IPD – 18 April 2026 | Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali menyoroti tata kelola partai politik Indonesia dengan mengusulkan agar setiap partai wajib lapor kegiatan pendidikan politik yang didanai oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Usulan ini muncul setelah KPK menemukan empat celah utama dalam pengelolaan partai, antara lain belum adanya roadmap pendidikan politik, standar kaderisasi terintegrasi, sistem pelaporan keuangan yang transparan, serta ketidakjelasan lembaga pengawas dalam Undang-Undang Partai Politik.
Juru bicara KPK, Budi Prasetyo, mengungkap adanya pola “pemodal” yang memberikan bantuan finansial kepada calon kepala daerah. Menurutnya, setelah calon terpilih dan dilantik, mereka cenderung mengkondisikan proyek dan penunjukan vendor tertentu untuk mengembalikan modal yang telah disalurkan. Praktik ini menimbulkan siklus korupsi yang merugikan publik. Oleh karena itu, KPK menekankan pentingnya pendidikan politik yang tidak hanya menjadi formalitas, melainkan sarana meningkatkan integritas dan akuntabilitas partai.
Dalam kajiannya, KPK merumuskan 16 rekomendasi kebijakan. Beberapa poin penting meliputi:
- Penambahan klausul pada Pasal 34 UU Nomor 2 Tahun 2011 tentang kewajiban pelaporan kegiatan pendidikan politik, meliputi rincian kegiatan, peserta, tujuan, dan output.
- Pembentukan roadmap nasional untuk pelaksanaan pendidikan politik yang melibatkan semua partai politik.
- Penerapan standar sistem kaderisasi yang terintegrasi, memastikan proses rekrutmen dan pengembangan kader bersifat meritokratis.
- Peningkatan transparansi keuangan melalui sistem pelaporan yang dapat diakses publik.
- Penetapan lembaga pengawas independen yang berwenang mengaudit penggunaan dana pendidikan politik.
Pengajar hukum pemilu Universitas Indonesia, Titi Anggraini, menilai usulan KPK sebagai langkah relevan untuk menutup ruang rent-seeking. “Dana pendidikan politik yang bersumber dari APBN bukan dana privat; oleh karena itu, penggunaannya harus tunduk pada prinsip transparansi dan akuntabilitas,” ujarnya. Anggraini menambahkan bahwa tanpa mekanisme pelaporan yang kuat, bantuan negara dapat disalahgunakan untuk kepentingan politik transaksional, menghambat demokrasi internal partai.
Selain itu, KPK juga menyoroti fenomena perbedaan antara partai dan suku yang muncul dalam retret DPRD, di mana mantan Menteri Pertahanan Prabowo Subianto menegaskan pentingnya kesatuan visi partai meski terdapat keberagaman latar belakang anggota. Meskipun detail lengkap belum tersedia, pernyataan Prabowo menambah dimensi politik internal yang harus dikelola oleh partai melalui pendidikan politik yang efektif.
Implementasi usulan KPK diharapkan dapat mengurangi praktik korupsi, meningkatkan kualitas kader, serta memperkuat kepercayaan publik terhadap institusi politik. Dengan laporan yang terstandardisasi, publik dapat memantau penggunaan dana pendidikan politik, memastikan bahwa setiap rupiah yang dikeluarkan berkontribusi pada peningkatan literasi politik warga, bukan pada proyek-proyek patronase.
Secara keseluruhan, langkah KPK untuk mewajibkan partai politik lapor kegiatan pendidikan politik merupakan upaya strategis memperbaiki tata kelola partai, menutup celah penyalahgunaan anggaran, dan menumbuhkan budaya politik yang lebih bersih dan bertanggung jawab.