IPD – 17 Maret 2026 | Keluhan keras mengalir dari Sekretariat Daerah (SKPD) di Kabupaten Cilacap terkait pencairan Tunjangan Hari Raya (THR) bagi Bupati dan anggota Forkopimda. Menurut laporan internal, sejumlah pejabat daerah terpaksa meminjam uang dari sumber pribadi untuk memenuhi kewajiban THR setelah mengalami tekanan pemerasan yang menjerat anggaran daerah.
Latihan Anggaran Tertekan Akibat Pemerasan
Menurut saksi yang menolak disebutkan nama, pemerasan dimulai beberapa bulan sebelum perayaan Hari Raya Idul Fitri. Pihak yang tidak disebutkan secara resmi menuntut bayaran tambahan dari kas daerah dengan ancaman menutup akses dana THR bagi Bupati dan para anggota Forkopimda. Tekanan tersebut memaksa SKPD untuk mencari dana tambahan di luar alokasi resmi, sehingga sebagian besar pegawai harus menunggu hingga hari terakhir untuk menerima THR.
Daftar Penerima THR yang Kontroversial
Daftar calon penerima THR Bupati yang bocor mengungkapkan nama-nama pejabat tinggi, termasuk Kapolres Cilacap, yang masuk dalam daftar tersebut. Nama Kapolres muncul berulang kali, menimbulkan pertanyaan mengapa seorang pejabat kepolisian harus menerima THR dari daerah yang sama. Selain Kapolres, jajaran Forkopimda lainnya juga tercatat sebagai calon penerima, menambah keraguan publik terhadap proses alokasi dana.
SKPD Terpaksa Meminjam Uang
Akibat tekanan pemerasan, SKPD harus meminjam uang pribadi dari jaringan lokal untuk menutupi selisih anggaran. Beberapa pejabat mengaku bahwa pinjaman tersebut bersifat mendesak dan harus dilunasi dalam waktu singkat setelah THR dicairkan. Proses peminjaman melibatkan suku bunga tinggi dan persyaratan yang tidak transparan, menambah beban keuangan pada institusi pemerintah daerah.
Reaksi Masyarakat dan Pengawasan
Masyarakat Cilacap mengkritik keras tindakan pemerasan yang dianggap menodai integritas pemerintah daerah. Kelompok aktivis anti‑korupsi menuntut pembentukan tim investigasi independen untuk menelusuri alur dana THR serta mengidentifikasi pelaku pemerasan. Sementara itu, DPRD setempat mengajukan pertanyaan tertulis kepada Bupati terkait prosedur alokasi THR dan alasan mengapa SKPD harus mencari dana eksternal.
Implikasi Politik dan Administratif
- Kepercayaan publik terhadap kepemimpinan daerah menurun drastis.
- Risiko hukum bagi pejabat yang terlibat dalam praktik pemerasan.
- Penurunan moral dan motivasi kerja pegawai negeri karena ketidakpastian finansial.
- Potensi intervensi KPK jika bukti kuat mengenai penyalahgunaan anggaran terungkap.
Kasus ini menyoroti pentingnya transparansi dalam pengelolaan dana publik, terutama pada momen sensitif seperti pemberian THR. Tanpa mekanisme pengawasan yang kuat, praktik pemerasan dapat meluas dan menggerogoti kepercayaan warga terhadap institusi pemerintah.
Ke depan, pihak berwenang diharapkan dapat menyelesaikan permasalahan ini melalui audit menyeluruh, penegakan hukum terhadap pelaku, serta reformasi prosedur alokasi THR yang lebih akuntabel. Hanya dengan langkah tegas, citra pemerintah daerah Cilacap dapat dipulihkan dan kepentingan pegawai serta masyarakat dapat terjaga.