IPD – 08 April 2026 | Koalisi internasional yang dipimpin oleh Inggris kini menggerakkan roda diplomasi dan perencanaan militer untuk membuka kembali Selat Hormuz, jalur strategis yang mengalirkan sekitar 20 persen produksi minyak dunia. Lebih dari 30 negara, termasuk 38 penandatangan deklarasi awal, turut serta dalam konferensi daring pada Selasa, 7 April 2026, menandai langkah terkoordinasi yang menyeimbangkan tekanan ekonomi, militer, dan diplomatik.
Para pejabat militer dari berbagai negara mengonfirmasi partisipasi mereka dalam rapat virtual yang difasilitasi Kementerian Pertahanan Inggris. Mereka menekankan pentingnya memastikan akses aman ke Selat Hormuz, terutama setelah serangkaian serangan udara Amerika Serikat dan Israel terhadap target di Iran pada akhir Februari yang memicu balasan keras Tehran. Konflik tersebut hampir menghentikan aliran minyak dan LNG, memicu lonjakan harga bahan bakar di banyak pasar.
Di sisi diplomasi, Menteri Luar Negeri Inggris Yvette Cooper memimpin pertemuan menteri luar negeri koalisi pada Kamis sebelumnya. Kesepakatan kolektif mencakup pertimbangan sanksi ekonomi terhadap Tehran jika tidak mengindahkan permintaan pembukaan selat. Deklarasi bersama, yang awalnya didukung oleh Inggris, Prancis, Jerman, Italia, Belanda, dan Jepang, kini telah memperoleh dukungan dari 38 negara, memperkuat legitimasi politik untuk menekan Iran.
Sementara itu, negara-negara Asia mengambil pendekatan yang lebih pragmatis. Pakistan, India, Filipina, dan bahkan China mengamankan kesepakatan bilateral dengan Tehran untuk menjamin kapal mereka dapat melintas tanpa gangguan. Filipina, yang mengimpor 98 persen minyaknya dari Timur Tengah, menjadi contoh pertama yang secara resmi menyatakan keadaan darurat energi nasional dan menegaskan jaminan keamanan pelayaran bagi armada berbendera negara tersebut.
Langkah-langkah diplomatik Asia ini mencerminkan keengganan mereka untuk terjebak dalam konfrontasi militer yang dipicu oleh ancaman Presiden Amerika Serikat Donald Trump. Trump sebelumnya mengancam akan meluluhlantahkan Iran jika tidak membuka Selat Hormuz, bahkan mengusulkan tarif tambahan bagi kapal yang melintasi selat. Namun, kebijakan tersebut belum menghasilkan solusi konkret, melainkan menambah ketegangan di kawasan.
Di tengah dinamika ini, Iran dan Amerika Serikat menandatangani gencatan senjata dua minggu yang mencakup jaminan akses ke Selat Hormuz. Perjanjian tersebut, yang direncanakan akan dibahas lebih lanjut di Pakistan, mendapat sambutan positif dari negara-negara Teluk dan Arab Saudi. Mereka menilai gencatan ini sebagai peluang untuk mengalihkan energi konflik ke jalur diplomasi yang lebih konstruktif.
Namun, ancaman tidak berakhir di permukaan. Pada 7 April 2026, AS kembali melancarkan serangan terhadap Pulau Kharg, basis utama ekspor minyak Iran, sebagai tekanan tambahan agar Tehran melonggarkan cengkeramannya di Selat Hormuz. Serangan itu, yang menargetkan instalasi militer tanpa menyentuh fasilitas minyak, meningkatkan harga minyak mentah WTI lebih dari dua persen, menandakan volatilitas pasar yang masih tinggi.
Para analis menilai bahwa kombinasi pendekatan militer terbatas, sanksi ekonomi, dan perjanjian diplomatik regional menjadi faktor kunci dalam menavigasi krisis ini. Negara-negara koalisi berupaya menyusun skenario operasi yang mencakup patroli maritim bersama, pemantauan satelit, dan prosedur komunikasi cepat dengan otoritas Iran untuk menghindari insiden yang tidak diinginkan.
Secara keseluruhan, upaya bersama 40 negara ini menunjukkan perubahan paradigma dalam penanganan konflik geopolitik: dari dominasi kekuatan tunggal menjadi kerja sama multinasional yang menggabungkan diplomasi, ekonomi, dan kemampuan militer terkoordinasi. Keberhasilan membuka kembali Selat Hormuz akan sangat bergantung pada konsistensi komitmen koalisi, respons Iran terhadap tekanan internasional, serta kemampuan semua pihak untuk mengelola risiko eskalasi lebih lanjut.
Jika koordinasi ini berjalan lancar, aliran minyak global dapat kembali stabil, mengurangi beban inflasi energi di banyak negara. Sebaliknya, kegagalan untuk mencapai kesepakatan dapat memperpanjang ketidakpastian pasar dan menambah beban ekonomi pada negara-negara yang sangat bergantung pada pasokan energi dari Teluk.