IPD – 10 April 2026 | Jakarta, 10 April 2026 – Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menegaskan bahwa keputusan pemerintah untuk tidak menaikkan harga bahan bakar minyak (BBM) merupakan langkah strategis dalam rangka mencegah perlambatan ekonomi nasional. Pernyataan tersebut disampaikan dalam konferensi pers di Kementerian Keuangan pada Kamis (9/4/2026), sekaligus menyertai optimisme tentang pertumbuhan ekonomi kuartal II yang diproyeksikan dapat melampaui target APBN.
Purbaya menjelaskan bahwa meski harga minyak dunia mengalami volatilitas tinggi akibat konflik geopolitik di Timur Tengah, pemerintah memiliki ruang fiskal yang cukup kuat untuk menahan dampak tersebut. “Kami dapat meredam kenaikan harga minyak global melalui alokasi anggaran APBN yang tepat, sehingga tidak perlu membebani konsumen dengan kenaikan harga BBM,” ujar Purbaya.
Optimisme tersebut didukung oleh data pertumbuhan ekonomi kuartal I 2026 yang mencapai sekitar 5,7 persen, melampaui target 5,4 persen yang ditetapkan dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Akselerasi belanja pemerintah, yang melampaui 30 persen dibanding tahun sebelumnya, serta peningkatan penerimaan pajak lebih dari 20 persen, menjadi pendorong utama peningkatan likuiditas dan daya beli masyarakat.
Menjelaskan lebih lanjut, Purbaya menekankan bahwa kebijakan tidak menaikkan BBM tidak semata‑mata bersifat politis, melainkan berlandaskan pada analisis makroekonomi. “Jika harga BBM naik, beban inflasi akan menambah tekanan pada rumah tangga, terutama kelas menengah ke bawah. Hal ini dapat menurunkan konsumsi domestik, yang menjadi motor utama pertumbuhan ekonomi,” ujarnya.
Selain menahan inflasi, keputusan tersebut juga berkontribusi pada stabilitas iklim usaha. Dengan biaya produksi yang tetap terjaga, sektor industri dan transportasi dapat mempertahankan margin keuntungan, sehingga investasi tetap mengalir. Purbaya menambahkan bahwa pemerintah terus memperkuat likuiditas sistem keuangan melalui kebijakan moneter yang koordinatif dengan Bank Indonesia.
Dalam konteks global, Indonesia masih harus mengelola dampak dari ketidakpastian geopolitik, termasuk potensi lonjakan harga minyak mentah. Namun, APBN 2026 telah mengalokasikan dana cadangan untuk menutupi fluktuasi komoditas, sehingga pemerintah tidak terpaksa menyesuaikan harga BBM secara drastis. “Kebijakan ini menunjukkan bahwa APBN kami tidak hanya sekadar dokumen fiskal, melainkan juga instrumen stabilisasi ekonomi,” jelas Purbaya.
Para analis ekonomi menilai langkah ini sejalan dengan kebijakan fiskal pro‑aktif yang diadopsi sejak awal tahun. Mereka mencatat bahwa percepatan belanja pemerintah, khususnya pada infrastruktur dan program sosial, telah meningkatkan permintaan agregat. Sementara itu, stimulus fiskal yang tepat waktu membantu menjaga daya beli masyarakat, terutama selama periode Ramadan dan Idulfitri yang biasanya menjadi pendorong konsumsi.
Namun, tidak semua pihak sepenuhnya setuju. Beberapa kelompok industri transportasi mengharapkan penyesuaian harga BBM untuk mencerminkan biaya produksi yang meningkat. Purbaya menanggapi dengan menegaskan bahwa pemerintah tetap membuka dialog dengan semua pemangku kepentingan, namun prioritas utama tetap pada menjaga pertumbuhan ekonomi yang inklusif.
Dengan proyeksi pertumbuhan ekonomi kuartal II diperkirakan mencapai 5,6‑5,7 persen, Menteri Keuangan menegaskan bahwa kebijakan tidak menaikkan BBM akan terus dipertahankan selama kondisi fiskal dan moneter memungkinkan. “Kami akan terus memantau indikator ekonomi secara real time. Jika ada tekanan signifikan yang mengancam stabilitas, kami siap menyesuaikan kebijakan,” tutupnya.
Keputusan ini diharapkan dapat menahan laju inflasi, memperkuat daya beli konsumen, dan pada akhirnya mendukung percepatan pertumbuhan ekonomi Indonesia di tengah dinamika global yang penuh tantangan.