IPD – 19 April 2026 | Pukul tiga dini hari, Ahmad Marzuki sudah berada di perairan Teluk Semarang, menebar jaring sambil menantang ombak. Sebelumnya, ia dapat mengangkat 20-25 kilogram ikan dalam satu hari, cukup untuk menghidupi istri, tiga anak, dan sebagian tetangga. Kini, tangkapan menurun drastis; empat atau lima kilogram saja sudah menjadi keberuntungan yang jarang didapat.
Perubahan suhu laut yang terus meningkat menjadi faktor utama menurunnya stok ikan. Suhu yang lebih panas mengganggu pola migrasi ikan, memperpendek masa berkembang biak, serta menyebabkan kematian massal pada spesies yang dulu menjadi sumber utama pendapatan nelayan. Ahmad menyebut kondisi ini sebagai “suhu yang terus memanas memukul pekerjaan saya”.
Tekanan tidak hanya datang dari laut. Pada tahun 2019, proyek pengendalian banjir daerah pesisir memaksa Ahmad bersama 164 warga lainnya mengosongkan kampung asal. Mereka dipindahkan ke tempat tinggal yang dijanjikan bersifat sementara, namun hingga kini belum ada kepastian status permanen. Ketidakpastian tempat tinggal menambah beban mental dan ekonomi para nelayan.
Merasa menjadi korban pertama dari kebijakan yang tidak adil, Ahmad memutuskan untuk bersatu dengan tetangganya. Mereka membentuk koalisi lokal yang menuntut hak akses yang adil ke zona tangkap, perlindungan habitat laut, serta penyediaan hunian layak. Upaya ini seringkali terhambat oleh lambatnya respons pemerintah, membuat suara mereka terasa seperti berbisik di antara kebisingan politik.
Secercah harapan muncul ketika sebuah LSM setempat mengundang Ahmad ke Global Citizens’ Assembly on Food Systems and Climate. Acara virtual ini mengumpulkan 105 partisipan dari berbagai zona waktu, termasuk petani Uganda, mahasiswa Brasil, dan insinyur Turki. Seleksi dilakukan lewat sortition, yakni undian algoritmik yang menjamin representasi global tanpa bias.
Selama tujuh pekan, Ahmad terlibat dalam diskusi intensif dengan ilmuwan iklim, pakar kebijakan pangan, serta tokoh adat. Ia belajar bahwa krisis iklim tidak hanya berakar pada emisi industri, tetapi juga pada sistem pangan yang tidak berkelanjutan. “Saya tak pernah menyangka kerusakan lingkungan bisa bermula dari makanan yang kita tanam dan makan,” ujarnya.
Di forum tersebut, Ahmad tak hanya menjadi pendengar. Ia menekankan bahwa pesisir memiliki peran penting dalam mitigasi perubahan iklim melalui penyimpanan karbon di terumbu karang dan padang lamun. Ia menyoroti bahwa menurunnya hasil tangkapan tidak hanya menurunkan pendapatan, tetapi juga mengancam ketahanan pangan daerah. Argumennya berhasil memperluas perspektif peserta yang sebelumnya lebih fokus pada pertanian darat.
Hasil diskusi menghasilkan 22 Seruan Aksi, yang disetujui lebih dari 80 persen peserta. Seruan tersebut mencakup pelabelan keberlanjutan produk perikanan, redistribusi subsidi bagi nelayan kecil, serta perlindungan tradisional terhadap terumbu karang. Inisiatif ini mendapat dukungan dari pemerintah Brasil yang berencana mempresentasikannya dalam negosiasi iklim PBB.
Setelah kembali ke Semarang, Ahmad membawa energi global ke tingkat lokal. Bersama warga, ia memulai program restorasi terumbu karang menggunakan metode penanaman karang buatan dan penanaman lamun. Upaya ini tidak hanya meningkatkan habitat ikan, tetapi juga memperkuat garis pantai dari erosi. Aktivitas tersebut menjadi contoh konkret bahwa perubahan dapat dimulai dari komunitas.
Meski masih banyak tantangan—seperti birokrasi, pendanaan, dan perubahan iklim yang terus berlanjut—Ahmad tetap optimis. Ia berharap pemerintah mengambil tanggung jawab nyata, sementara komunitas tetap proaktif. “Saya berharap semua orang menjadi lebih sadar akan lingkungan, pemerintah perlu mengambil tanggung jawab, dan komunitas perlu mengambil tindakan,” tuturnya.
Kisah Ahmad Marzuki menggambarkan dinamika perjuangan Nelayan Semarang melawan krisis iklim: dari penurunan hasil tangkapan, pengungsian paksa, hingga partisipasi dalam forum global. Perjuangannya menegaskan bahwa suara komunitas pesisir harus didengar dalam kebijakan iklim dan pangan internasional.