IPD – 04 April 2026 | Harga bahan bakar minyak (BBM) dunia melonjak tajam hingga US$3 per liter, setara sekitar Rp48.000, memicu kekhawatiran akan ketergantungan energi dan beban biaya transportasi publik di Australia. Sebagai respons, sejumlah negara bagian dan wilayah di negara tersebut memulai program gratis atau subsidi penuh bagi kendaraan umum, sekaligus mempercepat transisi armada bus diesel ke bus listrik.
Menurut data terbaru, bus listrik saat ini hanya mencakup 1 persen dari total kendaraan umum di Australia, jauh di bawah capaian China yang sudah mencapai 80 persen dan Inggris sebesar 12 persen. Konsumsi diesel nasional mencapai sekitar 530 juta liter per tahun, dengan perkiraan 42.800 bus diesel beroperasi pada tahun 2025. Sebagai perbandingan, hanya 629 bus listrik yang beroperasi pada akhir 2025.
Bus Industry Confederation menyoroti pentingnya prioritas bus dalam perencanaan keamanan bahan bakar. Varenya Mohan‑Ram, Direktur Eksekutif konfederasi tersebut, menegaskan bahwa “bus mengangkut lebih dari separuh penumpang angkutan umum Australia. Keamanan bahan bakar bukan hanya masalah operasional, tetapi juga isu kesetaraan sosial dan ketahanan masyarakat.”
Berbagai wilayah telah menetapkan target ambisius. Australian Capital Territory (ACT) dan wilayah metropolitan Sydney berencana mengoperasikan seluruh armada kendaraan umum berbasis listrik pada tahun 2040. Menteri Transportasi ACT, Chris Steel, menyebutkan bahwa South Australia akan menambah 81 bus listrik tahun ini, sementara Western Australia telah meluncurkan bus listrik ke‑100. Di Victoria, semua bus baru yang dibeli kini wajib berstatus listrik, didukung oleh kebijakan pemerintah setempat.
- ACT & Sydney: target 100% listrik 2040
- South Australia: 81 bus listrik tahun 2026
- Western Australia: bus listrik ke‑100
- Victoria: seluruh pembelian bus baru listrik
Transisi ini tidak hanya mengurangi ketergantungan pada impor minyak, tetapi juga menjamin biaya operasional yang lebih rendah. Setiap bus listrik di Australia ditenagai 100 persen listrik terbarukan yang diproduksi dalam negeri, sehingga mengurangi beban fiskal akibat fluktuasi harga minyak dunia.
Krisis geopolitik menambah urgensi langkah ini. Penutupan Selat Hormuz akibat konflik antara Amerika Serikat‑Israel dan Iran menghambat jalur distribusi minyak, memperparah kerentanan pasokan energi. Cameron Rimington, pejabat senior Electric Vehicle Council, menyatakan, “Bus listrik sejauh ini merupakan cara paling berdampak untuk mengurangi emisi transportasi umum, sekaligus memperkuat keamanan energi nasional.”
Namun, percepatan adopsi bus listrik menuntut pembangunan infrastruktur pengisian daya yang memadai. Di Victoria, perusahaan Kinetic membuka depo khusus dengan sistem pengisian daya overhead di Preston, Melbourne utara. New South Wales juga tengah mengembangkan 11 depo listrik, dengan satu depot sudah selesai dibangun. Profesor Jago Dodson dari Universitas RMIT menilai bahwa meskipun Australia lebih lambat dibandingkan negara lain, krisis harga bahan bakar dan ketidakpastian pasokan dapat mengubah perhitungan biaya, menjadikan bus listrik pilihan yang lebih menarik secara ekonomi dan keamanan.
Bus listrik menawarkan fleksibilitas operasional. Mereka dapat menutup kesenjangan layanan antara rute tetap dan kebutuhan mendesak, memperluas cakupan di wilayah yang sebelumnya kurang terlayani. Komunitas di barat Melbourne, misalnya, telah lama menuntut perbaikan layanan bus agar lebih cepat, efisien, dan dapat menghubungkan kebutuhan harian seperti sekolah, pasar, atau stasiun kereta.
Dari sudut pandang lingkungan, konversi armada bus ke listrik berpotensi mengurangi emisi karbon secara signifikan. Selain itu, penggunaan listrik terbarukan mengurangi beban pada jaringan listrik nasional, asalkan produksi energi bersih terus ditingkatkan.
Secara keseluruhan, strategi gratis atau subsidi kendaraan umum, dipadu dengan percepatan pengadaan bus listrik, menjadi jawaban Australia dalam mengatasi lonjakan harga BBM. Langkah ini tidak hanya menurunkan beban biaya bagi penumpang, tetapi juga memperkuat ketahanan energi nasional, mengurangi emisi karbon, dan meningkatkan kualitas layanan transportasi publik di seluruh negeri.