IPD – 17 April 2026 | Presiden Indonesia Prabowo Subianto menamatkan rangkaian kunjungan ke Moskow pada 13 April 2026 dengan serangkaian pertemuan bersama Presiden Vladimir Putin. Kunjungan yang dikemas dalam agenda “gerilya energi” itu menitikberatkan pada upaya memperkuat ketahanan energi nasional melalui kerja sama migas, gas, dan pembangunan kilang di tanah air. Meskipun janji-janji peningkatan pasokan minyak dan LPG tampak menggiurkan, langkah ini menimbulkan serangkaian risiko yang patut diwaspadai.
Dalam pertemuan di Istana Kremlin, Prabowo menegaskan pentingnya konsultasi jangka panjang untuk menghadapi dinamika geopolitik yang semakin kompleks. Menurut catatan Badan Komunikasi Pemerintah (Bakom), kedua pemimpin sepakat memperdalam kolaborasi di bidang energi, termasuk rencana impor minyak mentah dari Rusia yang kini berada pada tahap akhir negosiasi. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Bahlil Lahadalia, melaporkan bahwa pasokan crude akan segera terkonfirmasi, sekaligus membuka pembicaraan tentang pembangunan infrastruktur kilang serta impor LPG.
Namun, di balik optimisme tersebut, para pengamat menyoroti potensi konsekuensi geopolitik. Rusia berada dalam posisi tertekan akibat sanksi Barat, dan setiap transaksi energi dengan Moskow dapat memicu reaksi negatif dari Amerika Serikat maupun Uni Eropa. Pakar hubungan internasional Teuku Rezasyah mengingatkan bahwa meskipun Indonesia berusaha menyeimbangkan hubungan antara kekuatan Timur dan Barat, ketergantungan pada minyak Rusia dapat membuka celah bagi tekanan diplomatik, terutama jika Indonesia tidak mampu menunjukkan kepatuhan terhadap regulasi sanksi internasional.
Risiko lain muncul dari perspektif ekonomi domestik. Konsumsi BBM nasional mencapai sekitar 1,6 juta barel per hari, sementara produksi dalam negeri hanya menyumbang kurang lebih 600 ribu barel. Kekurangan ini memaksa Indonesia mengimpor hampir satu juta barel tiap hari. Jika pasokan Rusia terhambat oleh sanksi atau fluktuasi harga minyak global, Indonesia dapat kembali berada dalam posisi rentan. Selain itu, pembangunan kilang yang dibiayai Rusia menimbulkan pertanyaan tentang ketergantungan teknologi dan pemasok utama di sektor hilirisasi energi.
Di sisi lain, strategi “dua kaki” yang diusung Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya, yaitu menjalin kerja sama dengan Rusia sebagai produsen energi konvensional serta Prancis sebagai mitra transisi energi, berpotensi menambah kompleksitas kebijakan energi nasional. Sementara kerja sama dengan Prancis menitikberatkan pada energi terbarukan dan teknologi, hubungan dengan Rusia menekankan pasokan minyak mentah dan pembangunan infrastruktur tradisional. Sinergi antara kedua arah tersebut harus dikelola dengan hati-hati agar tidak menimbulkan kontradiksi kebijakan atau menurunkan kredibilitas Indonesia di mata mitra Barat.
Selain tekanan eksternal, ada pula tantangan internal. Kebijakan energi yang melibatkan sejumlah proyek besar memerlukan persetujuan legislatif dan pengawasan publik. Jika proses pengadaan tidak transparan, potensi korupsi dan penyalahgunaan anggaran dapat memperburuk persepsi publik terhadap pemerintah. Lebih jauh, ketergantungan pada satu sumber pasokan dapat mengurangi ruang tawar Indonesia dalam negosiasi harga, sehingga beban biaya energi dapat berpindah ke konsumen akhir.
Secara geopolitik, kunjungan Prabowo ke Rusia sekaligus Paris mencerminkan upaya Indonesia memperkuat posisi sebagai “middle power” yang dapat menjembatani kepentingan blok Barat dan Timur. Namun, langkah ini menuntut kebijakan yang fleksibel dan antisipatif, terutama dalam mengelola risiko sanksi, menjaga diversifikasi pasokan, serta memastikan bahwa proyek energi jangka panjang tetap selaras dengan agenda dekarbonisasi global.
Kesimpulannya, gerilya energi Prabowo ke Rusia membuka peluang signifikan untuk menambah cadangan energi nasional, namun juga menimbulkan risiko geopolitik, ekonomi, dan tata kelola yang tidak dapat diabaikan. Keberhasilan strategi ini akan sangat bergantung pada kemampuan pemerintah mengintegrasikan kepentingan nasional dengan dinamika pasar energi dunia, sambil menjaga kemandirian dan kredibilitas Indonesia di panggung internasional.