IPD – 10 April 2026 | Teheran, 10 April 2026 – Pemimpin tertinggi Iran yang baru, Mojtaba Khamenei, menegaskan bahwa negara Islam tersebut tidak mencari konflik bersenjata dengan Amerika Serikat maupun Israel, namun tetap bersikeras melindungi hak‑hak nasionalnya. Pernyataan itu disampaikan dalam pesan tertulis yang disiarkan televisi pemerintah, bertepatan dengan peringatan 40 hari wafatnya ayahnya, Ali Khamenei, sekaligus menyusul kesepakatan gencatan senjata dua minggu antara Tehran dan Washington.
Dalam pesan yang dikutip Al Arabiya, Khamenei menyatakan, “Kami tidak mencari perang dan tidak menginginkannya, namun tidak akan mengorbankan hak‑hak nasional kami dalam kondisi apa pun.” Ia menambahkan bahwa konsep “front perlawanan” tetap menjadi satu kesatuan, menyinggung sekutu‑sekutu regional termasuk Hezbollah di Lebanon. Pernyataan tersebut muncul di tengah ketegangan yang dipicu oleh tuduhan Presiden Amerika Donald Trump bahwa Iran melakukan “pekerjaan sangat buruk” dalam mengelola lalu lintas minyak di Selat Hormuz serta menuntut pembukaan kembali selat tanpa biaya tambahan.
Sementara itu, laporan media internasional mengindikasikan bahwa gencatan senjata yang baru diumumkan masih rapuh. Sebuah analisis dari MSN menyoroti bahwa kesepakatan tersebut menghadapi tekanan keras dari Trump, yang mengancam akan menutup selat kecuali Iran mengizinkan kapal-kapal komersial melewati tanpa dikenai “uang darah” atau biaya lain. Trump menuduh Iran “menyiksa” dunia dengan memblokir jalur strategis yang pada saat damai mengangkut sekitar 20 persen minyak dan gas alam dunia.
Data dari NBC News mencatat bahwa pada 24 jam pertama setelah pengumuman gencatan, hanya lima bulk carrier yang berhasil menembus Selat Hormuz, jauh di bawah rata‑rata pra‑perang lebih dari seratus kapal per hari. S&P Global melaporkan sembilan kapal pada dua hari pertama, menunjukkan bahwa lalu lintas masih berada pada level “trickle”. Ketidakpastian ini memicu lonjakan harga minyak, kembali menembus US$100 per barel.
Iran mengklaim bahwa semua kapal yang ingin melintasi selat harus mendapatkan izin resmi dan berhak mengenakan biaya transit. Kementerian Luar Negeri Iran melalui deputi Saeed Khatibzadeh menegaskan bahwa peta baru yang dirilis angkatan laut Tehran menandai zona berbahaya, termasuk wilayah perminyakan yang diperkirakan dipasang ranjau. Peta tersebut mengarahkan kapal keluar dari Teluk Persia lewat jalur selatan Pulau Larak untuk kapal keluar, dan jalur utara untuk kapal masuk, keduanya lebih dekat ke daratan Iran dibanding rute tradisional.
Ketegangan regional semakin memuncak ketika Israel, dipimpin Perdana Menteri Benjamin Netanyahu, menginstruksikan kabinetnya untuk memulai negosiasi langsung dengan Lebanon, sementara Iran menuduh serangan Israel terhadap Hezbollah sebagai “pelanggaran terang-terangan” terhadap gencatan. Menteri Pertahanan Israel menolak mengakui adanya gencatan, dan melanjutkan serangan terhadap posisi Hezbollah di selatan Lebanon. Lebih dari 300 warga Lebanon dilaporkan tewas dalam serangan terbaru, menambah tekanan pada diplomasi yang masih berjalan.
Para pengamat menilai bahwa kesepakatan gencatan senjata antara AS dan Iran, meski memberikan harapan awal, masih bergantung pada koordinasi teknis yang rumit, termasuk verifikasi keamanan jalur laut, penarikan ranjau, dan penyelesaian klaim biaya transit. Jakob Larsen, pejabat keamanan BIMCO, menyatakan bahwa industri pelayaran menunggu klarifikasi resmi dari kedua belah pihak sebelum kapal dapat berlayar dengan aman.
Dalam konteks ekonomi global, gangguan di Selat Hormuz berdampak signifikan pada pasar energi, mengingat jalur tersebut merupakan titik krusial bagi perdagangan minyak dunia. Jika lalu lintas tidak pulih dalam waktu dekat, volatilitas harga akan terus mengancam stabilitas ekonomi banyak negara, terutama yang sangat bergantung pada impor energi.
Kesimpulannya, meskipun Iran secara retoris menegaskan tidak menginginkan perang, kebijakan keras terhadap kontrol Selat Hormuz dan tuntutan biaya transit tetap menjadi alat tawar yang memicu ketegangan dengan Amerika dan sekutunya. Gencatan senjata yang baru saja dicapai masih dalam tahap awal, dengan tantangan teknis dan politik yang harus diselesaikan agar perdagangan minyak global dapat kembali normal. Situasi ini menuntut diplomasi intensif, transparansi militer, serta kepercayaan bersama antara pihak‑pihak yang terlibat untuk menghindari eskalasi lebih lanjut.