IPD – 21 April 2026 | Jakarta, 20 April 2026 – Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia pada Senin (20/4) menanggapi dua isu strategis yang sekaligus menguji ketahanan energi nasional. Pertama, ia membahas penyesuaian harga bahan bakar minyak (BBM) nonsubsidi setelah Pertamina menaikkan tarif Pertamax Turbo, Dexlite, dan Pertamina Dex. Kedua, ia menegaskan langkah diplomasi Indonesia untuk membebaskan kapal Pertamina Hormuz yang masih terperangkap di Selat Hormuz.
Penyesuaian BBM nonsubsidi
Bahlil menjelaskan bahwa penyesuaian harga BBM nonsubsidi bersifat dinamis dan diatur oleh Keputusan Menteri ESDM No. 245.K/MG.01/MEM.M/2022, yang memberikan wewenang kepada badan usaha untuk menyesuaikan tarif setiap bulan. Ia menekankan bahwa penyesuaian tidak otomatis berarti kenaikan; bila harga minyak dunia turun, tarif BBM nonsubsidi juga dapat menurun. “Saya katakan bahwa kalau untuk BBM nonsubsidi ada penyesuaian harga, tahap pertama sekarang. Tahap berikutnya kita lihat penyesuaian. Kalau harganya turun, ya tidak naik. Tetapi kalau harga naik, mungkin akan ada penyesuaian,” ujarnya.
Untuk BBM bersubsidi seperti Pertalite (RON 90) dan Solar Subsidi (CN 48), Bahlil menegaskan tidak ada perubahan harga. Ia mengutip formula subsidi yang sudah diatur dalam peraturan ESDM, yang menjamin harga tidak naik selama harga minyak internasional (ICP) berada di bawah USD 100 per barel. “BBM subsidi itu kepada saudara‑saudara kita yang berhak. Kalau harga RON naik tiba‑tiba ke subsidi, kita tidak akan mengorbankan hak mereka,” tambahnya.
Langkah pemerintah selanjutnya mencakup pemantauan pasar minyak dunia secara intensif, koordinasi dengan bank sentral untuk menjaga stabilitas nilai tukar, serta penambahan cadangan energi strategis guna mengantisipasi fluktuasi harga global.
Kapal Pertamina Hormuz
Di sisi lain, Bahlil juga memberikan pembaruan terkait dua kapal tanker milik PT Pertamina International Shipping (PIS), yakni Pertamina Pride dan Gamsunoro, yang masih berada di Teluk Arab dan belum dapat melintasi Selat Hormuz. Menurut pernyataan resmi Kementerian ESDM, pemerintah terus melakukan komunikasi intensif dengan pemerintah Iran melalui kolaborasi antara Kementerian ESDM dan Kementerian Luar Negeri.
“Kita terus melakukan komunikasi intens dengan pihak dari Iran. Kolaborasi ESDM dengan Kemlu itu juga kita lakukan terus, doakan ya,” kata Bahlil dalam konferensi pers di kantor Kementerian ESDM, Jakarta. Ia menolak merinci detail negosiasi, mengingat sensitivitas geopolitik. “Tidak semua harus kita sampaikan kepada publik. Ini bicara geopolitik, boleh terbuka tapi jangan terlalu terbuka,” tegasnya.
Vega Pita, pejabat sementara Corporate Secretary PIS, menyatakan bahwa kedua kapal berada di lepas pantai Al Jubail (Arab Saudi) dan Dubai (Uni Emirat Arab). PIS terus memantau situasi yang sangat dinamis, menyiapkan rencana pelayaran (passage plan) yang aman, serta memastikan keselamatan awak kapal, muatan, dan keamanan operasional tetap terjaga.
Berita terbaru mengindikasikan bahwa Iran sempat menutup kembali Selat Hormuz pada 18 April 2026 setelah membuka sementara beberapa jam sebelumnya. Penutupan tersebut menambah tekanan pada rute pelayaran energi dunia, mengingat Selat Hormuz merupakan jalur penyeluran sekitar 20% produksi minyak global.
Upaya diplomatik Indonesia mencakup:
- Koordinasi harian antara Kementerian ESDM dan Kementerian Luar Negeri untuk menyampaikan kepentingan nasional.
- Dialog bilateral dengan otoritas maritim Iran guna memperoleh lampu hijau bagi kapal tanker.
- Monitoring real‑time posisi kapal melalui sistem pelacak Vessel Finder.
- Persiapan alternatif rute pelayaran jika selat tetap tertutup.
Analisis para pakar energi menilai bahwa keberhasilan membebaskan kapal Pertamina Hormuz akan berpengaruh pada kepercayaan pasar internasional terhadap keamanan suplai minyak Indonesia. Sementara itu, kebijakan penyesuaian BBM nonsubsidi diharapkan dapat menyeimbangkan pendapatan negara dengan beban konsumen, terutama di tengah volatilitas harga minyak dunia.
Secara keseluruhan, Bahlil menegaskan komitmen pemerintah untuk menjaga stabilitas energi nasional, baik melalui kebijakan harga BBM yang responsif maupun upaya diplomatik yang berkelanjutan untuk memastikan kapal Pertamina Hormuz dapat melintasi selat yang strategis tersebut tanpa mengorbankan keselamatan.