IPD – 21 April 2026 | Jakarta, 21 April 2026 – Wakil Presiden ke-10 dan ke-12 Republik Indonesia, Jusuf Kalla (JK), kembali menghebohkan publik dengan pernyataan kontroversialnya mengenai peran sentralnya dalam perjalanan politik Presiden Joko Widodo (Jokowi). Dalam konferensi pers yang digelar di kediamannya, Jakarta Selatan, pada Sabtu 18 April 2026, JK menegaskan bahwa Megawati Soekarnoputri secara pribadi memintanya untuk menjadi wakil presiden guna mendampingi Jokowi, sekaligus mengklaim dirinya sebagai faktor kunci yang menjadikan Jokowi presiden ke-7 RI.
Menurut JK, pada masa menjelang Pilkada DKI Jakarta 2012, ia mengantarkan Jokowi yang saat itu menjabat Gubernur Solo ke Jakarta. Ia menambahkan bahwa Megawati menolak mencalonkan Jokowi secara langsung kecuali JK bersedia menjadi pendampingnya. “Megawati berkata, ‘Jika Pak JK tidak menjadi wakil, saya tidak akan menandatangani pencalonan Pak Jokowi.’” ujarnya. JK menegaskan bahwa tanpa persetujuan Megawati, pencalonan Jokowi tidak akan terjadi, sehingga ia merasa berhak menyebut dirinya sebagai “pembimbing” bagi Jokowi.
Ungkapan JK tersebut memicu reaksi beragam. Presiden Jokowi, yang sedang berada di kediamannya di Banjarsari, Surakarta, memberikan jawaban singkat namun merendah. “Saya bukan siapa‑siapa, saya orang kampung,” kata Jokowi, menolak membahas lebih jauh tentang tuduhan JK yang menyatakan negara akan hancur bila Jokowi menjadi presiden. Ia menambahkan, “Yang menilai bukan saya,” menegaskan sikap netralnya.
Sementara itu, Ketua DPP PDIP, Andreas Hugo Pareira, menegaskan bahwa partai tidak terusik oleh pernyataan JK. Ia menilai bahwa komentar JK lebih tepat diarahkan kepada Jokowi, bukan PDIP. “Kami tidak memiliki urusan dengan bos‑bos ‘Termul’. Jika ada keluhan, tanya langsung kepada mereka,” ujar Andreas dalam pernyataan resmi PDIP pada Senin 20 April 2026.
Pernyataan JK juga muncul bersamaan dengan tudingan lain yang menimpa dirinya, yakni dugaan pendanaan kasus ijazah palsu Jokowi yang diangkat oleh aktivis Rismon Sianipar. JK membantah keras tuduhan tersebut, menyatakan tidak pernah memberikan uang Rp 5 miliar kepada pihak manapun. Ia menampilkan bukti percakapan WhatsApp sebagai klarifikasi, sekaligus menuduh bahwa tuduhan tersebut hanyalah upaya pengalihan perhatian.
Selain itu, JK juga menjadi sorotan terkait laporan polisi tentang ceramahnya di Universitas Gadjah Mada (UGM) pada 5 Maret 2026 yang diklaim menyinggung isu mati syahid. Laporan tersebut diajukan oleh Ketua Umum Gerakan Angkatan Muda Kristen Indonesia (GAMKI) yang juga merupakan kader Partai Solidaritas Indonesia (PSI). JK menilai bahwa laporan itu dipicu oleh keterlibatannya dalam membela Jokowi terkait kasus ijazah, bukan karena isi ceramahnya.
Pengamat politik menilai bahwa pernyataan JK mencerminkan dinamika internal koalisi yang semakin tegang menjelang pemilihan umum berikutnya. Sejumlah analis menyebut bahwa JK berusaha menegaskan kembali peran historisnya untuk memperkuat posisi politiknya, sementara PDIP berusaha menyeimbangkan hubungan dengan partai pendukung Jokowi dan menghindari konflik internal.
Dalam konteks sejarah politik Indonesia, peran tokoh senior seperti JK memang sering menjadi faktor penentu dalam pembentukan koalisi. Namun, klaim bahwa “Jokowi jadi presiden karena saya” dapat menimbulkan persepsi pengkhianatan di kalangan pendukung PDIP yang melihat kontribusi partai sebagai faktor utama. Hal ini menambah luka lama yang pernah muncul ketika Megawati menolak mencalonkan Jokowi pada awalnya, kemudian berubah pikiran setelah tekanan internal partai.
Secara keseluruhan, pernyataan JK menambah lapisan kompleksitas dalam hubungan antara Jokowi, JK, dan PDIP. Meskipun Jokowi memilih untuk tidak memperpanjang diskusi, respon PDIP yang menegaskan tidak terpengaruh menunjukkan upaya menjaga stabilitas koalisi. Sementara itu, publik menunggu klarifikasi lebih lanjut mengenai tuduhan ijazah dan laporan penistaan agama yang masih menyelimuti nama JK.
Dengan dinamika ini, masa depan aliansi politik antara partai‑partai besar Indonesia masih menjadi pertanyaan terbuka, menunggu perkembangan selanjutnya di panggung politik nasional.