IPD – 04 April 2026 | Sejak serangan gabungan Amerika Serikat (AS) dan Israel terhadap Iran pada 28 Februari 2026, Selat Hormuz—jalur utama yang menyalurkan sekitar satu‑perlima pasokan minyak dunia—menjadi medan pertarungan geopolitik baru. Tehran menutup akses selat tersebut, menuntut biaya lintas yang tinggi, sekaligus menebar rasa takut di kalangan pelayaran komersial internasional.
Laporan intelijen terbaru AS memperingatkan bahwa Iran tidak akan membuka blokade dalam waktu dekat. Menurut tiga sumber yang menguasai masalah, Tehran melihat kendali atas Selat Hormuz sebagai satu‑satunya alat penekan nyata terhadap kepentingan Washington. Penutupan ini, dikatakan, dimaksudkan untuk menekan Presiden AS Donald Trump agar segera mencari solusi politik atas perang yang telah berlangsung lebih dari satu bulan.
Iran menanggapi aksi militer AS‑Israel dengan menuduh kedua negara sebagai biang kerok krisis energi global. Dalam pernyataan resmi, pejabat tinggi Teheran menegaskan bahwa kebijakan agresif Washington dan serangan Israel telah memicu lonjakan harga minyak, kekurangan bahan bakar, dan tekanan ekonomi pada negara‑negara yang sangat bergantung pada pasokan dari Teluk Persia. Iran menyerukan dunia internasional untuk bersatu menindak agresi tersebut dan memulihkan aliran energi yang stabil.
Para ahli menilai bahwa kontrol atas Selat Hormuz kini menjadi faktor penentu kemenangan dalam konflik Iran‑AS, melampaui program nuklir yang selama ini menjadi sorotan. Profesor Vali Nasr dari Johns Hopkins University menyatakan bahwa bagi Iran, selat tersebut lebih penting daripada simbolisme nuklir karena langsung memengaruhi arus kas dan kemampuan ekonomi negara. “Program nuklir bersifat simbolis, tetapi tidak memberikan pencegahan apa pun,” ujarnya, mengutip pernyataan dalam sebuah wawancara.
Parlemen Iran bahkan tengah menyiapkan undang‑undang baru yang mewajibkan kapal‑kapal yang melintas membayar retribusi tinggi dan melarang negara‑negara yang dianggap tidak bersahabat masuk ke Teluk Persia. Ketua Komisi Keamanan Nasional parlemen, Ebrahim Azizi, menegaskan, “Selat Hormuz pasti akan dibuka kembali, tetapi bukan untuk Anda: selat ini akan terbuka bagi mereka yang mematuhi hukum baru Iran.”
Respons internasional tidak kalah intens. Menteri Luar Negeri Inggris, Yvette Cooper, memimpin pertemuan virtual bersama 40 negara pada 2 April 2025 untuk membahas strategi diplomatik membuka kembali selat tersebut tanpa mengandalkan operasi militer. Cooper menekankan bahwa penutupan selat telah mendorong harga minyak global melampaui $100 per barel—kenaikan 40 % dari level pra‑perang—serta memaksa negara‑negara Asia, termasuk Indonesia dan Malaysia, menerapkan kebijakan penghematan energi seperti kerja dari rumah satu hari dalam seminggu.
Sementara itu, Presiden Trump menggunakan platform media sosial Truth Social untuk mengisyaratkan kemungkinan penggunaan kekuatan militer. “Dengan sedikit waktu lagi, kita bisa dengan mudah membuka Selat Hormuz, mengambil minyaknya, dan meraup keuntungan,” tulisnya. Seorang pejabat Gedung Putih yang meminta anonim menyebutkan optimisme Trump, namun menambahkan risiko besar jika konflik bereskalasi menjadi perang darat yang berkepanjangan.
Dampak ekonomi dari blokade semakin terasa. Harga minyak mentah mentah naik ke level tertinggi dalam beberapa tahun terakhir, memicu kelangkaan bahan bakar di negara‑negara yang sangat bergantung pada impor minyak Teluk. Produsen energi di Asia melaporkan penurunan output industri, sementara konsumen mengalami kenaikan tarif energi rumah tangga. Pemerintah beberapa negara mengumumkan kebijakan pembatasan penggunaan kendaraan pribadi dan mempercepat transisi ke sumber energi alternatif.
Dengan tekanan diplomatik yang meningkat, koalisi 41 negara menuntut Iran membuka kembali Selat Hormuz melalui jalur hukum internasional, bukan melalui tarif sepihak atau ancaman militer. Sementara Iran tetap berpegang pada pandangan bahwa kontrol selat adalah satu‑satunya tawaran strategisnya, dunia internasional kini menanti langkah selanjutnya—apakah Iran akan melonggarkan blokade demi mengurangi krisis energi, ataukah tekanan militer dan ekonomi akan memaksa Tehran untuk bernegosiasi.