IPD – 12 Mei 2026 | Polri melakukan rotasi dan mutasi jabatan besar-besaran terhadap 108 perwira tinggi dan perwira menengah pada Mei 2026. Mutasi ini dilakukan untuk mengganti sejumlah kepala kepolisian daerah dan pejabat utama markas besar.
Kepala Divisi Humas Polri, Inspektur Jenderal Johnny Eddizon Isir, mengatakan bahwa mutasi jabatan merupakan bagian dari proses pembinaan karier dan penguatan organisasi di tubuh Polri. "Mutasi dan rotasi jabatan merupakan hal yang alamiah dalam organisasi Polri. Ini menjadi bagian dari pembinaan karier, penyegaran organisasi, serta upaya meningkatkan profesionalisme personel dalam menghadapi tantangan tugas yang semakin dinamis," ujar Johnny.
Johnny juga menambahkan bahwa mutasi jabatan ini dilakukan untuk memperbarui struktur organisasi dan meningkatkan efisiensi kerja. Dengan demikian, Polri dapat lebih efektif dalam menjalankan tugasnya untuk menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat.
Salah satu yang menjadi perhatian adalah kepemimpinan baru di beberapa daerah. Dengan adanya mutasi ini, diharapkan Polri dapat lebih dekat dengan masyarakat dan lebih responsif terhadap kebutuhan mereka.
Dalam beberapa tahun terakhir, Polri telah melakukan berbagai upaya untuk meningkatkan kualitas pelayanan dan memperkuat hubungan dengan masyarakat. Mutasi jabatan ini diharapkan dapat menjadi langkah lanjutan dalam upaya tersebut.
Untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi, Polri juga terus melakukan evaluasi dan perbaikan terhadap sistem dan prosedur yang ada. Dengan demikian, diharapkan Polri dapat menjadi lembaga kepolisian yang lebih modern dan profesional.
Dalam beberapa bulan terakhir, masyarakat telah menyaksikan beberapa perubahan positif dalam pelayanan Polri. Dengan adanya mutasi jabatan ini, diharapkan perubahan tersebut dapat terus berlanjut dan memberikan dampak yang lebih besar bagi masyarakat.
Polri berharap bahwa dengan adanya mutasi jabatan ini, mereka dapat meningkatkan kualitas pelayanan dan memperkuat hubungan dengan masyarakat. Dengan demikian, Polri dapat menjadi lembaga kepolisian yang lebih efektif dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.