IPD – 09 Juni 2026 | Badan Eksekutif Mahasiswa Seluruh Indonesia (BEM SI) memberikan ultimatum kepada pemerintah untuk memperbaiki kondisi perekonomian nasional dalam waktu 18 hari. Ultimatum ini disampaikan dalam bentuk petisi yang telah ditandatangani oleh lebih dari 30.000 orang.
BEM SI menilai bahwa kondisi perekonomian nasional saat ini sangat memprihatinkan. Mereka menyebutkan bahwa program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang digagas oleh Presiden Prabowo Subianto telah gagal dan malah menimbulkan kerugian bagi negara.
BEM SI juga menyorot indikasi penghamburan uang negara untuk penyediaan barang-barang yang tidak diperlukan dan berpotensi menimbulkan praktik korupsi. Mereka menuntut pemerintah untuk segera membenahi kondisi perekonomian nasional dan menghentikan program MBG.
Menanggapi ultimatum BEM SI, Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi menyatakan bahwa pemerintah sangat terbuka dan menyambut baik aspirasi tersebut sebagai masukan berharga. Namun, ia menegaskan bahwa penanganan ekonomi membutuhkan proses dan tahapan yang tidak singkat.
Prasetyo juga menilai bahwa tidak semua persoalan dapat diselesaikan dalam batas waktu tertentu. Ia meminta publik memahami bahwa penanganan ekonomi membutuhkan koordinasi yang kuat antarlembaga serta kebijakan yang saling mendukung.
Sementara itu, Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan, Hasto Kristiyanto, menilai bahwa persoalan ekonomi, kemunduran demokrasi, dan tata kelola pemerintahan saat ini sudah sepatutnya menjadi alarm bagi seluruh elemen bangsa. Ia menegaskan bahwa beban berat ini tidak bisa hanya dipikul oleh sepihak saja.
Hasto berharap Presiden Prabowo Subianto segera turun langsung memberikan arahan langsung demi memberikan kepastian hukum dan iklim investasi yang sehat. Ia juga menegaskan bahwa sebagai partai politik, PDIP siap berkomitmen dan mendukung penuh setiap langkah nyata pemerintah dalam upaya pemulihan ekonomi nasional.
Kesimpulan, BEM SI telah memberikan ultimatum kepada pemerintah untuk memperbaiki kondisi perekonomian nasional dalam waktu 18 hari. Pemerintah telah menanggapi ultimatum tersebut dan menyatakan bahwa penanganan ekonomi membutuhkan proses dan tahapan yang tidak singkat. Namun, BEM SI tetap menuntut pemerintah untuk segera membenahi kondisi perekonomian nasional dan menghentikan program MBG.