IPD – 08 April 2026 | Jakarta, 7 April 2026 – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memperkuat penyelidikannya terkait dugaan suap dan gratifikasi di lingkungan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC). Fokus utama penyelidikan kini beralih kepada Muhammad Suryo, pemilik dan bos PT. HS, produsen rokok terkemuka yang baru-baru ini diketahui merencanakan pengiriman 150 karyawan untuk menunaikan ibadah Umrah.
Dalam pernyataan resmi yang disampaikan oleh juru bicara KPK, Budi Prasetyo, pada Selasa (7/4/2026), Suryo dipanggil sebagai saksi penting untuk mengungkap prosedur pengurusan cukai rokok. Menurut Budi, “keterangan informasi dari setiap saksi pastinya dibutuhkan oleh penyidik untuk kemudian bisa mengungkap perkara ini menjadi lebih terang.”
Panggilan pertama dijadwalkan pada Senin, 6 April 2026, namun Suryo tidak hadir tanpa memberikan alasan yang jelas. KPK kemudian menyiapkan penjadwalan ulang dan mengumumkan niatnya untuk melakukan koordinasi lebih intens dengan pihak terkait agar kehadiran Suryo pada pemeriksaan selanjutnya dapat dipastikan.
Penyidik KPK menegaskan bahwa tujuan utama wawancara dengan Suryo adalah memetakan tata prosedur pengurusan pita cukai rokok, khususnya yang beredar di wilayah Jawa Tengah dan Jawa Timur. Kedua provinsi tersebut menjadi sorotan karena terdapat indikasi adanya penyimpangan dalam penyaluran pita cukai, yang berpotensi mengurangi pendapatan negara dari sektor tembakau.
Berikut rangkaian langkah yang akan dilakukan KPK dalam penyelidikan ini:
- Mengumpulkan dokumen resmi terkait izin produksi, distribusi, dan pengajuan cukai dari PT. HS.
- Menelusuri alur pengeluaran pita cukai dari kantor bea cukai hingga ke tangan produsen rokok.
- Mengidentifikasi perbedaan antara tarif cukai yang seharusnya dibayarkan dan realisasi pembayaran oleh perusahaan.
- Melakukan perbandingan dengan data hasil penggeledahan di lokasi produksi rokok HS pada bulan-bulan sebelumnya.
- Meminta klarifikasi langsung dari Muhammad Suryo mengenai mekanisme internal perusahaan dalam mengelola cukai dan potensi gratifikasi kepada pejabat bea cukai.
Kasus ini muncul bersamaan dengan laporan media yang menyebutkan bahwa Suryo berencana mengirim 150 karyawan untuk melaksanakan ibadah Umrah pada tahun ini. Rencana tersebut menambah sorotan publik terhadap sosok pengusaha rokok ini, mengingat posisi strategisnya dalam industri tembakau yang memberikan kontribusi signifikan pada penerimaan negara melalui cukai.
Sejumlah sumber mengonfirmasi bahwa KPK akan menindaklanjuti panggilan ulang kepada Suryo setelah koordinasi dengan tim hukum dan unit intelijen internal. Jika Suryo kembali mengabaikan panggilan tersebut, KPK berhak mengeluarkan surat perintah penangkapan atau tindakan hukum lainnya sesuai dengan Undang-Undang KPK.
Pengamat politik menilai bahwa penyelidikan ini tidak hanya berfokus pada potensi kerugian finansial, melainkan juga sebagai upaya mempertegas integritas institusi bea cukai. “Kasus rokok HS menjadi contoh konkret bagaimana praktik korupsi dapat merusak kepercayaan publik terhadap lembaga negara,” ujar seorang pakar anti‑korupsi yang meminta disebutkan namanya tidak.
Hingga kini, belum ada pernyataan resmi dari pihak PT. HS mengenai tuduhan atau panggilan KPK. Sementara itu, KPK menegaskan komitmennya untuk menyelesaikan penyelidikan dengan transparan, mengingat besarnya dampak ekonomi dan sosial yang dapat ditimbulkan oleh praktik suap dalam sektor cukai.
Jika proses penyelidikan menemukan bukti kuat, para pelaku dapat dijerat dengan pasal-pasal anti‑korupsi, termasuk Pasal 2 UU No. 31/1999 tentang Pemberantasan Korupsi, serta peraturan perpajakan yang mengatur cukai tembakau. KPK juga menyiapkan rekomendasi kebijakan untuk memperketat pengawasan distribusi pita cukai, termasuk penerapan sistem digital yang dapat melacak pergerakan pita cukai secara real‑time.
Dengan intensitas penyelidikan yang terus meningkat, kasus bos rokok HS ini diharapkan menjadi titik tolak bagi reformasi pengelolaan cukai rokok di Indonesia, sekaligus memberi sinyal kuat bahwa praktik korupsi tidak akan ditoleransi, baik di level perusahaan maupun di lembaga negara.