IPD – 19 Juni 2026 | Ribuan personel gabungan disiagakan untuk mengawal aksi demonstrasi di beberapa titik di Jakarta, termasuk di depan Gedung DPR/MPR RI, Bundaran HI, dan Kementerian Keuangan. Aksi demonstrasi tersebut digelar oleh beberapa organisasi mahasiswa dan kemahasiswaan untuk menyampaikan tuntutan mereka terkait dengan kondisi ekonomi, kebijakan publik, dan supremasi sipil.
Menurut Kasi Humas Polres Metro Jakarta Pusat, Iptu Erlyn Sumantri, sebanyak 4.263 personel gabungan dikerahkan untuk pengamanan. Personel tersebut terdiri dari Polda Metro Jaya, Polres Metro Jakarta Pusat, dan Polsek jajaran. Mereka bertugas untuk mengawal jalannya aksi agar berjalan aman dan tertib.
Aksi demonstrasi di Jakarta tersebut dijadwalkan akan dimulai pada pukul 09.00 WIB di kawasan Cawan Selatan Monas, Gambir. Kemudian, aksi akan berlanjut di depan Gedung DPR/MPR RI, Bundaran HI, Tugu Tani, dan Kementerian Keuangan. Para peserta aksi diminta untuk menyampaikan tuntutan mereka dengan damai dan tertib, serta tidak melakukan tindakan provokasi.
Dinas Perhubungan (Dishub) DKI Jakarta juga menghimbau pengendara untuk menghindari sejumlah ruas jalan di Jakarta Pusat yang akan menjadi lokasi aksi demonstrasi. Masyarakat yang beraktivitas di sekitar lokasi aksi diimbau untuk mengantisipasi potensi kepadatan lalu lintas selama demonstrasi berlangsung.
Sementara itu, mahasiswa Universitas Trisakti juga menggelar aksi unjuk rasa di depan Gedung DPR RI, Jakarta, untuk menyampaikan tuntutan mereka terkait dengan kondisi ekonomi dan supremasi sipil. Mereka membawa tiga tuntutan yang disebut sebagai “Tritura Kembali“, yaitu pulihkan ekonomi dan politik nasional, berantas inkompetensi pejabat publik, dan kembalikan supremasi sipil.
Para mahasiswa tersebut menuntut pemerintah untuk menurunkan harga bahan pokok, menurunkan harga bahan bakar minyak (BBM), meningkatkan ketersediaan BBM bersubsidi, serta menghentikan pemborosan anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN). Mereka juga meminta pemerintah untuk menghentikan sementara dan melakukan evaluasi total terhadap Program Makan Bergizi Gratis (MBG), serta memperbaiki komunikasi pemerintah kepada publik.
Dalam aksi demonstrasi tersebut, para mahasiswa juga menyoroti isu demokrasi dan supremasi sipil, serta menuntut pemerintah untuk menghormati hak-hak rakyat dan meningkatkan kualitas pelayanan publik. Mereka berharap bahwa aksi demonstrasi tersebut dapat menjadi sarana untuk menyampaikan tuntutan mereka dan memperjuangkan hak-hak rakyat.
Kesimpulan, aksi demonstrasi mahasiswa di Jakarta merupakan bentuk ekspresi demokratis yang sah dan konstitusional. Para mahasiswa tersebut berhak untuk menyampaikan tuntutan mereka dan memperjuangkan hak-hak rakyat. Pemerintah dan aparat keamanan harus menghormati hak-hak tersebut dan memastikan bahwa aksi demonstrasi berjalan aman dan tertib.