IPD – 31 Maret 2026 | Polisi Israel pada Minggu, 29 Maret 2026, menghentikan dua tokoh terkemuka Gereja Katolik—Kardinal Pierbattista Pizzaballa, Patriark Latin Yerusalem, dan Romo Francesco Ielpo—dari memasuki Church of the Holy Sepulchre untuk memimpin Misa Minggu Palma. Kedua pemimpin agama itu sedang berjalan secara pribadi menuju gereja ketika aparat keamanan menegur mereka, memaksa mereka berbalik arah tanpa melakukan prosesi publik.
Penolakan tersebut diambil dengan alasan keamanan. Kantor Perdana Menteri Benjamin Netanyahu menyatakan bahwa serangkaian ancaman, termasuk rudal balistik yang diluncurkan Iran dan jatuhnya pecahan di sekitar kompleks suci, memaksa otoritas Israel menutup akses ke semua situs suci di Kota Tua Yerusalem. Kebijakan ini mencakup pembatasan pertemuan publik tidak lebih dari 50 orang dan keharusan akses cepat ke tempat perlindungan.
Minggu Palma menandai awal Pekan Suci dalam tradisi Kristen, memperingati masuknya Yesus ke Yerusalem menjelang Paskah. Pada tahun ini, Paskah jatuh pada 5 April, sehingga Misa di Gereja Makam Kudus biasanya menjadi salah satu perayaan paling ramai di antara umat Katolik dunia. Penolakan pertama dalam sejarah modern bagi seorang pemimpin Katolik untuk beribadah di tempat suci tersebut menimbulkan sorotan internasional.
Berbagai pihak mengkritik keputusan Israel. Presiden Italia Giorgia Meloni menyebutnya sebagai pelanggaran hak kebebasan beragama. Menteri Luar Negeri Italia Antonio Tajani menegaskan bahwa langkah tersebut tidak dapat diterima dan berjanji akan memanggil duta besar Israel untuk klarifikasi. Di sisi lain, Presiden Israel Isaac Herzog menghubungi Kardinal Pizzaballa, menyampaikan penyesalan mendalam dan menegaskan komitmen Israel terhadap kebebasan beragama, sambil menekankan bahwa keputusan diambil demi keselamatan semua pihak.
Pihak Patriarkat Latin Yerusalem menilai tindakan polisi sebagai “preseden buruk” yang tidak proporsional. Dalam pernyataan resmi, mereka menekankan bahwa kebebasan beribadah merupakan prinsip dasar yang harus dihormati, terutama di Tanah Suci yang menjadi titik temu tiga agama Ibrahim. Kardinal Pizzaballa, yang berusia 60 tahun dan telah lama memimpin keuskupan meliputi Israel, Palestina, Yordania, Siprus, serta Gaza, mengungkapkan kekecewaan mendalam atas kejadian ini.
Berikut rangkuman reaksi utama:
- Israel: Keamanan nasional menjadi prioritas utama mengingat ancaman serangan balistik dan potensi insiden massal.
- Patriarkat Latin Yerusalem: Menyebut larangan tersebut tidak proporsional dan mengancam kebebasan beribadah umat Katolik.
- Italia: PM Giorgia Meloni dan Menteri Luar Negeri Antonio Tajani mengkritik keras kebijakan Israel.
- Komunitas internasional: Organisasi hak asasi manusia menilai pembatasan sebagai potensi pelanggaran kebebasan beragama.
Sejak pecahnya konflik pada 28 Februari antara Israel dan Iran, otoritas Israel menutup akses bagi non‑penduduk ke Kota Tua Yerusalem. Pembatasan tersebut mencakup situs suci utama, termasuk Western Wall dan Masjid Al‑Aqsa. Pada saat yang sama, warga Yahudi, Muslim, dan Kristen melaporkan kesulitan mengakses tempat ibadah mereka, menimbulkan ketegangan antar‑komunitas.
Para analis keamanan menilai bahwa penutupan akses ke gereja suci merupakan langkah preventif, mengingat area tersebut tidak memiliki fasilitas perlindungan bomb yang memadai. Namun, kritikus berargumen bahwa solusi yang lebih terukur, seperti pengawalan khusus atau jalur evakuasi, dapat diterapkan tanpa melanggar kebebasan beribadah.
Dalam beberapa hari ke depan, pemerintah Israel menjanjikan dialog dengan otoritas gereja untuk mencari mekanisme ibadah terbatas yang tetap menjamin keselamatan. Sementara itu, umat Katolik di seluruh dunia menantikan klarifikasi dan harapan agar tradisi Pekan Suci dapat dipertahankan tanpa hambatan.
Insiden ini menegaskan kembali kerentanan hubungan lintas agama di wilayah yang selalu menjadi panggung konflik geopolitik. Kebijakan keamanan yang ketat sekaligus sensitif terhadap kebebasan beragama menjadi tantangan utama bagi semua pihak yang terlibat.
Dengan meningkatnya ketegangan regional, tekanan internasional untuk menjamin akses ke situs‑situs suci diperkirakan akan terus berlanjut, menuntut Israel menyeimbangkan antara kebutuhan keamanan dan hak fundamental umat beragama.