PNS, PPPK, maupun tenaga honorer.